Jumat, 28 September 2018 - 10:43 WIB

Deklarasi Menolak Hoax Dan Gotong Royong Mempublikasikan Kemajuan Pembangunan Daerah Perbatasan

JAKARTA, Deliknews.com – Komunikonten sebuah lembaga kajian media sosialndan diplomasi menginisiasi diskusi media bertema “Partisipasi Publik Dalam Publikasi Capaian Pembangunan Daerah Perbatasan oleh Pemerintah Indonesia” bersama narasumber Drs. Indra Purnama (Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara – Badan Nasional Pengelola Perbatasan), Eddy Ganefo(Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia), Dr. Adrina Elisabeth, M.Soc.Sc. (Peneliti Senior LIPI) dan Alfi Rahmadi, (Direktur Infokom Institut Studi Strategi Indonesia) di Kantor Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Dalam kesempatan tersebut, Indra Purnama mengatakan wilayah perbatasan selama ini menjadi isu yang tidak menarik bagi kalangan populer. Namun, pemerintah Jokowi secara serius mengoptimalkan pembangunan di wilayah perbatasan. Sayangnya, pemberitaan hoax membuat masyarakat dan banyak kalangan tidak percaya terhadap kerja keras pembangunan selama ini.

“Pembangunan wilayah perbatasan di negara Indonesia telah jauh lebih baik. Baik secara fisik, kualitas dan estetika pembangunannya. Ke depannya, akan ada optimalisasi dengan hadirnya lembaga di wilayah perbatasan untuk merespon secara cepat segala keperluan”, ujar Indra.

Sementara Adrina Elisabeth, Peneliti Senior LIPI mengatakan capaian pembangunan di Papua yang menjadi prestasi optimal adalah: Papuanisasi, infrastruktur konektivitas, perubahan sosial, keterbukaan Papua, kemiskinan yang menurun, pembangunan kawasan perbatasan RI-PNG. Pihaknya juga mengatakan pentingnya memahami keingininan Papua dan menyesuaikannya dengan kebutuhan yang ada.
“Model demokrasi di Papua harus dipelihara dan perlu diadaptasi melalui ruang-ruang diskusi”, ujar Adrina.

Selain itu, menurut Eddy Ganefo, Ketua KADIN, mengatakan pembangunan wilayah perbatasan penting untuk: mengamankan perbatasan, mensejahterakan masyarakat perbatasan, serta memajukan wilayah perbatasan sehingga mampu menarik roda perekonomian.
“Pembangunan wilayah perbatasan diera pemerintah Jokowi sudah sangat optimal dan dampak positif nya telah kita rasakan”, ujar Eddy.

Meski pembangunan telah optimal, menurut Alfi Rahmadi, Direktur Infokom Institut Studi Strategi Indonesia, komentar pembaca didominasi pendapat kosong, artinya minim respon dibandingkan dengan pemberitaan isu lainnya.
“Nawacita telah mendukung pemerataan kesejahteraan dan kemajuan seluruh wilayah di Indonesia. Publisitas media saat ini menunjukkan pemerintah Jokowi serius membangun perbatasan”, ujar Alfi.

Dalam akhir diskusi, Komunikonten mengajak “Deklarasi Menolak Hoax Dan Gotong Royong Mempublikasikan Kemajuan Pembangunan Daerah Perbatasan”, yang berisi kesepakatan untuk siap berpartisipasi dalam publikasi kemajuan pembangunan daerah perbatasan, menolak segala bentuk berita hoax yang merugikan kemajuan pembangunan daerah perbatasan. serta mendukung penuh keberlangsungan pembangunan daerah perbatasan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia.

Artikel ini telah dibaca 129 kali

loading...
Baca Lainnya

Menengok Harta Kekayaan Cabup Sidoarjo, Ternyata Cabup Ini Paling Terkaya

Sidoarjo – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah umumkan laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para...

29 September 2020, 21:33 WIB

Mewaspadai Manuver KAMI Bermuatan Politis

Oleh : Ahmad Bustomi Masyarakat dipusingkan dengan ulah anggota KAMI yang mejeng di berita TV...

29 September 2020, 03:55 WIB

Masyarakat Papua Mendukung Keberlanjutan Otsus

Oleh : Abner Wanggai Pemerintah memberikan sinyalemen untuk melanjutkan Otsus Papua. Otsus tersebut dianggap membawa...

29 September 2020, 03:48 WIB

Lihat, Ketum BPI KPNPA Sebut KPK Lamban

Jakarta – Pernyataan Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bahtiar Najamudin, menyebut dan mengapresiasi atas kinerja...

Ketua BPI KPNPA RI TB Rahmad Sukendar, Rabu (4/3)

28 September 2020, 17:52 WIB

Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Oleh : Ade Istianah Angka penambahan pasien positif Covid-19 masih terus terjadi yang menandakan masih...

28 September 2020, 17:00 WIB

Tak Ada Penambahan Jam Kerja dan Lembur Pada RUU Cipta Kerja

Oleh : Abdul Razak Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang sapu jagat yang akan...

28 September 2020, 13:43 WIB

loading...