Maluku Utara

Ahmad Hidayat Mus Tersangkut Tanah Bandara Bobong, Dua Kali Lolos Akhirnya Terciduk KPK

Jakarta – Nama Ahmad Hidaya Mus (AHM) mendadak menjadi trending, ini setelah KPK menetapkan calon Gubernur Maluku Utara itu sebagai tersangka.

Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Taliabu, Maluku Utara tahun 2009.

AHM tercatat sudah dua kali menjadi tersangka dalam dua kasus yang berbeda di Polda Maluku Utara. Namun dia lolos dari jeratan kedua kasus itu.

Kali ini, AHM tak bisa mengelak, sebab kasusnya ditangani KPK, kasus dugaan korupsi dalam pembebasan lahan Bandara Bobong itu sempat diusut oleh Polda Maluku Utara. Bahkan pada Desember 2016, Ahmad sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini oleh polisi.

Ia kemudian mengajukan praperadilan atas status tersangkanya tersebut. Pada akhirnya status tersangka Ahmad gugur setelah Pengadilan Negeri Ternate mengabulkan gugatan Ahmad pada 22 Februari 2017.

“Sehingga Polda Maluku Utara mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) sesuai keputusan praperadilan yang menyatakan penyidikan oleh Polda tidak sah,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (16/3).

Pada Desember 2017, kasus ini akhirnya diambil alih oleh KPK. Pihak Polda Maluku Utara akhirnya melimpahkan kasus ini ke KPK. “Sejak saat itu KPK berkoordinasi dengan Polda dan Kajati untuk kemudian membuka penyelidikan baru sejak Oktober 2017,” ujar Saut.

Sementara kasus kedua yang menjerat Ahmad sebagai tersangka adalah kasus dugaan suap dalam pembangunan Masjid Raya Sula atau Masjid Sanana tahun anggaran 2006-2010. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Ditkrimsus Polda Maluku Utara sejak 14 Maret 2013.

Berkas perkara Ahmad sempat enam kali bolak balik Polda Maluku Utara-Kejati Maluku Utara hingga akhirnya dinyatakan lengkap pada Maret 2013 dan kemudian disidangkan. Namun lagi-lagi dia lolos.

Pada bulan Juni 2017 lalu, ia divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ternate. Hakim menyatakan bahwa keterlibatan Ahmad dalam kasus ini tidak terbukti. Penuntut umum kemudian mengajukan kasasi atas vonis bebas Ahmad tersebut.

Saut menyebut bahwa kasus itu juga sempat dipantau oleh KPK. Bahkan menurut dia kasus tersebut sempat dipertimbangkan untuk diambil alih oleh KPK namun tidak jadi dilakukan.

Tags

Related Articles