Rabu, 3 Oktober 2018 - 07:04 WIB

LSM KRPK, Laporkan….!!! Jika Terbukti KKN

Blitar – Diduga terlalu banyak proyek besar maupun kecil-kecil hasil titipan, manipulatif dan konspiratif dalam RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN BLITAR 2018 ditahun politik ini. Patut diduga pula mal praktek bagi-bagi proyek penunjukan langsung dibawah 200 Jt bakal marak terjadi lagi. hal ini di sampaikan oleh Triyanto Ketua LSM KRPK Blitar, Selasa (2/10/18) malam WIB di markas besarnya.

” Dalam waktu dekat kita bakal menyurati BPK RI Surabaya agar melakukan audit pada semua proyek yang ada dalam Perubahan Anggaran Kerja (PAK) Kabupaten Blitar, karena diduga banyak proyek siluman dan bagi-bagi proyek proyek Penunjukan langsung (PL) dibawah Rp 200 juta, yang kualitasnya nanti diyakini akan dibawah standar ” ungkapnya.

Disamping itu, Triyanto meyakini juga bahwa indikasi adanya jual – beli proyek sebesar 15 – 20 % pada PAK ini telah terjadi. hal ini telah menjadi rumor yang berkembang di kalangan kontraktor yang mana pemenang dari CV yang akan mengerjakan itu – itu saja.

” Berani sekali sepertinya mereka…, kasus OTT ( operasi tangkap tangan ) yang telah dilakukan KPK terhadap Walikota Blitar dan pengusaha Susilo Prabowo beberapa waktu lalu tidak membuat jera juga politisi, pengusaha dan birokrasi Blitar Raya “, dia mencotohkan akibatnya.

Modus Operandi yang terjadi dalam dokumen PAK APBD Kabupaten Blitar 2018, menurutnya tidaklah wajar. penempatan anggaran yang tidak pas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak sesuai tupoksinya, adanya kesan dipaksakan dan tergesa – tegesa karena buntut dari mangkirnya separo anggota DPRD Kabupaten Blitar dalam sidang paripurna pengesahan dan penetapan PAK APBD 2018 dan banyaknya pemberitaan media yang pengesahanya tidak memenuhi kuorum.

” kalau itu memang benar, maka hal ini sangat memalukan dan tragis. Bukankah setiap anggota dewan sudah mendapatkan gaji dan tunjangan yang luar biasa?? Kenapa mesti minta uang saku yang aturannya tidak ada, dan justru hal ini termasuk korupsi??? “, jlentrehnya.

Terakhir, pihaknya bahkan akan membuat laporan ke KPK juga agar memantau pelaksanaan anggaran PAK APBD Kab Blitar 2018. Kalaupun ada indikasi penyimpangan maka kita juga dorong KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penindakan.

Artikel ini telah dibaca 252 kali

loading...
Baca Lainnya

KPU Tuban Tetapkan Nomor Urut Paslon Bupati – Wabup

Tuban – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban menggelar Launching dan Pengambilan Nomor Urut Pasangan...

24 September 2020, 21:32 WIB

Bantu UMKM Klaster Perikanan Untuk Berkembang, SIG Berikan Bantuan Modal dan Pendampingan

Tuban – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) terus berupaya meningkatkan kemandirian dan pengembangan usaha...

19 September 2020, 03:28 WIB

Bupati Tuban Perpanjangan Pembatasan Jam Malam

Tuban – Bupati Tuban, H Fathul Huda, memperpanjang pembatasan jam malam di seluruh wilayah Bumi...

15 September 2020, 20:39 WIB

Pengurus Pusat KBPPAL Harus Bisa Bersinergi Dengan Mabes TNI AL

Surabaya – Kopdar kecil-kecilan para inisiator KBPPAL (Keluarga Besar Putra Putri Angkatan Laut) dari Jakarta,...

13 September 2020, 21:48 WIB

HUT FKPPI ke 42, Anggota PD XIII FKPPI Jatim Menggelar Donor Darah

Surabaya – Untuk menyambut HUT FKPPI ke-42, Pengurus PC 1330 KB FKPPI Surabaya menggelar bhakti...

13 September 2020, 12:49 WIB

SIG Manfaatkan Lahan Pascatambang Tanah Liat di Tuban Menjadi Kebun Pisang Cavendish

Tuban – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) memanfaatkan kawasan lahan pascatambang tanah liat Pabrik...

10 September 2020, 15:17 WIB

loading...