Kategory : Opini | TAG : | Content Article
Tulisan Oleh : Jallu Jaz Pamone

OPINI : Jujurkah Pemda Dalam Kinerja dan Kelola Anggaran

AL- Gavriel Ismail , Sabtu, 30 Maret, 2013


Axnj1hWMMP 300x152 OPINI : Jujurkah Pemda Dalam Kinerja dan Kelola AnggaranMeningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggaraan negara atas kepercayaan yang telah diamanatkan rakyat.

Kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang dapat diperoleh atas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap penyelenggaraan negara. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan berupa anggaran berbasis kinerja.
Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia sudah dicanangkan melalui pemberlakuan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun 2005.

Pemerintah pun telah mengeluarkan PP No.20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah sebagai operasionalisasi kebijakan penganggaran berbasis kinerja.

Tidak dipungkiri, mulai tahun anggaran 2005 kementerian/lembaga sudah menggunakan aplikasi program tersebut dalam penyusunan anggaran. Namun pertanyaan penting yang harus terjawab adalah apakah kinerja benar-benar telah menjadi basis dalam penyusunan anggaran atau masih menggunakan prinsip “kinerja berbasis anggaran” ?

Penerapan penganggaran berbasis kinerja memang tidak mudah, dibutuhkan proses dan upaya serius dari berbagai pihak terkait khususnya otoritas anggaran.

Pengalaman di negara lain yang sudah berhasil menerapkan anggaran kinerja, misalnya Australia, dapat menjadi contoh pengembangan di Indonesia. Banyak aspek yang harus dibenahi dalam penganggaran kinerja khususnya di beberapa instansi pemerintah yang masih menggunakan sistem “anggaran tradisional”. Dimana dalam penyusunan anggaran masih bersifat “shopping list”.

Penetapan anggaran untuk program dan kegiatan masih didasarkan dengan pola menambah atau mengurangi besarnya item belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini berimplikasi pada pengalokasian dana yang tidak efisien dan efektif karena tidak didasarkan pada capaian kinerja dari program dan kegiatan sehingga terkesan adanya celah penyimpangan penggunaan anggaran.

Berdasarkan beberapa penelitian bahwa fenomena yang terjadi di beberapa kabupaten di Indonesia dalam proses penyusunan anggaran masih mengacu pada paradigma lama yaitu “traditional budgeting”. Meskipun pemerintah telah mencanangkan metode penganggaran berbasis kinerja sejak tahun 2005 tetapi pelaksanaannya masih pada instansi pemerintah dalam lingkup kementerian/lembaga.

Bagaimana dengan instansi pemerintah provinsi, kota dan kabupaten ? beberapa penelitian membuktikan bahwa beberapa instansi khususnya di pemerintah kota dan kabupaten belum menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja. Hal ini terbukti dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang belum memberikan informasi tentang kinerja yang terukur, bahkan masih banyak yang hanya bersifat formalitas belaka, dalam LAKIP pemerintah harus terbuka dalam segala hal yang menyangkut sistim, baik itu perencanaan, penggunaan anggaran, progres penggunaan anggaran, dan hasil akhir penggunaan anggaran, namun dalam setiap wabsite yang di buat oleh pemda setempat tidak pernah di temukan adanya kejujuran pengungkapannya bahkan kadang tidak ditemukannya di dalam LAKIP yang menjabarkan tentang anggaran.

Kurangnya sumber daya aparatur yang memahami sistem penganggaran berbasis kinerja juga menjadi kendala bagi pemerintah kota dan kabupaten dalam menerapkan sistem yang terintegritas ini. Bahkan beberapa kepala daerah belum memahami pentingnya sistem penganggaran berbasis kinerja. Bagi mereka, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan hanya diukur berdasarkan kemampuan SKPD dalam menghabiskan anggaran yang telah dialokasikan pada rencana kerja dan anggaran (RKA) tanpa melakukan pengukuran atas capaian kinerja.

Jika paradigma ini masih dianut oleh pemerintah kota dan kabupaten yang belum menerapkan anggaran berbasis kinerja dalam proses penyusunan anggaran, maka masyarakat bisa mempertanyakan kinerja pemerintah khususnya dalam hal akuntabilitas publik atas penggunaan anggaran. Apakah anggaran benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan di segala bidang atau digunakan untuk kepentingan pribadi.(*)

Update Juga Via @deliknewscom