Selasa, 5 Juni 2018 - 12:31 WIB

Permohonan PKPU Krisna Murti ke PT BLP Ditolak, Ini Amar Putusannya

JAKARTA – Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) yang diajukan pemohon Krisna Murti dan Tavipiani Agustina kepada PT Bangun Laksana Persada (PT BLP) kandas.

Dalam sidang putusan yang digelar Selasa 5 Juni 2018, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan PKPU pemohon.

“Menolak permohonan PKPU pemohon dalam pokok perkara Nomor: 59/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 316 ribu kepada pemohon,” ucap Majelis Hakim yang dipimpin oleh Duta Baskara.

Dalam amar putusan yang dibacakan, objek sengketa berupa sertifikat jual beli sebidang tanah kavling seluas 930 M2 yang terletak di Kelurahan Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang Banten bukan termasuk objek gugatan yang disyaratkan dalam Undang-undang Kepailitan.

Hakim berpendapat, tanah kavling yang dibeli oleh pemohon merupakan persoalan hutang piutang yang belum jatuh tempo.

Jika merujuk terbitnya akta jual beli No. 7 tanggal 12 Maret 2018, kedua pihak sudah bersepakat bahwa sertifikat itu masih dalam pengurusan.

Sehingga, kata hakim, keberatan pemohon tak beralasan dan tidak berdasar hukum, karena waktu 19 hari masih dalam tenggang waktu pengurusan sertifikat.

Kuasa Hukum PT BLP Alfin Suherman dan Udin Zaenudin menyambut baik putusan tersebut. “Saya kira hakim sudah tepat dan benar menolak permohonan PKPU pemohon,” tegas Alfin usai sidang di Ruang Mudjono Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2018).

Menurutnya, tidak ada unsur hutang piutang dalam masalah ini. “Semua kewajiban atau prosedur yang ada dalam surat perjanjian jual beli tanah kavling tersebut sudah dijalankan oleh PT BLP dengan benar,” sambung Alfin.

Perihal penyerahan unit tanah kavling, lanjut Alfin, PT BLP secara resmi telah melayangkan surat pemberitahuan serah terima.

“Surat dikirim tanggal 28 Maret 2018, sedangkan serah terima unit akan dilakukan pada 31 Maret 2018. Namun pada tanggal yang telah ditentukan, pemohon justru tidak hadir atau menolak menerima penyerahan unit,” urai Alfin.

Celakanya, pada tanggal tersebut pemohon justru minta sertifikat. “Padahal dari awal jual beli sudah dijelaskan bahwa sertifikat masih dalam proses pengurusan di Kantor Pertanahan Tangerang. Jadi diserahkan unit kavlingnya dulu baru sertifikat,” pungkas Alfin.

The post Permohonan PKPU Krisna Murti ke PT BLP Ditolak, Ini Amar Putusannya appeared first on Metro Surabaya.

Artikel ini telah dibaca 171 kali

loading...
Baca Lainnya

Komjen Pol Listyo Sigit Terpilih Sebagai Kapolri, Sahabat Polisi Ucapkan Selamat

Jakarta – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Sahabat Polisi Indonesia mengucapkan selamat atas terpilihnya Komjen Pol...

20 Januari 2021, 21:40 WIB

Melawan Radikalisme dan Membumikan Falsafah Pancasila

Oleh : Raditya Rahman Tahun 2021 kita sambut dengan semangat baru untuk melawan radikalisme. Karena...

20 Januari 2021, 09:22 WIB

Tol Laut Papua Memiliki Banyak Manfaat

Oleh : Timotius Gobay Jalur tol laut Papua, menjadi sorotan publik. Kiprahnya yang memberikan sumbangsih...

20 Januari 2021, 08:11 WIB

Presiden Jokowi Tekankan Kerjasama Kemitraan, Penanaman Modal Asing di Kabupaten Tuban Sebanyak 17 PMA

Tuban, Jatim, deliknews – Presiden RI, Ir. Joko Widodo menyaksikan secara virtual Penandatanganan Kerja Sama...

19 Januari 2021, 12:00 WIB

Disiplin Prokes dan Vaksinasi Cegah Penularan Covid-19

Oleh: Anjar Agustine (Mahasiswa Ilmu Kesehatan Universitas Diponegoro) Sejak akhir tahun 2019 hingga awal tahun...

19 Januari 2021, 11:08 WIB

Masyarakat Mengutuk Pembakaran Pesawat oleh KKSB Papua

Oleh : Sabby Kosay Kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) adalah organisasi pemberontak yang meresahkan, karena...

19 Januari 2021, 10:54 WIB

loading...