Jawa Timur

Awas! Satgas Anti Mafia Tanah Mengintai Bojonegoro

Bojonegoro – Upaya tekan pungutan liar (pungli) dan mafia tanah serta percepatan sertifikasi tanah aset Polri BPN Bojonegoro telah menandatangani MoU dengan Polres Bojonegoro di gedung Mapolres Bojonegoro di Aula Parama Satwika Mapolres Bojonegoro.

Acara yang dihadiri oleh Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Bojonegoro Wasis Suntoro, A.Ptnh., M.H dan Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu S. Bintoro, S.H, S.I.K, M.Si. Acara yang disaksikan oleh Pejabat Utama (PJU) Polres Bojonegoro dan Pejabat Utama (PJU) BPN Kabupaten Bojonegoro.

Penandatanganan kesepakatan bersama atau MoU ini merupakan wujud dari Partnership Building yang dibangun Badan Pertanahan Bojonegoro dengan Polres Bojonegoro guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Salain itu, tujuan dilakukan kesepakatan bersama ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang tata cara penanganan, menyamakan persepsi tentang upaya pencegahan masalah pertanahan, menyamakan persepsi informasi dua arah, efektifitas dan efisiensi permasalahan yang ditangani penyidik.

Kepala BPN Kabupaten Bojonegoro Wasis Suntoro, A.Ptnh., M.H kala dikonfirmasi, Jumat, 13/10/2017 di ruang kerjanya mengatakan bahwa selama ini pengurusan dokumen di BPN Bojonegoro sudah sesuai ketentuan. Sedangkan untuk permintaan data oleh suatu instansi harus terlebih dahulu dimintakan ijin Kakanwil.

“Namun kebijakan saya sepanjang tujuannya jelas, maka saya akan memberikan data yang diminta, sambil itu juga mengajukan ijin kepada Kakanwil”, ucap Kepala BPN ini.

Sedangkan untuk permintaan bantuan tenaga ukur dari PN, Kajari dan Kapolres, walaupun sesuai ketentuan kegiatan tersebut ada biaya untuk PNBP.

“Namun selama ini tidak dipungut biaya PNBP sepanjang tidak meminta diterbitkan produk, akan tetapi kami jawab dengan surat”, ucap tambah Kepala BPN.

Dalam Pemberantasan Mafia Tanah, menurut Kepala BPN ada 2 hal untuk mengetahui bahwa orang tersebut termasuk Mafia Tanah yaitu dilihat dari persyaratan Yuridis Formil maupun dari etikat baik dari penguasaan tanah tersebut, sehingga setelah terjalinnya dengan pihak penegak hukum ini akan lebih mudah mendeteksi adanya Mafia Tanah.

“Kami akan jadikan bahan masukan saran dari Kapolres Bojonegoro, terhadap permintaan adanya almari khusus untuk dijaga dari segi safety dan dari segi dokumen, dimana jika sewaktu-waktu dibutuhkan bisa cepat untuk diberikan”, tutur Kepala BPN.

Sedangkan itu memperlancar tugas dalam kesepakatan ini hari Jum’at itu sudah terbentuklah satuan tugas atau namanya Satgas.

Dikonfirmasi terpisah, Kabag Ops Polres Bojonegoro Kompol Tegus Santoso, SE, selaku ketua Satgas anti Mafia Tanah ini menambahkan bahwasannya dia telah memberikan gambaran bahwa MoU antara Polres Bojonegoro dengan Kantor Pertanahan Bojonegoro bahwa penandatanganan kesepakatan bersama kali ini sebagai tindak lanjut dari MoU Kapolri dengan Menteri ATR/BPN.

“Sebelumnya kami telah melakukan penelitian dengan fungsi terkait yaitu Satreskrim terkait kesesuaian dengan Perkap 12 tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan kerjasama Kepolisian khususnya pada Pasal 8 dan Pasal 9”, ucap Kabag Ops itu.

Masih lanjutannya dalam penjelasannya bahwa kersajama ini telah dilaksanakan MoU oleh tingkat Pusat, sehingga kegiatan itu merupakan tindak lanjut diwilayah dengan melaksanakan pembuatan kesepakatan bersama yaitu tentang pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah, Satgas Anti Pungutan Liar dan Satgas Percepatan Sertipikasi Tanah Aset Polri.

Dari kesepakatan bersama itu juga langsung ditindaklanjuti dengan keputusan bersama yang telah disesuaikan dengan petunjuk administrasi umum (jukminu) Polri dan apabila nanti sebelum ditindaklanjuti ada kesalahan penyusunan dapat disesuaikan dengan jukminu dari Instansi terkait.

“Apabila ada perubahan dapat disesuaikan dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama”, terang Kabag Ops. (Afi).

REKOMENDASI :

Click to comment

Copyright © 2017 - PT Delik Media Siber

To Top