Blitar – Pembangunan RSUD Srengat di kabupaten Blitar, yang di kerjakan oleh PT Karya Bisa dengan anggaran kurang lebih 140 M, akhir – akhir ini di dalam pelaksanaan banyak menerima sorotan berbagai pihak. baik dari kalangan yang menamakan dirinya Lembaga Pengawas Indenpendent, maupun LSM.

Sebut saja UMN (50), dia mengaku dari kalangan independent yang ditugaskan khusus untuk memantau jalanya pelaksanaan pembangunan tersebut. menurutnya proses pelaksanaanya mulai awal tidak memperhatikan kaidah – kaidah pada Desain Rencana Kerja Sementara ( RKS ), dimana untuk urukan yang di gunakan tidak sesuai dengan spesifikasi dan legalitas material yang di dapat.

Foto : material urukan yang dipersoalkan oleh Lembaga Pengawas Independen ( LPI) dan Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) Gerakan Anti Korupsi Indonesia ( GAKI )

” kami selaku pengawas independent sudah pernah memberhentikan dan sempat berhenti, terkait saran kami bahwasanya di dalam pelaksanaan terdapat kesalahan yang perlu di koordinasikan dengan pihak – pihak yang terkait dan sekarang kami juga tidak tahu sebabnya mengapa ini berjalan lagi, padahal material yang di gunakan tetap sama ” tuturnya.

lebih lanjut, tuduhan yang di lontarkan oleh UMN di bantah kerqs oleh Surya, selaku Deputi pelaksana PT Karya Bisa, saat di lokasi pekerjaan. Sabtu (22/9/18)

” apa yang kita laksanakan sudah sesuai dengan desain RKS, adapun tuduhan terkait perijinan material yang ilegal, pihak suplayer berjanji akan memberikan keterangan terkait itu “, jelasnya.

Masih hal yang sama, di ungkapkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Gerakan Anti Korupsi Indonesia (GAKI) ” dari hasil keteranga – keterangann yang kita himpun dilapangan, berbading balik apa yang ada sekarang ini. misalnya…tentang perijinan material urukan ,di mana urukan termasuk katagori galian C dan jika teknis penggalianya di lakukan dengan alat berat (bego) maka harus adanya Ijin Usaha Tambang (IUP) “, kata Anton Ketua GAKI Jawa Timur. Jum’at (21/9/28) di kediamanya

Dia juga berpendapat, ” setidaknya sebelum dilakukan pengiriman dilakukan cek lokasi, bersama – sama dengan konsultan pengawas untuk mengetahui apakah nantinya barang yang akan di kirim sesuai (spesifikasi) apa tidak “, tutupnya.

Dari keterangan – keterangan yang di dapat, deliknews melakukan investigasi dan hasilnya memang benar. lokasi tempat penambangan hanya berstatus ijin lingkungan dan itu di sinyalir adanya pembekapan oleh seseorang yang dianggap mampu mempuyai ling ke atas, yang mana proses penggalian itu sangat leluasa adanya.