Selasa, 25 September 2018 - 22:19 WIB

KOMUNIKONTEN DISKUSIKAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN

JAKARTA, Deliknews.com – Setidaknya ada tiga isu utama di perbatasan diantaranya keamanan, kesejahteraan dan ekonomi. Pemerintah terus melakukan percepatan pembangunan daerah perbatasan, berbagai kementerian dan lembaga negara terlibat sesuai fungsinya. Selain tiga hal tersebut, terdapat satu lagi yang juga harus dipikirkan yaitu partisipasi publik, utamanya dalam publikasi pembangunan daerah perbatasan.

Untuk itu, Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi menggelar diskusi di Kantor Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 112, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 27 September 2018, pukul 14.00 – 17.00 WIB, dengan tema: Partisipasi Publik Dalam Publikasi Capaian Pembangunan Daerah Perbatasan oleh Pemerintah Indonesia

Akan hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini adalah Dr. Adriana Elisabeth, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Alfi Rahmadi, Direktur Infokom Institut Studi Strategi Indonesia, Eddy Ganefo, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan Edi Sugiharto (dalam konfirmasi) dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Direktur Eksekutif Komunikonten, Hariqo Wibawa Satria mengatakan kekuatan publikasi yang dilakukan masyarakat adalah otentik dan pesan yang beragam. Sedangkan kelemahan publikasi yang sentralistik adalah pesan yang kaku. Diskusi ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam produksi dan distribusi konten terkait pencapaian pembangunan perbatasan yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

“Kepentingan nasional adalah diatas segala kepentingan kelompok, bukti nyata pembangunan daerah perbatasan harus sampai kepada kepada masyarakat Indonesia, kepada negara tetangga dan kepada segelintir oknum yang masih memprovokasi ingin berpisah dari NKRI.” Jelas Hariqo di Jakarta pada 25 September 2018

Sementara itu Lukman, Ketua Panitia kegiatan ini mengatakan Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla telah melakukan kerja nyata yang langsung dirasakan warga. Tidak bisa cepat karena luasnya wilayah, ini NKRI bukan singapura, bukan juga swiss yang kecil wilayahnya. NKRI sangat luas, yang paling penting adalah pembangunan dari pinggiran sudah dimulai dan adanya jaminan pembangunan berkelanjutan untuk semua daerah perbatasan.

Untuk itu diperlukan gotong royong seluruh komponen. Diskusi ini juga diharapkan semakin membangunkan kesadaran bahwa kinerja-kinerja pemerintah jangan dirusak dengan penyebaran-penyebaran informasi hoax demi kepentingan politik sesaat. Pemerintah juga diharapkan terus memperkuat website-website kementerian dan lembaga resmi dengan terus memperbarui konten-konten, sehingga masyarakat mempunyai rujukan jika terdapat berita atau informasi hoax.

Artikel ini telah dibaca 74 kali

loading...
Baca Lainnya

Kapolda Kalteng Memberangkatkan Tim SAR dan Tim Food Estate

Palangka Raya, Kalteng, deliknews – Setelah apel siaga, Kapolda Kalteng, Irjen Pol. Dedi Prasetyo didampingi...

18 Januari 2021, 21:26 WIB

Lagi, Baharkam Polri ungkap 25 Ton Pottasium Chlorate untuk Bom Ikan

SURABAYA – Puluhan ton bahan peledak untuk bom ikan diamankan polisi dari sebuah gudang di...

18 Januari 2021, 17:49 WIB

Kesaksian Petugas Damkar Dengar Suara Minta tolong Saat Pencarian SJ182

Jakarta – Video petugas Damkar Kepulauan Seribu saat mencari korban jatuhnya Sriwijaya Air mendadak viral...

Petugas gabungan meletakkan serpihan pesawat di Posko Evakuasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta - Pontianak di Dermaga JICT, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu, 10 Januari 2020. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

17 Januari 2021, 23:43 WIB

Masyarakat Adat Papua Dukung Vaksinasi Covid-19

Oleh : Abner Wanggai Vaksinasi corona nasional sudah dimulai di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua...

17 Januari 2021, 22:02 WIB

Literasi Nilai-Nilai Pancasila di Medsos Cegah Radikalisme

Oleh : Aldia Putra Organisasi radikal terus bergerilya walau statusnya telah dibubarkan. Mereka menggunakan media...

17 Januari 2021, 21:41 WIB

Pemerintah Siapkan Draft Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Oleh: Deka Prawira Saat ini, Pemerintah Pusat masih tetap menyerap aspirasi masyarakat dalam menyusun aturan...

17 Januari 2021, 21:13 WIB

loading...