FPI vs Prabowo Soal Pemindahan Kedubes Australia

- Pewarta

Selasa, 27 November 2018 - 11:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh : Ibnu Prasetyo (Mahasiswa Salah Satu PTN di Yogyakarta)

Deliknews.com – Belakangan ini, sedang gencar kontroversi mengenai pemindahan Kedubes Australia ke Yerussalem yang menyeret berbagai pihak untuk turut mengungkapkan pendapat dan penilaiannya. Seperti yang kita ketahui, sebagai anggota PBB sikap Indonesia terhadap kemelut yang terjadi di Palestina adalah membantu dan mendukung kemerdekaannya. Bukan mendukung penjajah seperti Israel untuk melumpuhkan Palestina.

Namun, pernyataan Prabowo Subianto terkait rencana pemindahan Kedubes Australia justru bertolak belakang dengan apa yang sudah dilaksanakan negara Indonesia sejak lalu. Cawapres ini menyampaikan bahwa Indonesia harus menghormati kedaulatan Australia sekalipun dia mengaku tetap mendukung kemerdekaan Palestina.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sontak pernyataan ini memicu amarah pentolan FPI (Front Pembela Islam). Bagaimana tidak, pihak FPI yang mengecam Australia atas tindakannya yang hendak memindahkan Kedubes-nya ke Yerussalem dibuat kecewa dengan pernyataan politisi Gerindra Prabowo Subianto yang justru seolah mendukung Australia.

Jadi, seperti terdapat dua pemikiran berbeda dalam satu badan. FPI yang selama ini berada di samping Prabowo harus kecewa dan melihat pemikiran Prabowo yang bertentangan dengan pemikiran FPI. Jadi, sekalipun mereka berada dalam satu payung tapi kepala mereka terpisah. Ibarat kata mereka mencari pemikiran masing – masing.

Jika FPI terang – terangan menolak dan mengecam Australia yang dinilainya arogan, Ketum Partai Gerindra sekaligus Capres pada Pilpres mendatang ini justru meminta Indonesia menghormati kedaulatan negara Australia. Aneh bukan?

Pihak Prabowo seperti tidak memikirkan hati Palestina yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Padahal, Indonesia sendiri pernah merasakan dijajah hingga ratusan tahun dan meninggalkan luka mendalam bagi bangsa ini. Apa pihaknya tidak menerapkan sistem “dicubit sakit”.

Kata pepatah, jika dicubit sakit ya jangan mencubit. Jika Indonesia saja sakit telah dijajah, jangan mendukung penjajah untuk menjajah negara lain. Apalagi Palestina adalah sahabat Indonesia sejak dahulu.
Dengan adanya pernyataan Prabowo di atas, juga mengundang banyak figur yang kemudian menegur.

Seperti Ulama Yusuf Muhammad Martak yang mengingatkan Prabowo untuk tidak meluncurkan pernyataan seperti itu. Karena menurutnya, Prabowo tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan polemik. Menurutnya lagi, Prabowo tidak menghargai kedaulatan Palestina. Oleh sebab itu Prabowo diminta berhati – hati dalam mengeluarkan statementnya.

Selain Ulama Yusuf Muhammad Martak, TGB atau Tuan Guru Bajang juga turut memberikan kritik atas pernyataan capres nomor 2 ini. Menurut TGB, pernyataan Prabowo tidak selaras dengan hubungan Indonesia dengan Palestina yang memiliki hubungan erat dengan perjuangan Indonesia.

Kritikan lain disusul oleh Jubir Jokowi – Ma’ruf, Hasto Kristianto yang menilai bahwa statement Prabowo bertolak belakang dengan konstitusi Indonesia. Pasalnya, selama ini Indonesia sangat menjunjung tinggi konstitusi.

Kritikan – kritikan yang datang tersebut kemudian ditanggapi oleh Tim Sukses Prabowo yang menyatakan bahwa Prabowo tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Soal pernyataannya prabowo menghormati kedaulatan Australia karena menjawab pertanyaan dari wartawan asing, dalihnya.
Klarifikasi yang diberikan oleh Timses Prabowo ini tetap saja menuai polemik. Pasalnya pernyataan Prabowo sudah terlanjur mendesis di telinga masyarakat. Hal inilah yang kemudian menyulut emosi umat Islam yang merasa satu saudara dengan Palestina. Tak luput pula dengan kemarahan FPI yang diwakili oleh Slamet Maarif.

Akankah Capres Prabowo memperbaiki sikap dan ucapannya ini? Semestinya iya. Sebab warga Indonesia sangat mencintai Palestina. Jadi, masyarakat meminta jangan sampai kita menghormati kedaulatan rakyat tapi justru tidak mengindahkan sama sekali kedaulatan Palestina.

