Jumat, 27 Juli 2018 - 08:08 WIB

Polisi Limpahkan Tersangka dan Berkas Dugaan Korupsi Bantuan Ternak ke Kejati Aceh

Lhokseumawe- Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Lhokseumawe dipimpin langsung Kasat Reskrim AKP Budi Nasuha Waruwu. SH menyerahkan tiga tersangka dan barang bukti tahap II ke Kejaksaan Tinggi Banda Aceh terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan ternak yang disalurkan melalui Dinas Kelautan Perikanan dan Perternakan Kota Lhokseumawe. Tersangka dan barang bukti diterima Kajari Lhokseumawe dan Kasi Pidsus di Kantor Kejaksaan Tinggi Banda Aceh,” Kamis (26/07/2018) sekira pukul 12.00 WIB.

Kasus korupsi bantuan ternak dengan anggaran mencapai Rp. 14.505.500.000 tersebut bersumber dari APBK Kota LHoksuemawe tahun 2014 dan menelan kerugian Negara mencapai RP 8.168.730.000.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan, S.Ik, Melalui Kasat Reskrim AKP Budi Nasuha Waruwu. SH menyebutkan, Dugaan kasus korupsi bantuan ternak tersebut sudah mangkrak dalam proses sekitar tiga tahun dan saat ini sudah clear. penyerahan tersangka dan barang bukti berlangsung di Kejaksaan tinggi Banda Aceh.

“Kasus ini merupakan atensi dan prioritas serta menjadi target unit tipikor sat reskrim Polres Lhokseumawe dalam mengungkap kasus korupsi diwilayah hukum Polres Lhokseumawe, karna kasus itu menelan kerugian negara yang besar mencapai miliaran rupiah.” sebutnya.

Sambungnya, ketiga tersangka kasus korupsi penyaluran bantuan ternak yang diserahkan yakni drh. IS (44) selaku Kasubag program Dinas DKPP Kota Lhokseumawe tahun 2014 dan selaku PPK dalam kegiatan tersebut, tersangka drh. DA (48) selaku Kabid Pertenakan di Dinas DKPP Kota Lhokseumawe tahun 2014 dan selaku PPTK dan tersangka RB selaku Kepala Dinas DKPP Kota Lhokseumawe tahun 2014 dan selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan tersebut.

“Mereka disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Subs pasal 55 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman maximal 20 tahun.”pungkasnya. (*)

Artikel ini telah dibaca 121 kali

loading...
Baca Lainnya

Teknisi Telkom Malaka Bantah Persoalan Jaringan Terganggu di Disdukcapil

Malaka, NTT, deliknews – Teknisi Telkom Malaka membantah, tidak benar yang dipersoalkan oleh Dinas Kependudukan...

21 Januari 2021, 17:23 WIB

Sasaran Sekolah, Brimob dan TNI Laksanakan Penyemprotan Disinfektan

Satbrimob Polda Aceh, Kamis(21/01/2021) Kompi 4 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Aceh yang dipimpin oleh...

21 Januari 2021, 13:29 WIB

NGO Metamorfosa : Teknis Pelepas Liar Lobster Dilakukan Pak Menteri Tepat dan Efesien

Buleleng – Ketua NGO Metamorfosa I Ketut Santika akrab disapa Ketut Totok menilai, pelepasliaran lobster (restocking)...

Foto: proses restocking (Pelepasliaran) Lobster hasil panen anggota GPLI oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono (tengah) didampingi Ketua GPLI Gunawan Suherman (kiri) dan Ketua Metamorfosa Ketut Totok (kanan).

21 Januari 2021, 12:06 WIB

Ini Kata GPLI Perhitungan Budidaya Lobster Capai 24 Ton Setahun

BULELENG – Gunawan selaku ketua dari asosiasi Gabungan Pengusaha Lobster Indonesia (GPLI) merasa perlu menularkan...

Foto: proses Panen Lobster GPLI disaksikan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.

21 Januari 2021, 11:11 WIB

Sudah 2 Hari Terjadi Kelangkaan BBM di Bartim

Barito Timur, Kalteng, deliknews – Masyarakat di kota Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan...

21 Januari 2021, 10:50 WIB

Pembangunan Perumahan Transmigrasi Lokal di Malaka

Malaka, NTT, deliknews – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Malaka NTT di tahun...

21 Januari 2021, 00:05 WIB

loading...