Selasa, 18 September 2018 - 11:12 WIB

Ibu Ini menggugat Jokowi

Jakarta – Sidang lanjutan gugatan penderita kanker payudara HER 2 positif, Juniarti kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, dan Dewan Pertimbangan Klinis kembali digelar hari ini.

Kuasa hukum Juniarti, Rusdianto Matulatuwa mengatakan sidang ini sempat tertunda selama lima minggu karena pihak tergugat, dalam hal ini Jokowi yang diwakili oleh Kejaksaan Agung belum bisa menunjukkan surat kuasa yang ditandatangani.

Rusdianto mengatakan selama lima minggu itu sidang lanjutan ini tertunda tiga kali. Dia pun menyatakan pihak tergugat yakni Jokowi seakan memperlamban proses sidang gugatan.

“Iya pihaknya selalu tidak hadir, agak diperlamban sama mereka,” terang dia.

Gugatan dengan nomor perkara 532/Pdt.G.2018/PN.Jkt,. Sel, itu didaftarkan pada 27 Juli 2018. Gugatan yang dilayangkan adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa atau Onrechtmatige Overheidsdaad.

Sengketa bermula saat keluarnya Surat Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan R Maya Armiani Rusady, Nomor 2004/III.2/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Cabang BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.

Surat itu berisi penghentian penjaminan terhadap obat Trastuzumab sejak 1 April 2018. Trastuzumab adalah obat sebagai obat terapi kanker HER2 Positif.

Juniarti yang terdiagnosa kanker payudara pada 10 Mei 2018 lalu dan diresepkan Trastuzumab pada 24 Juni 2018 lalu tidak bisa mengakses trastuzumab karena dia menggunakan BPJS Kesehatan. Padahal obat ini masuk dalam jenis obat yang harus diresepkan dalam Formularium Nasional tahun 2018 untuk penderita kanker HER2 positif.

Di Indonesia, Trastuzumab awalnya masuk daftar obat yang dijamin BPJS Kesehatan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Formularium Nasional 2018 yang ditetapkan pada 28 Desember 2017. Namun terhitung sejak 1 April 2018, obat ini didepak dari daftar yang dijamin BPJS Kesehatan.

Artikel ini telah dibaca 73 kali

loading...
Baca Lainnya

Wasapda Manuver KKSB Jelang Kelanjutan Otsus Papua Jilid 2

Oleh : Rebecca Marian Jelang otonomi khusus jilid 2, kewaspadaan di Papua makin ditingkatkan untuk...

24 September 2020, 01:26 WIB

Mewaspadai Provokasi KAMI Manfaatkan Situasi Pandemi Covid-19

Oleh : Raavi Ramadhan Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) telah tersebar di berbagai daerah,...

24 September 2020, 00:40 WIB

Komunitas GESIT Akan Gelar Podcast Warganet Ajak Masyarakat Dukung Kebijakan Pemerintah Atasi Pandemi Covid-19

Penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani dan...

23 September 2020, 09:12 WIB

Omnibus Law Cipta Kerja Menguntungkan UMKM

Oleh : Zakaria Omnibus Law Cipta Kerja didesain oleh pemerintah, tidak hanya untuk pekerja tapi...

22 September 2020, 23:58 WIB

Kalangan Media dan Milenial Harus Aktif Dukung Penanganan Covid-19

Oleh : Rahmat Soleh Pemerintah saat ini sedang fokus menangani Covid-19 yang masih terus terjadi....

22 September 2020, 23:50 WIB

Masyarakat Menolak Konsep Usang KAMI

Oleh : Putu Raditya KAMI yang diprakarsai oleh Din Syamsudin dkk berjanji akan menyelamatkan Indonesia....

22 September 2020, 04:20 WIB

loading...