Jumat, 7 Desember 2018 - 22:24 WIB

M. Sholeh, Penasehat Hukum Trijanto Pada Kasus Dugaan Pelanggaran ITE, Layangkan Surat Gugatan Praperadilan Di PN Blitar

Blitar – Dugaan kasus pelanggaran Undang – Undang ITE yang menimpa penggiat anti korupsi M. Trijanto, yang beberapa minggu lalu kasusnya ditingkatkan menjadi tersangka. Hari ini Jumat (7/12/2018) Penasehat Hukumnya (PH) M. Sholeh mendaftarkan gugatanya untuk praperadilan.

Menurut M. Sholeh, membenarkan bahwa klienya telah ditetapkan menjadi tersangka, dan untuk itu dirinya telah mendaftarkan praperadilan dan mendapat nomer regrister nomor 2 di Pengadilan Negeri Blitar.

Alasanya, karena klienya dituduh dan ditetapkan menjadi tersangka, oleh pihak Polres Blitar alasannya telah melanggar UU ITE dan undang-undang Nomor 1 Tahun 1946.

” Kenapa hasil unggahan facebook ini yang dijadikan polisi sebagai pijakan untuk menetapkan tersangka. Menurut saya, klienya tidak menuduh siapapun yang dipanggil oleh KPK, dan belum tentu yang dipanggilan menjadi tersangka. Dan sebenarnya tidak ada yang harus sewot, ” kata Sholeh.

Anehnya lagi, menurut Sholeh, adanya ketidak adilan di mata hukum. Dan ini jelas melanggar aturan, dimana, siapapun orangnya dimata hukum sama.

” Kita tahu bahwa pihak Polres Blitar telah melakukan penyelidikan terhadap Bupati tidak di kantor polisi, melainkan ada prioritas dilakukan di pendopo Kabupaten Blitar, ” tuduhnya.

Sholeh juga menyayangkan, polisi sangat terlalu serius di dalam Menindak lanjuti. Pasalnya, pada tanggal 16 Oktober dilaporkan oleh Bagian Hukum Agus sunanto dan langsung muncul Surat Perintah penyidikan. Disini adalah awal dimana ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyidik, lazimnya menurut KUHAP Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 proses penanganan tindak pidana di mulai dari penyelidikan. setelah penyelidikan penyidik menemukan ada sebuah peristiwa pidana maka ditingkatkan menjadi penyidikan. efek dari peningkatan ini akan dicari siapa yang akan menjadi tersangka.

” ini, jelas sebuah pelanggaran. Karena penyidik tiba – tiba sudah mengeluarkan sprindik penyidikan, berati penyidik sudah meyakini bahwa itu sebuah peristiwa pidana.
Dan seharusnya yang melapor itu Bupati bukan bagian hukum, ini kasus, ” tandas Sholeh.

Artikel ini telah dibaca 134 kali

loading...
Baca Lainnya

Operasi Yustisi, Puluhan Masyarakat Tidak Bermasker Disanksi Polsek Balaraja

TANGERANG – Upaya pendisiplinan masyarakat untuk mematuhi Protokol Kesehatan terkait COVID-19 gencar dilakukan jajaran Polsek...

27 September 2020, 20:33 WIB

Cerita Polsek Balaraja Sanksi 33 Pengendara Tidak Kenakan Masker

TANGERANG – Jajaran Polsek Balaraja Polres Kota Tangerang Polda Banten gencar melaksanakan kegiatan pendisiplinan masyarakat...

27 September 2020, 20:28 WIB

Kapolresta Tangerang Pimpin Operasi Yustisi Malam Minggu, Ini Hasilnya

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kembali memimpin Operasi Yustisi bersama...

27 September 2020, 20:07 WIB

Datangi Kediaman KH. Uci, Kapolresta Tangerang Pastikan Tidak Ada Penyerangan

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mendatangi kediaman KH. Uci Turtusi...

27 September 2020, 19:56 WIB

PKN Minta Polda Aceh Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan Dusun Durin

Gayo Lues-Polda Provinsi Aceh diminta untuk mengusut dugaan korupsi pembangunan jembatan Dusun Durin, Kecamatan Rikit...

26 September 2020, 12:31 WIB

Bhayangkari Daerah Banten dan Cabang Kota Tangerang Beri Bantuan untuk Anggota Nakes

TANGERANG – Pengurus Bhayangkari Daerah Banten dan Pengurus Bhayangkari Cabang Kota Tangerang memberikan bantuan tali...

25 September 2020, 22:35 WIB

loading...