Internasional

Malaysia Bubarkan Parlemen

Kuala Lumpur – Perdana Menteri (PM) Malaysia, Najib Razak, secara resmi membubarkan parlemen. Pengumuman tersebut dilakukan usai Salat Jumat lewat siaran televisi nasional. Pembubaran dilakukan dua bulan sebelum masa jabatan anggota parlemen, yakni lima tahun, berakhir.

Dengan dibubarkannya parlemen, maka pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan raya harus digelar dalam waktu 60 hari setelah pembubaran. Najib Razak mengaku sudah bertemu dengan Yang Dipertuan Agong Sultan Muhammad V untuk mendapat persetujuan pembubaran parlemen.

“Sultan sudah merekomendasikan agar parlemen dibubarkan, yang secara efektif terhitung mulai Sabtu 7 April,” ujar Najib Razak dalam pengumuman resmi tersebut, mengutip dari Reuters, Jumat (6/4/2018).

Tugas berat menanti Komisi Pemilihan usai pengumuman tersebut. Sebab, pemilu harus segera digelar dalam waktu 60 hari terhitung sejak Sabtu 7 April. Komite Pemilihan dijadwalkan menggelar rapat dalam pekan ini untuk mengumumkan tanggal pelaksanaan pemilu.

Sebelumnya, Najib Razak mengindikasikan bahwa ‘Pilihan Raya’ atau pemilu dalam istilah di Malaysia, akan digelar sebelum musim pelaksanaan Ibadah Haji pada Juli mendatang. Pada Februari, Ia mengaku sedang mencari ilham untuk mencari tanggal pelaksanaan pilihan raya yang paling pas.

Kabar pembubaran parlemen sebelum masa tugas berakhir itu sudah menyeruak sejak Januari. Parlemen Malaysia diperkirakan akan dibubarkan oleh Najib pada akhir Maret atau awal April. Sementara itu, masa tugas anggota parlemen Malaysia sedianya baru akan berakhir pada 24 Juni.

Menjelang pembubaran, Parlemen Malaysia sempat mengesahkan undang-undang (UU) terkait penyebaran hoaks. Pelaku penyebaran berita palsu atau hoaks dapat dijatuhi hukuman enam tahun penjara sesuai ketentuan yang baru berlaku tersebut.

Pemerintahan PM Najib Razak memperoleh suara mayoritas di parlemen untuk meloloskan rancangan UU (RUU) Anti-Berita Palsu 2018 pada Senin 2 April. Pelaku penyebaran berita hoaks dapat didenda hingga 500 ribu ringgit (setara Rp1,8 miliar) dan hukuman maksimal enam tahun penjara.

Tags

Related Articles