Sabtu, 29 September 2018 - 18:16 WIB

Pasien Jaminan BPJS di Blitar Tebus Resep Sendiri, LSM KRPK Duga Ada KKN

BLITAR- Di wilayah Blitar masih ditemukan pelayanan kesehatan kurang maksimal dirasakan masyarakat pengguna program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan dalam hal obat resep yang masih ditebus sendiri oleh masyarakat.

Seharusnya masyarakat peserta jaminan kesehatan ini seharusnya mendapat obat gratis langsung dari klinik atau rumah sakit mereka berobat.

Hal demikian ditemukan dari hasil investigasi LSM Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK).

Dari pantauan 100 pasien peserta BPJS kesehatan selama bulan Juli sampai September 2018, ditemukan masih ada tenaga medis yang menuruh pasien menebus resep di luar klinik atau rumah sakit pasien berobat dengan biaya sendiri.

“Kita menggunakan metode investivigasi dan advokasi dengan rincian 77 pasien dari RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, 6 pasien RSUD Ngudi Waluyo Kabupaten Blitar, 2 pasien RS Annisa Talun, 1 pasien Klinik dr Aulia dan 15 pasien,” ujar Koordinator KRPK, Imam Nawawi, dalam press release Sabtu (29/9/2018).

“Hasilnya dari 101 pasien yang kita advokasi ada 7 temuan utama yang menarik dibahas. Ada 5 pasien membeli obat di luar apotik rumah sakit karena stok habis, 1 mendapat jatah obat kurang dan 1 pasien membeli di apotik luar karena obat yang dibutuhkan tidak masuk Formas (Formularium Nasional). Kesemuanya dari itu kita temukan di RSUD Mardi Waluyo,” lanjutnya.

Dia menuturkan, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hal ini. Selanjutnya KRPK akan melakukan investigasi lebih mendalam sembari mengklarifikasi pihak-pihak terkait.

Sebab dia menduga hal ini bisa saja ada permainan dibalik tata kelola obat di instansi kesehatan yang mengandung unsur Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

Seperti adanya MoU antara pengusaha penyetok obat-obatan dengan para oknum kesehatan.

“Secara umum kita mendesak ada perbaikan sistem tata kelola obat dari hulu ke hilir dan tidak ada lagi masyarakat tebus pakai uang sendiri dengan alasan obat kosong karena ini yang dirugikan masyarakat. Juga kita meminta PPATK pelototi proses pengadaan obat di Blitar,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 177 kali

loading...
Baca Lainnya

KPU Tuban Tetapkan Nomor Urut Paslon Bupati – Wabup

Tuban – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban menggelar Launching dan Pengambilan Nomor Urut Pasangan...

24 September 2020, 21:32 WIB

Bantu UMKM Klaster Perikanan Untuk Berkembang, SIG Berikan Bantuan Modal dan Pendampingan

Tuban – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) terus berupaya meningkatkan kemandirian dan pengembangan usaha...

19 September 2020, 03:28 WIB

Bupati Tuban Perpanjangan Pembatasan Jam Malam

Tuban – Bupati Tuban, H Fathul Huda, memperpanjang pembatasan jam malam di seluruh wilayah Bumi...

15 September 2020, 20:39 WIB

Pengurus Pusat KBPPAL Harus Bisa Bersinergi Dengan Mabes TNI AL

Surabaya – Kopdar kecil-kecilan para inisiator KBPPAL (Keluarga Besar Putra Putri Angkatan Laut) dari Jakarta,...

13 September 2020, 21:48 WIB

HUT FKPPI ke 42, Anggota PD XIII FKPPI Jatim Menggelar Donor Darah

Surabaya – Untuk menyambut HUT FKPPI ke-42, Pengurus PC 1330 KB FKPPI Surabaya menggelar bhakti...

13 September 2020, 12:49 WIB

SIG Manfaatkan Lahan Pascatambang Tanah Liat di Tuban Menjadi Kebun Pisang Cavendish

Tuban – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) memanfaatkan kawasan lahan pascatambang tanah liat Pabrik...

10 September 2020, 15:17 WIB

loading...