Nasional

Kinerja Menteri PUPR Nol Besar 

Jakarta – Kinerja Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dinilai buruk, hanya saja kesalahannya tidak dengan gamblang dibuka kepada publik.

Hal ini dibuktikan dengan berbagai kejadian yang selama ini terjadi dalam hal pembangunan yang berhubungan dengan kinerja Menteri PUPR hingga menyebabkan hilangnya nyawa masyarakat. Ini seharusnya menjadi tanggung jawab Menteri PUPR.

Lebih lanjut, Menteri Basuki juga diminta tak hanya memperlihatkan kerjanya dengan hanya meresmikan suatu pembangunan tanpa mengikuti proses pembebasan lahan apalagi sampai memantau perkembangan pembangunannya.

“Seharusnya Menteri PUPR harus memperlihatkan kinerja yang berkelas bukan cuma sekelas ground breaking proyek, habis itu proyek tidak lanjut alias tersendat sendat dan berakhir mangkrak,” kata Direktur Eksekutif IDM Fahmi Hafel di Jakarta, Sabtu (7/1/2017).

“Istilahnya tinggal ngalusin dan ngeresmikan saja, proses pembebasan lahan sudah jalan sebelumnya. Jadi kinerja yang diklaim Menteri PUPR bukan kinerja beliau alias nol gede,” lanjutnya.

Ia mencontohkan seperti pembangunan jalan tol di dalam Pulau Jawa sepanjang 400 km sampai dengan 2017 baru selesai sepanjang 176 km, itupun merupakan proyek lanjutan dari era pemerintahan SBY seperti jalan Tol Cipali, Brexit, Semarang-Solo.

“Jembatan Tayan di Kalimantan Barat Kabupaten Sanggau sudah akan selesai diakhir jabatan SBY tapi di claim keberhasilan Menteri PUPR sekarang,” ucapnya.

Dirinya kemudian mendukung agar masyarakat para korban pembangunan menuntut Menteri PUPR secara hukum dan meminta Presiden Jokowi menggantinya. Ini dilihat dari akibat kejadian BREXIT pada musim lebaran lalu, lanjutnya, yang memakan korban dan macet terparah selama repubilik ini berdiri.

“Maka itu kami mendorong agar para keluarga korban menuntut Menteri PUPR secara hukum, dan meminta Jokowi untuk mencopotnya,” tagas Fahmi.

“Karena terjadinya di jalan tol, maka itu murni bentuk buruknya kinerja dan tanggung jawab Kementerian PUPR, dalam menyiapkan dioperasikannya Jalan tol Brexit saat itu,” katanya.

Fahmi melanjutkan, selain Brexit, akibat inefisiensi dan banyak kebocoran dalam proyek jalan tol, Menteri PUPR mengorbankan masyarakat dengan melakukan kenaikan tarif tol yang saat ini sudah sangat membebani rakyat.

“Tapi tidak dibarengi fasilitas dan kualitas pelayanan yang baik, justru diberikan sangat minim, yang ada malah memakan korban terus, yang juga diakibatkan karena minimnya standar keselamatan dan kenyamanan di jalan tol,” tandasnya.

Fahmi menilai, hingga kini pihaknya juga tidak melihat adanya inovasi pembangunan infrastruktur yang dapat mencegah hal tersebut terulang di tahun 2017.

“Jadi apa yang dilakukan Menteri Basuki selama ini dengan anggaran 100 Triliun-nya??,” tanya Fahmi heran.

Di sisi lain, kebijakan Basuki yang semakin membebani masyarakat dengan kenaikan tarif tol dijelaskan Fahmi tidak sesuai dengan arah kebijakan presiden Jokowi. Sebab sesuai dengan UU No. 38 tahun 2004, tentang jalan, bahwa penanggung jawab penyelenggaraan jalan adalah Kementerian PU.

“Maka tragedi BREXIT dimaksud juga merupakan tanggung jawab Basuki Hadimuljono sebagai Menteri PU.” pungkasnya.(ad/ris)

REKOMENDASI :

Click to comment

Copyright © 2017 - PT Delik Media Siber

To Top