Regional

Minimalisir Ilegal Logging, Dishut Sulbar Perketat Pengawasan

son1234567

Mamuju – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan terus menekan adanya perambahan hutan secara illegal (Ilegal Loging) yang dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk perluasan perkebunan. Penekanan ini ditegaskan kepada 12 unit pelaksana teknis dinas ( UPTD ) kesatuan pengelolaan hutan ( KPH ) yang sudah terbentuk di Enam kabupaten di Provinsi Sulbar yang sudah terbentuk.

“Illegal loging ini tidak rawan didaerah Sulbar. Hanya daerah tertentu saja yang terjadi, selama ini kami sudah maksimalkan dalam pengawasannya. Kami berharap UPTD KPH yang sudah terbentuk bisa berfungsi secara maksimal,”kata Kadis Kehutanan Fakhruddin kepada deliknews.com. Sabtu (7/1).

Menurut Fakhruddin, sejak diberlakukannya UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kewenangan seluruh penyelenggara urusan kehutanan pada pemerintah kabupaten ditarik atau dilimpahkan ke pemerintah provinsi kecuali taman hutan raya ( Tahura ). Pelimpahan itu kata Fakhruddin, mulai tanggal 1 Januari 2017. Sehingga disebutkan dalam UU itu, pihak Dishut kabupaten sudah tidak menangani lagi urusan hutan kecuali taman hutan.

“Terhitung 1 Januari 2017 pengelolaan hutan di kabupaten sudah provinsi yang tangani. Dengan adanya UU itu, Dishut akan memaksimalkan UPTD yang sudah terbentuk itu dalam mengawasi hutan,”ujarnya.

Masih dia, bahwa luas kawasan hutan Sulbar diketahui masih cukup luas yakni kurang lebih 1.092.376 atau sekitar 64,57 persen dari luas daratan provinsi. Untuk bisa menjaga dan pengawasan itu kata Fakhruddin, dibagi 13 wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan ( KPH) yang terdiri dari 8 unit KPH lindung ( KPHL), 4 unit KPH produksi ( KPHP), 1 unit KPH konservasi ( KPHV).

“Dengan terbentuknya semua ini, semoga pengelolaan hutan di Sulbar ini bisa bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat masyarakat Sulbar yang mala’biq,”pungkasnya.(ady)

REKOMENDASI :

Click to comment

Copyright © 2017 - Deliknews Indonesia

To Top