Selasa, 5 Juni 2018 - 12:31 WIB

Permohonan PKPU Krisna Murti ke PT BLP Ditolak, Ini Amar Putusannya

JAKARTA – Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) yang diajukan pemohon Krisna Murti dan Tavipiani Agustina kepada PT Bangun Laksana Persada (PT BLP) kandas.

Dalam sidang putusan yang digelar Selasa 5 Juni 2018, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan PKPU pemohon.

“Menolak permohonan PKPU pemohon dalam pokok perkara Nomor: 59/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 316 ribu kepada pemohon,” ucap Majelis Hakim yang dipimpin oleh Duta Baskara.

Dalam amar putusan yang dibacakan, objek sengketa berupa sertifikat jual beli sebidang tanah kavling seluas 930 M2 yang terletak di Kelurahan Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang Banten bukan termasuk objek gugatan yang disyaratkan dalam Undang-undang Kepailitan.

Hakim berpendapat, tanah kavling yang dibeli oleh pemohon merupakan persoalan hutang piutang yang belum jatuh tempo.

Jika merujuk terbitnya akta jual beli No. 7 tanggal 12 Maret 2018, kedua pihak sudah bersepakat bahwa sertifikat itu masih dalam pengurusan.

Sehingga, kata hakim, keberatan pemohon tak beralasan dan tidak berdasar hukum, karena waktu 19 hari masih dalam tenggang waktu pengurusan sertifikat.

Kuasa Hukum PT BLP Alfin Suherman dan Udin Zaenudin menyambut baik putusan tersebut. “Saya kira hakim sudah tepat dan benar menolak permohonan PKPU pemohon,” tegas Alfin usai sidang di Ruang Mudjono Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2018).

Menurutnya, tidak ada unsur hutang piutang dalam masalah ini. “Semua kewajiban atau prosedur yang ada dalam surat perjanjian jual beli tanah kavling tersebut sudah dijalankan oleh PT BLP dengan benar,” sambung Alfin.

Perihal penyerahan unit tanah kavling, lanjut Alfin, PT BLP secara resmi telah melayangkan surat pemberitahuan serah terima.

“Surat dikirim tanggal 28 Maret 2018, sedangkan serah terima unit akan dilakukan pada 31 Maret 2018. Namun pada tanggal yang telah ditentukan, pemohon justru tidak hadir atau menolak menerima penyerahan unit,” urai Alfin.

Celakanya, pada tanggal tersebut pemohon justru minta sertifikat. “Padahal dari awal jual beli sudah dijelaskan bahwa sertifikat masih dalam proses pengurusan di Kantor Pertanahan Tangerang. Jadi diserahkan unit kavlingnya dulu baru sertifikat,” pungkas Alfin.

The post Permohonan PKPU Krisna Murti ke PT BLP Ditolak, Ini Amar Putusannya appeared first on Metro Surabaya.

Artikel ini telah dibaca 150 kali

loading...
Baca Lainnya

Waspada KAMI Goyang Kursi Presiden

Oleh : Haris Muwahid Masyarakat makin antipati terhadap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), karena mereka...

28 September 2020, 00:16 WIB

Banyak Pihak Dukung Penanganan Covid-19

Oleh : Reza Pahlevi Pandemi belum berakhir dan pemerintah berusaha keras mengatasi efek negatifnya. Caranya...

28 September 2020, 00:07 WIB

RUU Cipta Kerja Mengatur Pengupahan Agar Pekerja Lebih Sejahtera

Oleh : Edi Jatmiko RUU Cipta Kerja merupakan salah satu terobosan untuk meringkas hiper regulasi....

27 September 2020, 09:27 WIB

Mempertanyakan Klaim Gatot Nurmantyo Tentang Kebangkitan PKI

Oleh : Zakaria Di tengah pandemi Covid-19, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmatyo kembali ke publik...

27 September 2020, 00:28 WIB

Banyak Pihak Menikmati Manfaat Program PEN

Oleh : Rizal Ramadhanu Ada banyak strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak Covid-19 bagi...

26 September 2020, 22:15 WIB

Pemerintah Berupaya Maksimal Tangani Covid-19

Oleh : Made Raditya Pandemi corona memang belum berakhir namun pemerintah terus berjuang agar penyakt...

26 September 2020, 21:53 WIB

loading...