Jakarta – Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra Muhammad Taufik mengakui sempat ada barter politik dengan PKS terkait pengganti Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Barter itu pun diwarnai pemaksaan dari PKS.

Taufik menyebut sempat disodorkan surat kesepakatan pengganti Wakil Gubernur DKI oleh Wakil Sekretaris Jenderal PKS Abdul Hakim saat mendampingi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendaftar ke KPU, Jumat 10 Agustus 2018.

Taufik mengatakan Ruang VIP KPU saat itu sempat tegang karena PKS memaksa mengajukan dua nama lewat surat itu. Ada nama Mardani Ali Sera dan Nurmansyah Lubis di surat tersebut.

“Saya tanda tangani supaya enggak ramai saja di VIP room,” ucap Taufik saat dihubungi, Kamis (23/8).

Taufik menyebut terpaksa menandatangani surat itu karena PKS menyatakan tidak akan menandatangani surat pendaftaran Prabowo-Sandi. Sementara saat itu pendaftaran capres-cawapres tinggal beberapa jam lagi.

Meski demikian Taufik menyatakan bahwa Gerindra tak menganggap surat kesepakatan itu.

“Ya, kan, secara formal, organisatoris, harus ada tanda tangan sekretaris, stempel, keputusan rapat, bukan langsung todong-menodong,” tuturnya.

Saat dikonfirmasi terpisah, Abdul Hakim enggan berkomentar terkait pernyataan Taufik tersebut.

“Tanya yang lain saja, saya lagi sibuk,” ucapnya sebelum menutup telepon.

Sandiaga Uno telah mengundurkan diri dari Wakil Gubernur DKI Jakarta usai maju di Pilpres 2019 bersama Prabowo Subianto.