Mau bagaimanapun kita harus membela dan ikut mendukung kemerdekan Palestina. Alasannya adalah Palestina merupakan saudara muslim kita yang membutuhkan kemerdekaan. Kita seharusnya merasa senasib sepenanggungan karena kitapun pernah merasakan sengsaranya dijajah.

Bagaimanapun, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai peri kemanusiaan dan peri keadilan. Begitu yang tertera jelas pada undang – undang Indonesia. Jadi, sebagai warga negara yang baik kita dianjurkan untuk turut menghapuskan penjajahan di atas duni. Bukan malah mendukung penjajah seperti Israel yang ingin menguasai Al-Quds.

Jelas sekali pernyataan Prabowo soal menghormati kedaulatan Australia sangat disayangkan. Apalagi dengan alasan –alasan faktual yang memang berhubungan dengan bunyi undang – undang dasar negara Indonesia.

Lantas bagaimana FPI menyikapi Prabowo yang tidak sependapat dengannya? Masyarakat menilai akan terjadi selisih pendapat berkepanjangan antara ke duanya sebelum Prabowo menjelaskan dan menarik pernyataannya tentang dukungannya menghormati kedaulatan Australia tentang pemindahan kedubes Australia ke Yerussalem.
Sebab FPI jelas mendukung dan menghormati kedaulatan Palestina, bukan malah menghormati kedaulatan Australia. Memang benar, semua kedaulatan negara harus dihormati. Namun kita harus jeli melihat, mana yang mesti kita dukung dan perjuangkan, dan mana yang tidak.

Prabowo seharusnya lebih cerdas dan berperikemanusiaan, bukan mendukung mereka yang kejam menjajah dan merampas hak bangsa lain, sekalipun mengatasnamakan kedaulatan.

Berita Terkait

KPK Diminta Periksa Temuan BPK Pengadaan Benih, Pupuk dan Alsintan Kementan Rp1,3 Triliun, Termasuk Indikasi Pemahalan Belanja
Terungkap Dugaan Proses Terbalik Proyek BTS 4G Bakti Kominfo, Survei Lokasi Dilakukan Setelah Kontrak
Ternyata Sejak Awal Proyek BTS 4G Bakti Kominfo Terindikasi Praktik Bisnis Tidak Sehat Pengadaan Jasa Konsultan
Rincian Biaya Proyek BTS 4G yang Ditangani Kejagung
BPK Temukan Indikasi Kerugian Besar Biaya Angkut Pengadaan Minyak Mentah
Audit Kemendesa PDTT, BPK Temukan Belanja Fullboard Tidak Diyakini Rp1,8 Miliar
Dugaan Perjalanan Dinas Kemendikbudristek Tanpa Bukti Riil Rp20 Miliar, Termasuk Ditjen Diktiristek Rp15 Miliar
BPK: Pengadaan Jasa Konsultan di Kemenko Perekonomian Rp3 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan, Mengarah Kepada yang Akan Dipilih

Berita Terkait

Sabtu, 30 September 2023 - 22:48 WIB

Dandim 1621/TTS Hadir Dalam Acara Maulid Nabi Muhamad SAW Di Masjid Agung Al Ikhlas So’e

Sabtu, 30 September 2023 - 20:57 WIB

KPK Diminta Periksa Temuan BPK Pengadaan Benih, Pupuk dan Alsintan Kementan Rp1,3 Triliun, Termasuk Indikasi Pemahalan Belanja

Jumat, 29 September 2023 - 20:13 WIB

Polemik Tender RS Surabaya Timur, Yusuf Husni: Sejak Kapan Kejaksaan Punya Kewenangan Memutuskan Perkara?

Jumat, 29 September 2023 - 15:35 WIB

Terungkap Dugaan Proses Terbalik Proyek BTS 4G Bakti Kominfo, Survei Lokasi Dilakukan Setelah Kontrak

Kamis, 28 September 2023 - 21:51 WIB

Praktisi Hukum Minta Lelang RS Surabaya Timur Dievaluasi, Ada Fakta Hukum Yang Disembunyikan

Kamis, 28 September 2023 - 08:42 WIB

Ternyata Sejak Awal Proyek BTS 4G Bakti Kominfo Terindikasi Praktik Bisnis Tidak Sehat Pengadaan Jasa Konsultan

Rabu, 27 September 2023 - 23:12 WIB

Tim Tabur Kejari Surabaya Tangkap Salim Lays di Balikpapan

Rabu, 27 September 2023 - 21:26 WIB

Tabrak Kapolsek Benowo Saat Razia, Dinar Aji Dituntut 3 Tahun Penjara

Berita Terbaru