Maluku UtaraRegional

Panwaslu Halsel Disorot Terkait Transparansi Pengelolaan Anggaran

HALSEL – Sejak dilantik November 2017 lalu, Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan (Panwascam) se Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara belum juga menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) baik untuk Pilgub maupun Pileg dari Panwaslu Kabupaten Halsel. Akibatnya, pengawas pemilu ditingkat kecamatan itu mengaku bingun dengan jumlah anggaran mereka.

Mereka pun mengaku tidak tahu nilai anggaran yang dikelola Panwascam untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur 2018 dan Pemilihan Legislatif 2019. “Sejak kami melaksanakan tugas atau dilantik November 2017 lalu sampai sekarang DIPA kami tidak dapat. Bagaimana kami bisa tahu berapa anggaran kami sementara DIPA tidak dikasih,”terang salah satu ketua Panwascam yang enggan menyebutkan namanya.
Menurutnya, penyampaian DIPA ke masing-masing Panwascam itu penting sehingga bisa diketahui berapa nilai dan besaran anggaran atas pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh panwascam maupun pengawas lapangan. DIPA juga menjadi informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. “Kalau sebelumnya tidak seperti ini. Kita tanyakan di teman-teman kabupaten kota, mereka mengaku dapat tapi kami di Halsel justru tidak dapat. Ini ada apa,”ujarnya, Kamis (3/5).

Sejumlah Panwascam kepada deliknews.com lantas mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran oleh Panwaslu Halsel terutama yang menjadi hak Panwascam. “Memang sempat ditanyakan, alasanya masih dilakukan pemilaan. Tapi sudah sekitar tujuh bulan ini kami belum juga diberikan DIPA tersebut,”terang beberapa anggota Panwascam lainnya.
Menurut mereka, justru yang diterima mereka yakni hanya Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pada setiap kegiatan yang dilaksanakan. Sudah begitu, ada pemotongan Rp1 juta untuk setiap kecamatan pada setiap pencairan anggaran Panwascam yang diduga dilakukan pihak Sekretaris Panwaslu.

ketua Panwaslu Kabupaten Halsel, Kahar Yasin dikonfirmasi mengatakan, untuk DIPA semua 10 kabupaten/kota di Provinsi Malut itu sama alias tidak hanya terjadi di Kabupate Halsel tapi juga dialami kabupaten kota lainnya. Proses pencairannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Panwascam. “Anggaran itu dicairkan sesuai dengan rincian kegiatan yang telah disusun masing-masing kepala sekretariat, jadi anggaran itu ada dan bukan di kelola oleh komisioner Panwascam,”kilahnya.

Menurut dia, tidak diberikan DIPA ke Panwas Kecamatan itu karena ada perubahan anggaran di Provinsi Malut sehingga anggara di cairkan sesuai dengan permintaan masing-masing kapala sekertariat sesuai dengan kebutuhan. “Jadi tidak mungkin kami kasih samua anggaran ke Panwas Kecamatan. Anggaran itu bukan kami yang kelola namun semua ada di Bawaslu Provinsi Malut dan apabila ada kekurangan kami melakukan permintaan di Provinsi,”tandasnya.
Disentil terkait dengan pemotongan yang diduga dilakukan sekertaris untuk setiap kecamatan sebesar Rp1 juta, Kahar mengaku baru menerima informasi tersebut. Karena itu dirinya berjanji akan mengkrosceknya.”Kalau masalah pemotongan nanti saya cek ke keuangan dan sekertaris. Yang jelas kami di pimpinan tidak melakukan pemotongan,”tukasnya. (***)

Tags

Related Articles