Selasa, 25 September 2018 - 22:19 WIB

KOMUNIKONTEN DISKUSIKAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN

JAKARTA, Deliknews.com – Setidaknya ada tiga isu utama di perbatasan diantaranya keamanan, kesejahteraan dan ekonomi. Pemerintah terus melakukan percepatan pembangunan daerah perbatasan, berbagai kementerian dan lembaga negara terlibat sesuai fungsinya. Selain tiga hal tersebut, terdapat satu lagi yang juga harus dipikirkan yaitu partisipasi publik, utamanya dalam publikasi pembangunan daerah perbatasan.

Untuk itu, Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi menggelar diskusi di Kantor Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 112, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 27 September 2018, pukul 14.00 – 17.00 WIB, dengan tema: Partisipasi Publik Dalam Publikasi Capaian Pembangunan Daerah Perbatasan oleh Pemerintah Indonesia

Akan hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini adalah Dr. Adriana Elisabeth, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Alfi Rahmadi, Direktur Infokom Institut Studi Strategi Indonesia, Eddy Ganefo, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan Edi Sugiharto (dalam konfirmasi) dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Direktur Eksekutif Komunikonten, Hariqo Wibawa Satria mengatakan kekuatan publikasi yang dilakukan masyarakat adalah otentik dan pesan yang beragam. Sedangkan kelemahan publikasi yang sentralistik adalah pesan yang kaku. Diskusi ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam produksi dan distribusi konten terkait pencapaian pembangunan perbatasan yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

“Kepentingan nasional adalah diatas segala kepentingan kelompok, bukti nyata pembangunan daerah perbatasan harus sampai kepada kepada masyarakat Indonesia, kepada negara tetangga dan kepada segelintir oknum yang masih memprovokasi ingin berpisah dari NKRI.” Jelas Hariqo di Jakarta pada 25 September 2018

Sementara itu Lukman, Ketua Panitia kegiatan ini mengatakan Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla telah melakukan kerja nyata yang langsung dirasakan warga. Tidak bisa cepat karena luasnya wilayah, ini NKRI bukan singapura, bukan juga swiss yang kecil wilayahnya. NKRI sangat luas, yang paling penting adalah pembangunan dari pinggiran sudah dimulai dan adanya jaminan pembangunan berkelanjutan untuk semua daerah perbatasan.

Untuk itu diperlukan gotong royong seluruh komponen. Diskusi ini juga diharapkan semakin membangunkan kesadaran bahwa kinerja-kinerja pemerintah jangan dirusak dengan penyebaran-penyebaran informasi hoax demi kepentingan politik sesaat. Pemerintah juga diharapkan terus memperkuat website-website kementerian dan lembaga resmi dengan terus memperbarui konten-konten, sehingga masyarakat mempunyai rujukan jika terdapat berita atau informasi hoax.

Artikel ini telah dibaca 62 kali

loading...
Baca Lainnya

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Untungkan Pekerja dengan Pengaturan Upah Minimum yang Layak

Oleh : Ade Kurniawan Para pekerja deg-degan menunggu peresmian omnibus law RUU Cipta Kerja, karena...

30 September 2020, 05:35 WIB

Masyarakat Harus Disiplin Laksanakan 3 M

Oleh : Zulfikar Penambahan pasien Covid-19 masih terus terjadi di Indonesia. Masyarakat pun diimbau untuk...

30 September 2020, 05:23 WIB

Waspada Manuver KAMI Politisasi Isu PKI

Oleh : Edi Jatmiko Jelang peringatan peristiwa gerakan 30 september, selalu ada isu kebangkitan PKI...

30 September 2020, 05:17 WIB

Menengok Harta Kekayaan Cabup Sidoarjo, Ternyata Cabup Ini Paling Terkaya

Sidoarjo – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah umumkan laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para...

29 September 2020, 21:33 WIB

Mewaspadai Manuver KAMI Bermuatan Politis

Oleh : Ahmad Bustomi Masyarakat dipusingkan dengan ulah anggota KAMI yang mejeng di berita TV...

29 September 2020, 03:55 WIB

Masyarakat Papua Mendukung Keberlanjutan Otsus

Oleh : Abner Wanggai Pemerintah memberikan sinyalemen untuk melanjutkan Otsus Papua. Otsus tersebut dianggap membawa...

29 September 2020, 03:48 WIB

loading...