Rabu, 14 November 2018 - 16:28 WIB

Jeritan Hati Rakyat Kecil Untuk Calon Pemimpin-Ku

Oleh: Indira Wahyuni Eka – Pengamat Sosial

Deliknews.com – Beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia dibuat melongo dengan bergabungnya pengacara kondang sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra kedalam barisan pasang Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai penasihat hukum. Meski koalisi dari Partai Bulan Bintang mengusung pasangan nomor urut 02, namun merapatnya Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi sebuah tanda tanya besar bagi masyarakat umum.

Bergabungnya pengacara kondang ini tidaklah tanpa alasan, sejumlah alasan terkait persetujuan Yusril menjadi penasihat hukum pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin mulai terkuak. Diakuinya, bahwa salah satunya karena dirinya kecewa dengan sikap Prabowo-Sandi.

Beberapa hari lalu Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) sempat mengungkap bahwa terdapat masalah komunikasi yang dilakukan pihak Yusril dengan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Selain pihak dari PBB yang mencoba melakukan komunikasi dengan Prabowo, terdapat pula imam besar FPI Habib Rizieq yang juga tidak mendapatkan respon dari pasangan Capres ini.

Apabila seorang elit politik sekelas Yusril Ihza Mahendra dan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab yang merupakan tokoh pendukung pasangan Prabowo-Sandi tidak mendapatkan respon dan tidak bisa menemui Prabowo, bagaimana nanti apabila rakyat biasa ingin bertatap muka atau sekedar menyampaikan keluhannya jika dia terpilih menjadi presiden?.

Dengan situasi dan kondisi yang tidak kondusif dan tidak komunikatifnya pasangan calon tersebut, memunculkan suatu persepsi dari Ketua Umum PBB ini yang menilai bahwa pasangan Prabowo-Sandi hanya ingin menikmati suara dukungan saja, tanpa memberikan imbal balik kepada partai yang mengusungnya dalam satu koalisi. Pada suatu kesempatan pula Yusril bercerita tentang pasangan Prabowo-Sandi yang tidak punya jawaban pasti mengenai win-win solution yang diinginkan koalisi pengusungnya.

Berbeda dengan gaya dengan petahana yang dikenal dengan gaya memimpinnya yang menerapkan sistem blusukan sebagai metode untuk mendengar suara rakyat dan mengatasi permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Jokowi memekarkan atensi publik bahwa Pemerintahan yang baik adalah ketika pemimpin menghamba rakyat, mendengarkan dan ikhlas membicarakan agenda-agenda perubahan berdasarkan data informasi yang tersedia dan verifiable.

Dengan metode gaya blusukan-nya, kita akhirnya sadar bahwa persoalan selama ini yang membelenggu NKRI adalah tidak tersedianya jembatan telinga dari hulu ke hilir persoalan. Ketidak tersedianya jembatan ini membuat keluhan dan permasalahan yang ada di tengah masyarakat hanyalah suatu permasalahan yang hanya bisa diratapi saja tanpa adanya jalan keluar. Selain itu, hikmah yang dapat kita petik adalah dengan metode blusukan, kita menyadari bahwa aksi unjuk rasa yang sering terjadi dimana-mana tidak melulu tentang persoalan perut, aksi unjuk rasa bisa datang dari berbagai permasalahan seperti sungai yang disodet, dari pantai yang digerus, dari pasir yang ditambang, dari terumbu karang yang dibom, dan lain sebagainya.

Sebagai rakyat biasa pun, kita bisa menilai kontrasnya sikap Prabowo dengan Jokowi. Prabowo dan Jokowi memiliki watak yang sangat jauh berbeda. Apabila Prabowo itu arogan dan oportunis, berbeda dengan Jokowi yang melayani, santun dan dekat dengan semua orang tanpa melihat latar belakang dan mencari keuntungan pribadi. Selain itu, jika Prabowo terlihat memaksakan diri untuk menjadi pemimpin sebelum waktunya.

Sedangkan, Jokowi sudah memiliki jam terbang dengan segudang pengalaman dan terlatih dengan berangkat dari bawah, mulai dari Walikota, Gubernur, hingga Presiden. Sebagai figur seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau menemui dan mendengar suara dari rakyatnya. Karena pada hakekatnya pemerintahan tertingi ada di tangan rakyak dan semua itu dari rakyat untuk rakyat.
Bagaimana bisa kita ciptakan pemerintahan untuk rakyat apabila dari Calon Presidennya sendiri susah untuk ditemui. Terlebih yang menemui adalah elit politik yang mengusungnya sebagai calon presiden.

Bagaimana apabila suatu ketika terdapat rakyat biasa yang hendak menemuinya? Akankah bisa sebagai rakyat biasa yang tidak memiliki kekuasaan dan jabatan datang untuk menyampaikan aspirasi dan keluhannya kepada orang nomor satu di negara ini?

#PilihPemimpinProRakyat

Artikel ini telah dibaca 192 kali

loading...
Baca Lainnya

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Untungkan Pekerja dengan Pengaturan Upah Minimum yang Layak

Oleh : Ade Kurniawan Para pekerja deg-degan menunggu peresmian omnibus law RUU Cipta Kerja, karena...

30 September 2020, 05:35 WIB

Masyarakat Harus Disiplin Laksanakan 3 M

Oleh : Zulfikar Penambahan pasien Covid-19 masih terus terjadi di Indonesia. Masyarakat pun diimbau untuk...

30 September 2020, 05:23 WIB

Waspada Manuver KAMI Politisasi Isu PKI

Oleh : Edi Jatmiko Jelang peringatan peristiwa gerakan 30 september, selalu ada isu kebangkitan PKI...

30 September 2020, 05:17 WIB

Menengok Harta Kekayaan Cabup Sidoarjo, Ternyata Cabup Ini Paling Terkaya

Sidoarjo – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah umumkan laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para...

29 September 2020, 21:33 WIB

Mewaspadai Manuver KAMI Bermuatan Politis

Oleh : Ahmad Bustomi Masyarakat dipusingkan dengan ulah anggota KAMI yang mejeng di berita TV...

29 September 2020, 03:55 WIB

Masyarakat Papua Mendukung Keberlanjutan Otsus

Oleh : Abner Wanggai Pemerintah memberikan sinyalemen untuk melanjutkan Otsus Papua. Otsus tersebut dianggap membawa...

29 September 2020, 03:48 WIB

loading...