Selasa, 16 Oktober 2018 - 10:38 WIB

Sempat lolos, Bupati Bekasi dan Dirut Lippo Group Dikrangkeng KPK

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Minggu (14/10). Neneng sendiri baru bisa digiring ke markas KPK pada Senin (15/10) malam bersama Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan, Tim Satgas melakukan pengintaian terhadap transaksi di lapangan. Saat itu ada dua mobil yang dipantau. Salah satunya ditumpangi Neneng.

“Difokuskan kepada dua ini. Karena transaksinya terjadi di jalan raya. Jadi gampang sekali (dipantau)” ujar Laode di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/10).

Laode mengatakan, dalam pantauan Tim Satgas, kedua mobil itu berada di dua arah yang berlawanan. Saat hendak ditangkap, kedua mobil ini jalan ke arah yang berbeda.

“Terus terang ketika tim di lapangan mau menangkap, ada dua mobil. Dua mobil ini di dua arah yang berbeda. Sehingga satu berhasil diamankan, satu yang BMW warna putih, saya lupa nomor polisinya pergi lari ke tempat lain,” ucapnya.

Mobil BMW putih yang ditumpangi Neneng itu kemudian sempat diadang Tim Satgas namun berhasil lolos. Alhasil hanya satu mobil yang diamankan Tim Satgas KPK.

“Jadi jejaknya tidak bisa dikejar,” ucap dia.

KPK menggelar OTT ini karena dugaan transaksi suap dan hadiah terkait perizinan pembangunan hunian Meikarta. Dalam OTT itu KPK menangkap 10 orang. Hasil pemeriksaan, KPK kemudian menetapkan sembilan orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Sebagai penerima, mereka dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kemudian Billy Sindoro, Konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Selaku pemberi, mereka dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Artikel ini telah dibaca 116 kali

loading...
Baca Lainnya

Rizieq Shihab Harus Ikuti Protokol Kesehatan

Oleh : Zakaria Rizieq Shihab dikabarkan pernah dirawat di sebuah RS swasta di Bogor. Desas-desus...

1 Desember 2020, 00:58 WIB

Aksi Keji KKB Papua Jelang 1 Desember Melanggar HAM

Oleh : Sabby Kosay Terjadi lagi peristiwa berdarah yang membawa korban di Papua. Sebanyak 3...

1 Desember 2020, 00:38 WIB

SIG dan KAI Jalin Kerja Sama Optimalisasi Angkutan Semen

Jakarta – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan PT Kereta...

30 November 2020, 19:33 WIB

UU Cipta Kerja Atasi Masalah Sektor Pertambangan

Oleh : Lisa Pamungkas Omnibus law UU Cipta Kerja tak hanya mengubah iklim ketenagakerjaan dan...

30 November 2020, 16:41 WIB

Bansos Terdampak Corona Berlanjut Hingga 2021

Oleh : Alfisyah Kumalasari Banyak masyarakat yang tertolong oleh bansos pemerintah, karena mendapatkan uang tunai...

30 November 2020, 14:26 WIB

UU Cipta Kerja Mendorong Kesejahteraan Rakyat

Oleh : Lisa Pamungkas Pemerintah berusaha membangkitkan kembali ekonomi Indonesia, dengan meresmikan UU Cipta Kerja....

29 November 2020, 17:21 WIB

loading...