Maluku Utara

APDESI Halsel Ancam Boikot Kunjungan Wabup Ke Desa

HALSEL – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menyayangkan pernyataan Wakil Bupati Halsel, Iswan Hasjim yang menyebut 90 persen pengelolaan Dana Desa (DD) di Halsel tahun 2016 – 2017 bermasalah.

Juru bicara APDESI kabupaten Halsel, Irham A Hanafi kepada wartawan, Jumat (23/3) mengatakan, tidak sepatutnya wakil bupati mengeluarkan pernyataan seperti itu, apalagi hanya satu desa yang bermasalah kemudian dijadikan sample untuk men-generalisir hampir semua desa. Sebagai wakil bupati, kata Irham, punya kewenangan melakukan pengawasan dan pembinaan. Mestinya ada temuan masalah seperti itu, Wabup dapat memanggil dan melakukan pembinaan. “Ini kan masalah internal. Maka sebagai pembina yang memiliki kewenangan pengawasan tentu bisa menindaklanjuti dengan memanggil kepala desa yang dianggap bermasalah dengan Dana Desa-nya, bukan membeberkan ke publik,”ujarnya.

Apalagi kata Irham, belum lama ini Inspektur Inspektorat Halsel menyatakan semua anggaran desa baik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 tidak ada masalah alias bersih sebagaimana dilansir salah satu media.”Tentu pernyataan Wabup itu bertolak belakangan dengan pernyataan Inspektur,”tandasnya. Atas pernyataan Wabup tersebut, APDESI Halsel menyampaikan sikap menolak tudingan Wabup dan menyampaikan mosi tidak percaya terhadapnya dan akan memboikot setiap kunjungan Wabup ke Desa- Desa. Bahkan APDESI akan melakukan konsolidasi untuk aksi demo memprotes pernyataan wabup itu.

Terpisah, pernyataan Wabup tersebut juga mengundang respon publik. Ketua DPC PPP Halsel, Ruslan Jafar juga ikut berkomentar menyorotinya. Menurut Ruslan, jika Wabup menyebut anggaran desa tahun 2016 – 2017 tersebut 90 persen bermasalah maka hasil audit BPK atas pengelolaan keuangan Kabupaten Halsel tahun 2016 tentu tidak mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebab menyisahkan masalah pada pengelolaan ADD dan DD yang nilainya cukup besar yakni sekitar 90 persen atau sekitar 100 miliar lebih. “Jadi saya berpendapat bahwa pernyataan Wabup tersebut sama dengan beliau meragukan hasil audit BPK tahun 2016,”katanya.

Menurut mantan Anggota DPRD Halsel itu, Wabup seharusnya tidak men-generalisir ketika menemukan ada desa yang bermasalah dalam pengelolaan anggarannya. “Harus dipilah mana desa yang bermasalah untuk diawasi dan dilakukan pembinaan, bukan membuat stetmen saling menyalahkan, karena anggaran ADD dan DD pengelolaanya diserahkan ke desa tetapi pengawasannya tetap melekat di pemda,”pungkasnya.

Selaku masyarakat kata Ruslan, pihaknya mendesak Wabup untuk mempertanggungjwabkan statemennya yang dimuat di media terkait 90 Persen desa yang anggarannya bermasalah. “Desa yang dianggap bermasalah itu di buka ke publik agar masyarakat tau dan tidak membuat para kades resah dan tidak nyaman dengan stetemen itu. Pernyataan Wabup ini sama saja beliau mempublis kegagalan Pemda Halsel dalam mengelola ADD dan DD,”tukasnya. (***)

Related Articles