Hukrim

Kalah Rebutan Aset, PDAM Surya Sembada Tuduh Hakim Hapus Sejarah

Surabaya – Gedung Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Surabaya, di jalan Basuki Rahmat No 119-121 resmi beralih kepemilikannya ke pihak swasta, Selasa (10/01). 

Itu terjadi setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Ferdinandus SH MH menolak perlawanan eksekusi yang diajukan PDAM, atas gedungnya tersebut melalui permohonan perlawanan eksekusi terhadap penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor 93/EKS/2013/PN.SBY yang diajukan terlawan Hanny Layantara. 

Dalam amar putusan yang dibacakan di ruang Garuda, Hakim Ferdinandus menyatakan jika PDAM selaku pelawan tidak memiliki kapasitas pelawan yang tidak benar. 

Alasannya, bukti-bukti yang diajukan PDAM telah dipakai pada gugatan perdata sebelumnya yang dimenangkan oleh Hanny Layantara (terlawan) hingga tingkat kasasi dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap atau incracht. 

Tak hanya itu, Hakim Ferdinandus dalam amar putusannya, juga menyampingkan SK Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang menyatakan bahwa gedung PDAM di Jalan Basuki Rahmat 119-121 Surabaya merupakan Cagar Budaya, lantaran pernah dipakai sebagai Markas Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Indonesia. 

“Karena lebih dulu ada putusan hakim daripada SK Walikota, Putusan Hakim juga merupakan sumber hukum sehingga SK tersebut haruslah dikesampingkan,” kata Hakim Ferdinandus dalam amar putusannya. 

Atas putusan tersebut, Hani Limantara masih belum bersikap apakah akan melakukan upaya hukum lain atau tidak. Sedangkan pihak PDAM melalui Kabag Hukumnya, Muhammad Risky mengaku kecewa dan menganggap, dalil-dalil dalam amar putusan tersebut telah mencederai rasa keadilan. 

PDAM juga menuding Hakim Ferdinandus telah melupakan sejarah perjuangan rakyat Indonesia dengan menghilangkan Cagar Budaya bekas Peninggalan Markas Tentara Rakyat Indonesia yang saat ini dipakai sebagai Kantor Pelayanan PDAM. 

“Putusan ini tidak relevan, semua bukti-bukti kami diabaikan termasuk SK Walikota terkait Cagar Budaya, kini sejarah itu akan hilang begitu saja dengan putusan hakim,” ungkap Risky usai persidangan. 

Diketahui sebelumnya, sengketa gedung PDAM yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat ini terjadi sejak lama. Berawal dari gugatan Siti Fatiyah, PDAM Surabaya dinyatakan kalah dan diperintahkan memberikan salah satu aset negara itu ke Siti Fatiyah. Bahkan PN Surabaya sempat mengeluarkan surat penetapan eksekusi nomor 10/EKS/2012/PN.SBY atas nama Siti Fatiyah. 

Namun akhirnya Siti Fatiyah meninggal dunia usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan akta otentik oleh Polrestabes Surabaya. Sepeninggal Siti Fatiyah, akhirnya muncul lah nama Hanny Layantara yang mengklaim telah membeli kantor PDAM Basuki Rahmat dari ahli waris Siti Fatiyah. Berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh notaris Johane Limardi itulah, Hanny Layantara mengajukan gugatan dan akhirnya mendapatkan surat penetapan eksekusi dengan nomor 93/EKS/2013/PN.SBY. (han/son)

REKOMENDASI :

Click to comment

Copyright © 2017 - PT Delik Media Siber

To Top