Selasa, 18 September 2018 - 11:09 WIB

Waspada, PSI Partai Kolonial

Jakarta – Unggahan video Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memunculkan perdebatan di sosial media, dalam video itu PSI menyebut sawit sebagai komoditas yang menyumbang devisa terbesar, sehingga dukungan terhadap ekspor sawit bisa memperkuat nilai tukar rupiah. Harga barang impor seperti gadget pun menjadi murah.

Video itu diunggah pada Kamis (13/9) pekan lalu dan langsung menuai kritik sebagian masyarakat dan kalangan LSM di bidang lingkungan termasuk Walhi. PSI pun langsung memberikan penjelasan soal video itu dengan tajuk ‘Kami Pro “Sawit Putih’ dan Anti ‘Sawit Hitam’.

Klarifikasi itu berdasarkan keterangan Rizal Calvary Marimbo, Juru Bicara PSI Bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis.

PSI menyebut inti video itu sejatinya adalah fokus pada upaya menstabilkan rupiah yang salah satu caranya dengan menggenjot ekspor.

“Ini semacam insentif agar defisit perdagangan kita kembali bisa diperkecil untuk memperkuat rupiah,” kata Rizal.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyebut PSI sebagai partai milenial yang mengusung agenda kolonial.

Walhi menilai PSI gagal paham terhadap persoalan mendasar sawit di Indonesia meski sudah menyampaikan klarifikasi kepada publik lewat akun twitter resmi partai, @psi_id.

Lewat akun resminya, @walhinasional, organisasi di bidang advokasi lingkungan hidup itu mengunggah sebuah video pendek berisi sindiran terhadap klarifikasi PSI.

“Katanya partai milenial, kok agendanya kolonial hai sis-bro PSI,” demikian sindiran dalam tayangan video Walhi.

Selain itu, Walhi menegaskan bahwa sawit sebagai penopang ekonomi bangsa Indonesia adalah mitos, termasuk pembagian PSI soal bisnis “sawit putih” dan “sawit hitam”.

“Bagi kami, tidak ada sawit “putih” atau berkelanjutan, karena karakter komoditas ini adalah monokultur dan sudah dipastikan menghancurkan hutan,” tegas Walhi.

Walhi mematahkan argumen lain PSI soal sawit. Walhi argumen bahwa sektor sawit memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, sebagai dasar tunggal kebijakan sangatlah tidak tepat.

“Dan klaim devisa juga tidak tepat karena sebagian besar devisa hasil ekspor justru disimpan di negara suaka pajak. Sementara perkebunan kelapa sawit juga berdampak negatif besar pada hak-hak dasar dan kelangsungan hidup rakyat,” kata Walhi

“Dari sisi penerimaan pajak justru menunjukkan fakta sebaliknya. Pada tahun 2015, tercatat tingkat kepatuhan perusahaan hanya 46,34%. Negara kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar 18 triliun rupiah setiap tahunnya dari ketidakpatuhan tersebut,” lanjut Walhi mengutip laporan KPK pada 2016.

Sosiolog Tamrin Tomagola ikut melontarkan kritik terkait video PSI mengenai sawit. Di akun twitternya, @tamrintomagola, ia menyebut PSI kurang baca, kurang kajian, kurang turun ke lapangan, kurang antisipatif/pertimbangan, dan kurang paham seluk-beluk sawit.

“Tidak ada sawit putih,” kata Tamrin. “Industri sawit itu hitam, bencana: bencana bagi keragaman hayati, buruk bagi rakyat, buruk bagi negara,” ujarnya melanjutkan.

Artikel ini telah dibaca 252 kali

loading...
Baca Lainnya

Lihat, Ketum BPI KPNPA Sebut KPK Lamban

Jakarta – Pernyataan Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bahtiar Najamudin, menyebut dan mengapresiasi atas kinerja...

Ketua BPI KPNPA RI TB Rahmad Sukendar, Rabu (4/3)

28 September 2020, 17:52 WIB

Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Oleh : Ade Istianah Angka penambahan pasien positif Covid-19 masih terus terjadi yang menandakan masih...

28 September 2020, 17:00 WIB

Tak Ada Penambahan Jam Kerja dan Lembur Pada RUU Cipta Kerja

Oleh : Abdul Razak Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang sapu jagat yang akan...

28 September 2020, 13:43 WIB

Waspada KAMI Goyang Kursi Presiden

Oleh : Haris Muwahid Masyarakat makin antipati terhadap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), karena mereka...

28 September 2020, 00:16 WIB

Banyak Pihak Dukung Penanganan Covid-19

Oleh : Reza Pahlevi Pandemi belum berakhir dan pemerintah berusaha keras mengatasi efek negatifnya. Caranya...

28 September 2020, 00:07 WIB

RUU Cipta Kerja Mengatur Pengupahan Agar Pekerja Lebih Sejahtera

Oleh : Edi Jatmiko RUU Cipta Kerja merupakan salah satu terobosan untuk meringkas hiper regulasi....

27 September 2020, 09:27 WIB

loading...