Maluku UtaraRegional
Breaking News

Sudah Puluhan Miliar Prima Niaga Kuras APBD Halsel

HALSEL- Sejak dibentuk beberapa tahun silam, Perusahaan Daerah (Perusda) Prima Niaga Halmahera Selatan (Halsel), telah menghabiskan uang daerah hingga puluhan miliar. Data yang diperoleh media ini, tercatat hingga 2017, sudah sekitar Rp20 miliar lebih perusahaan ini menghabiskan anggaran yang bersumber dari APBD Halsel. Meski begitu, keberadaan perusahaan ini tidak mampu berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anehnya, setiap tahun anggaran, perusahaan ini selalu mendapat kucuran anggaran penyertaan modal yang disetujui DPRD dan Pemkab Halsel yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Bahkan untuk periode 2017 hingga 2019, Pemkab Halsel mengalokasikan anggaran penyertaan modal ke perusahaan ini sebesar Rp4 miliar.

Ketua Komisi II DPRD Halsel, Gufran Mahmud memgakui, adanya sokongan dana kepada perusahaan ini yang nilainya sudah puluhan miliar. “Penyertaan modal ke perusahaan ini kalau saya tidak salah itu sudah sekitar puluhan miliar, “pungkasnya. Memang kata anggota DPRD dari partai Golkar ini, keberadaan Perusda Prima Niaga selama ini belum memberi kontribusi maksimal untuk daerah khususnya penerimaan disektor PAD. “Yang namanya perusahaan bisnis pasti mengalami pasang surut sehingga kadang belum punya kontribusi,”ujarnya.

Menurut anggota DPRD dari Partai Golkar ini, keberadaan perusahaan ini masih mendapat sokongan permodalan karena mulai menunjukan trend peningkatan dalam hal mendorong peningkatan PAD. Hal ini dapat dilihat dari ada peningkatan penerimaan PAD yang dikelolah Perusda sejak dua tahun terakhir. Sebagaimana data yang diperoleh kata Gufran, tahun 2016 lalu tercatat kontribusi PAD dari perusda sekitar Rp200 juta. Begitu juga di 2017, ada penerimaan diawal tahun sebesar Rp200 juta lebih.

Anggota DPRD tiga periode ini menilai, adanya perkembangan dan peningkatan penerimaan atas usaha yang dijalankan Prima Niaga Halsel ini disebabkan fokus usaha yang dijalankan yakni di sektor yang menjadi potensi keunggulan daerah yaitu usaha di sektor perikanan. “Tapi untuk penyertaan modal Rp4 miliar sebagaimana ditetapkan dalam Perda, itu nanti diprosesnya bertahap. Tahun 2018 ini Rp2 miliar dan sisanya Rp1 miliar kemungkinan diprosesnya nanti dI 2019. Sebelumnya di 2017 lalu juga sudah diproses Rp1 miliar,”tandasnya.

Lebih lanjut terkait dengan keberadan Perusda Prima Niaga yang belum maksimal berkontribusi terhadap penerimaan daerah juga diamini anggota Komisi II DPRD Halsel, Arsad Sangadji. Memang kata dia, untuk penerimaan yang diperoleh atas usaha bisnis yang dijalankan perusahaan periode 2017, DPRD khusususnya Komisi II belum menerima laporannya. Biasanya ada laporan yang disampaikan pihak managemen ke DPRD setiap akhir tahun anggaran. Namun untuk 2017 lalu, belum disampaikan karena ada perubahan managamen yakni pengangkatan direktur baru menanggantikan direktur yang lama karena tidak lagi aktif.

“Kita sudah minta penyampaian laporan dari mereka, tapi mereka belum sampaikan dengan alasan menunggu hasil rapat pemegang saham dan itu sudah dilakukan Januari lalu. Sudah ada penunjukan Plt Direktur bernama Muhlis menggantikan Alfian. Cuman kejalasannya seperti apa termasuk laporan atas usaha yang dijalankan, kita masih menunggu mereka menyampaikan,”tandasnya. DPRD kata Arsad, tentu akan mengkaji lagi setelah adanya laporan yang disampaikan oleh pihak managemen Perusda Prima Niaga. (***)

Related Articles