Rabu, 3 Oktober 2018 - 07:04 WIB

LSM KRPK, Laporkan….!!! Jika Terbukti KKN

Blitar – Diduga terlalu banyak proyek besar maupun kecil-kecil hasil titipan, manipulatif dan konspiratif dalam RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN BLITAR 2018 ditahun politik ini. Patut diduga pula mal praktek bagi-bagi proyek penunjukan langsung dibawah 200 Jt bakal marak terjadi lagi. hal ini di sampaikan oleh Triyanto Ketua LSM KRPK Blitar, Selasa (2/10/18) malam WIB di markas besarnya.

” Dalam waktu dekat kita bakal menyurati BPK RI Surabaya agar melakukan audit pada semua proyek yang ada dalam Perubahan Anggaran Kerja (PAK) Kabupaten Blitar, karena diduga banyak proyek siluman dan bagi-bagi proyek proyek Penunjukan langsung (PL) dibawah Rp 200 juta, yang kualitasnya nanti diyakini akan dibawah standar ” ungkapnya.

Disamping itu, Triyanto meyakini juga bahwa indikasi adanya jual – beli proyek sebesar 15 – 20 % pada PAK ini telah terjadi. hal ini telah menjadi rumor yang berkembang di kalangan kontraktor yang mana pemenang dari CV yang akan mengerjakan itu – itu saja.

” Berani sekali sepertinya mereka…, kasus OTT ( operasi tangkap tangan ) yang telah dilakukan KPK terhadap Walikota Blitar dan pengusaha Susilo Prabowo beberapa waktu lalu tidak membuat jera juga politisi, pengusaha dan birokrasi Blitar Raya “, dia mencotohkan akibatnya.

Modus Operandi yang terjadi dalam dokumen PAK APBD Kabupaten Blitar 2018, menurutnya tidaklah wajar. penempatan anggaran yang tidak pas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak sesuai tupoksinya, adanya kesan dipaksakan dan tergesa – tegesa karena buntut dari mangkirnya separo anggota DPRD Kabupaten Blitar dalam sidang paripurna pengesahan dan penetapan PAK APBD 2018 dan banyaknya pemberitaan media yang pengesahanya tidak memenuhi kuorum.

” kalau itu memang benar, maka hal ini sangat memalukan dan tragis. Bukankah setiap anggota dewan sudah mendapatkan gaji dan tunjangan yang luar biasa?? Kenapa mesti minta uang saku yang aturannya tidak ada, dan justru hal ini termasuk korupsi??? “, jlentrehnya.

Terakhir, pihaknya bahkan akan membuat laporan ke KPK juga agar memantau pelaksanaan anggaran PAK APBD Kab Blitar 2018. Kalaupun ada indikasi penyimpangan maka kita juga dorong KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penindakan.

Artikel ini telah dibaca 269 kali

loading...
Baca Lainnya

SIG Serahkan Bantuan Untuk Tenaga Medis Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Tuban, Jawa Timur

Tuban – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) memberikan apresiasi kepada tenaga medis yang terlibat...

23 Desember 2020, 16:44 WIB

Hindari Denda, KPP Tuban Himbau Taat Pajak

Tuban – Para Wajib Pajak diingatkan kembali untuk segera melunasi utang pajak yang belum dibayar...

18 Desember 2020, 13:04 WIB

Ganjar Pranowo Ajak Kader Banteng Untuk All Out Menangkan Setia Negara

Tuban – Kader PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo turun gunung. Mantan...

28 November 2020, 22:40 WIB

KPP Pratama Tuban Kunjungi Tax Center Unirow

Tuban – Kunjungan ini sebagai bentuk apresiasi atas sinergi yang telah dilakukan kerja sama selama...

26 November 2020, 14:52 WIB

Disaksikan Bupati Tuban, NGRR Tuban Menandatangani Perjanjian Kerja Sama CSR

Tuban – perusahaan energi berskala Nasional, PT Pertamina berkomitmen untuk senantiasa memprioritaskan keseimbangan dan kelestarian...

25 November 2020, 15:28 WIB

Mitra Binaan SIG, Bandeng Mentari Terus Berinovasi Untuk Bertahan di Tengah Pandemi

Gresik – UMKM Mitra Binaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) terus melakukan inovasi guna...

19 November 2020, 18:51 WIB

loading...