Kuasa Hukum Sunjaya: Sengketa Pilkada Cirebon Harus Dipantau Khusus Komisi Yudisial

- Pewarta

Rabu, 10 Oktober 2018 - 16:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

CIREBON, Deliknews.com – Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra digugat oleh oknum yang masih saja belum puas oleh hasil pemilu Bupati Cirebon 2018, gugatan itu dilakukan Hamzah Hariri sebagai penggugat.

Bahwa sidang yang diselenggarakan pada Hari Rabu, (10/10/2018) dipimpin oleh Hakim Ketua Setia Sri Mariana, S.H. di Pengadilan Negeri, Sumber, Kabupaten Cirebon. Dengan agenda pembacaan putusan sela.

Dalam putusan sela hakim memutuskan sidang dilanjutkan pada pembuktian.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hamdani Erwin Manurung selaku kuasa hukum dari tergugat Sunjaya mengatakan, bahwa sudah jelas ada undang-undang yang mengatur tentang sengketa Pemilukada.

“Pertama, undang-undang sudah jelas mengatur bahwa lembaga peradilan mana yang berhak mengadili terkait pelanggran yang berhubungan dengan sengketa pilkada, termasuk pelanggaran administrasi yang terjadi pada event pilkada dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi memenangkan Sunjaya-Imron,” ucap Hamdani usai menghadiri sidang.

“Namun yang kita sudah dengar bersama majelis hakim memutuskan dalam sidang putusan sela, hakim mengatakan esepsi kita tidak beralasan hukum, dan hakim berpendapat bahwa isi gugatan yg diajukan oleh penggugat adalah hal yang bukan terkait sengketa pemilukada. Yang dalam amarnya putusan pengadilan negeri berwenang untuk mengadili. Kami menghormati keputusan yang diputuskan oleh majales hakim,” tegas Hamdani.

Tim kuasa hukum Sunjaya juga berharap, kedepannya Komisi Yudisial agar mengawal persidangan.

“Mulai saat ini dalam sidang pembuktian kedepan kami akan meminta komisi yudisial untuk memantau dan mengawasi persidangan ini. Dan kami berharap masyarakat ikut mengawal,” tutup Hamdani

Berita Terkait

KPK Tetapkan 6 Tersangka Korupsi 2020, Sementara BPK Temukan Beragam Masalah Bansos Masa Risma 2021-2022
Banyak Kejanggalan, Mabes Polri Diminta Ambil Alih Penanganan Kasus di Pelantaran Kotim
Kata Nasihat Bijak dari Suami Istri, Gambaran Pasang Surut Rumah Tangga
Temuan BPK Rp7,8 M Atas Proyek PT HK Tol Medan – Binjai Langgar Kontrak: Tak Ada Besi Dudukan, Tulangan Melintang, dan Angkur pada Tie Bar
PT HK dalam Sorotan, Proyek Tol Medan – Binjai Lebih Bayar Rp7,8 Miliar Atas Meterial Besi, Beton dan Ketebalan
Proyek Konten Video BBI Kemendag Diduga Rugikan Negara Rp1,6 Miliar
Museum Nasional Terbakar: Dana Penjualan Karcis yang di Brankas Dipertanyakan
BPK Temukan Belum Ada LPJ Rp676 Miliar Bantuan Kemendikbud Tahun 2016 – 2020

Berita Terkait

Selasa, 19 September 2023 - 02:52 WIB

Rekomendasi Mukena Cantik Dan Elegan

Jumat, 8 September 2023 - 16:39 WIB

5 Langkah Membersihkan Debu dengan Vacuum Cleaner di Bawah Ranjang

Jumat, 1 September 2023 - 20:41 WIB

Cari Ponsel Murah dengan Spesifikasi Berkelas? Lirik Samsung A50, Hanya 4 Jutaan!

Senin, 7 Agustus 2023 - 09:05 WIB

Bambang Haryo: Gas Elpiji Bikin Susah Rakyat, Pertamina Harus Mawas Diri

Minggu, 16 Juli 2023 - 09:55 WIB

Resmikan KM Dharma Kartika II, Bambang Haryo Dorong Kampanyekan Keselamatan

Sabtu, 15 Juli 2023 - 22:46 WIB

Perkuat Layanan, DLU Luncurkan KM Dharma Kartika II Tujuan Surabaya-Banjarmasin

Rabu, 28 Juni 2023 - 13:51 WIB

6 Alasan Mengapa Kamu Harus Berbelanja Produk Reebok di Blibli

Minggu, 11 Juni 2023 - 15:55 WIB

Bupati Pasaman Perkuat Pertanian Melalui Kolaborasi Pembiayaan dan Pelaku Usaha Agribisnis

Berita Terbaru

Bali

Kena Doxing, Pemred wacanabali.com Lapor Polisi

Kamis, 21 Sep 2023 - 22:32 WIB