Kamis, 5 Juli 2018 - 09:39 WIB

Pemprov DKI Minta Kominfo matikan Ojek Online

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk mematikan aplikasi ojek online. Pasalnya, DKI sulit mengatur keberadaan ojek online apabila aplikasi itu tidak dimatikan oleh Kemenkominfo.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Kadishubtrans) DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, permintaan Kemenhub agar Pemerintah Daerah (Pemda) mengatur ojek online dari segi ketertiban dan keamanan akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada Kemenhub.

Namun, sejak maraknya ojek online di Jakarta beberapa tahun lalu, pihaknya sudah memanggil pembisnis aplikasi ojek online agar menyediakan shelter khusus bukan di badan jalan dan membatasi rekruitment driver ojek online. Termasuk mematikan aplikasi driver ojek online yang kedapatan melanggar lalu lintas.

Sayangnya, lanjut Andri, permintaannya tersebut tidak digubris. Bahkan setelah menertibkan puluhan ribu ojek dengan penegakan tertib angkutan jalan, seperti memarkirkan di badan jalan atau bagian permukaan jalan, pebisnis aplikasi tetap saja menghiraukan permintaanya.

“Kami meminta agar Kemenhub berkoodrinasi dengan Kemenkominfo untuk mematikan aplikasi ojek online yang terkena penertiban. Itu satu satunya cara untuk menertibkan ojek online,” kata Andri Yansyah saat dihubungi kemarin.

Andri menjelaskan, untuk penertiban ojek online jangka panjang, pihaknya saat ini tengah mengujicobakan One Karcis One Trip (OK Otrip) yang melayani masyarakat untuk menggunakan angkutan umum hingga pemukiman.

Uji coba yang berakhir pada 15 Juli itu, diharapkan Andri dapat berjalan sukses dan terintgerasi dengan moda Transportasi lainya pada 2020 mendatang. Sehingga, masyarakat dapat dengan mudah menggunakan angkutan umum yang aman, nyaman, murah dan tepat waktu.

“Peningkatan layanan angkutan umum merupakan harga mati untuk mengatasi perkembangan ojek online ataupun angkutan online roda empat,” tegasnya.

Ketua Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan sudah menduga bila seluruh angkutan aplikasi yang berada di luar aturan tapi dibiarkan akan menjadi masalah terus menerus.

“Ini dampak dari ketidaktegasan pemerintah. Bahaya kalau terus dibiarkan akan lebih sulit seperti yang terjadi saat ini untuk mengatasinya,” ungkapnya.

Sedari awal beroperasinya ojek online, lanjut Shafruhan, pemerintah tidak bereaksi dengan alasan dibutuhkan masyarakat menengah ke bawah. Bahkan Presiden Jokowi sendiri yang melakukan pembiaran itu.

Padahal, kata Shafruhan, roda dua bukan angkutan umum yang jelas tidak diakomodir dalam Undang-Undang Lalu lintas dan angkutan Jalan No 22 Tahun 2009 lantaran rawan kecelakaan.

“Ojek dulu itu di lingkungan, setelah jadi online malah liar kemana-mana dan bahkan mematikan mikrolet dan bajaj. kami tidak permasalahan aplikasi-nya, tapi roda duanya,” tegasnya.

Artikel ini telah dibaca 302 kali

loading...
Baca Lainnya

UU Cipta Kerja Kembangkan Industri Halal

Oleh : Abdul Rozak Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kontribusi industri halal nasional. Hal...

28 November 2020, 07:21 WIB

Potong Tumpeng Pertanda Gelasan Joksyn Siap Edar di Pasaran

JAKARTA – Ditandai dengan pemotongan tumpeng dan doa bersama yang dipimpin Ustadz Umam dari Pondok...

22 November 2020, 04:22 WIB

Tata Cara dan Etika Penagihan Pinjaman Online yang Benar

Seperti yang kita ketahui, pinjaman online adalah salah satu layanan peminjaman uang dan diperuntukan bagi...

Financial manager using smartphone at her workplace, view from the top

17 September 2020, 16:24 WIB

Dampak Covid-19, Warga Barsel Masih Enggan Mengunjungi Tempat Wisata Banyu Habang

Buntok – pandemi covid-19 sangat berdampak sekali terhadap sepinya pengunjung ke tempat Wisata Banyu Habang....

16 Agustus 2020, 01:39 WIB

UMKM Klaster Unggas Binaan SIG, Terus Berkembang Ditengah Pandemi Covid-19

Tuban – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) terus berupaya meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM mitra...

13 Agustus 2020, 14:41 WIB

Petani Desa Fagoe Menerapkan Program TPJS Meski Belum Dapat Sosialisasi Dari Dinas Pertanian Malaka

Malaka- para petani di Desa Fafoe Kabupaten Malaka sudah melakukan menanam jagung dengan sistim doubel...

15 Mei 2020, 18:56 WIB

loading...