Blitar – Gonjang – Ganjing seputar ketidak hadiran fraksi GPS pada sidang paripurna pengesahan dan penetapan APBD Perubahan tahun anggaran 2018 Kabupaten Blitar yang digelar pada hari Kamis (27/9/18) kemarin, dijawab tegas oleh fraksi GPS di kantor DPC Partai Gerinda pada hari Jumat ( 28/9/18 ).

Dinamika politik merupakan bagian dari Politik itu sendiri. intrik dan strategi politik mewarnai jalanya proses pengesahan dan penetapan APBD Perubahan tahun angggaran 2018. sehingga isu kecut yang berkembang di masyarakat dan media masa tentang ketidak hadiran fraksi GPS mendominasi.

Termasuk adanya umpatan yang kurang sedap, yang di duga ditujukan terhadap 10 anggota fraksi GPS yang tidak hadir oleh Ketua Sidang Suwito Saren Satoto, ” Ora beneh, seng gak teko ” (red, tidak pengertian, yang tidak hadir) disaat sela – sela akan penandatanganan surat pengesahan dan penetapan APBDP 2018 pada hari Kamis (27/9/18), salah satu pemicu dan membuat reaksi keras Wasis Kunto Atmojo, SH dari anggota fraksi GPS angkat bicara.

” Seng beneh ki piye… ambek seng orah beneh ki piye… (red, yang pengertian itu bagaimana… dan yang tidak pengertian itu bagaimana…), pada dasarnya yang hadir maupun yang tidak hadir adalah hak prerogratif  yang melekat di setiap anggota, dan itu tidak boleh di paksakan oleh siapapun termasuk Ketua Dewan “, kata Wasis dengan gayanya yang sentimental.

Tambahnya lagi, ketidakhadiran dari 10 anggota fraksinya, adanya isu tidak di akomodir pokok – pokok pikiran (pokir) atau ” Uang Dok Anggaran “dia dengan keras lagi membatah.

” Bahwa itu tidak benar, dan perlu dicatat, selama …sejak di dok/di syahkan baik APBD Murni atau APBD Perubahan, dari dulu kami fraksi Gerakan Perubahan sejahtera (GPS) terdiri dari Partai Gerinda,PPP dan PKS tidak pernah menerima uang atau apa yang  dinamakan uang dok anggaran dan itu baru tahu kalau mungkin itu ada “, ungkap Wasis dengan nada geram.

Berkaitan dengan itu, menurut wasis mewakili dari fraksinya saat confrensipers diadakan di kantornya,

” sebenarnya kami meminta kepada Pimpinan untuk di beri waktu agar kami dapat mengadakan rapat fraksi terlebih dahulu, yang tujuanya adalah supaya anggota kami yang berada di komisi – komisi dapat menyampaikan apa saja yang dirubah pada perubahan tersebut. dan nantinya akan di sampaikan pada rapat banggar. karena kami akan menyampaikan hasilnya ke konstituen dan itu menjadi tanggung jawab kami “, tandasnya.

hal senada juga di sampaikan mujib selaku pimpinan fraksi, ” Tidak hadirnya kami di sidang paripurna merupakan hak setiap individu anggota dewan dan dilindungi Undang – Undang. dan juga kami merasa sidang paripurna itu tergesa – gesa atau dipaksakan, dimana pada saat rapat badan anggaran mengusulkan untuk difasilitasi rapat dengan fraksi, nantinya bisa menyampaikan muatan subtansi program – program pemerintah yang akan di anggarkan pada perubahan ini “, tutupnya mengakhiri confrensipers yang diadakanya.