Jumat, 7 Desember 2018 - 22:24 WIB

M. Sholeh, Penasehat Hukum Trijanto Pada Kasus Dugaan Pelanggaran ITE, Layangkan Surat Gugatan Praperadilan Di PN Blitar

Blitar – Dugaan kasus pelanggaran Undang – Undang ITE yang menimpa penggiat anti korupsi M. Trijanto, yang beberapa minggu lalu kasusnya ditingkatkan menjadi tersangka. Hari ini Jumat (7/12/2018) Penasehat Hukumnya (PH) M. Sholeh mendaftarkan gugatanya untuk praperadilan.

Menurut M. Sholeh, membenarkan bahwa klienya telah ditetapkan menjadi tersangka, dan untuk itu dirinya telah mendaftarkan praperadilan dan mendapat nomer regrister nomor 2 di Pengadilan Negeri Blitar.

Alasanya, karena klienya dituduh dan ditetapkan menjadi tersangka, oleh pihak Polres Blitar alasannya telah melanggar UU ITE dan undang-undang Nomor 1 Tahun 1946.

” Kenapa hasil unggahan facebook ini yang dijadikan polisi sebagai pijakan untuk menetapkan tersangka. Menurut saya, klienya tidak menuduh siapapun yang dipanggil oleh KPK, dan belum tentu yang dipanggilan menjadi tersangka. Dan sebenarnya tidak ada yang harus sewot, ” kata Sholeh.

Anehnya lagi, menurut Sholeh, adanya ketidak adilan di mata hukum. Dan ini jelas melanggar aturan, dimana, siapapun orangnya dimata hukum sama.

” Kita tahu bahwa pihak Polres Blitar telah melakukan penyelidikan terhadap Bupati tidak di kantor polisi, melainkan ada prioritas dilakukan di pendopo Kabupaten Blitar, ” tuduhnya.

Sholeh juga menyayangkan, polisi sangat terlalu serius di dalam Menindak lanjuti. Pasalnya, pada tanggal 16 Oktober dilaporkan oleh Bagian Hukum Agus sunanto dan langsung muncul Surat Perintah penyidikan. Disini adalah awal dimana ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyidik, lazimnya menurut KUHAP Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 proses penanganan tindak pidana di mulai dari penyelidikan. setelah penyelidikan penyidik menemukan ada sebuah peristiwa pidana maka ditingkatkan menjadi penyidikan. efek dari peningkatan ini akan dicari siapa yang akan menjadi tersangka.

” ini, jelas sebuah pelanggaran. Karena penyidik tiba – tiba sudah mengeluarkan sprindik penyidikan, berati penyidik sudah meyakini bahwa itu sebuah peristiwa pidana.
Dan seharusnya yang melapor itu Bupati bukan bagian hukum, ini kasus, ” tandas Sholeh.

Artikel ini telah dibaca 145 kali

loading...
Baca Lainnya

Pembangunan Perumahan Transmigrasi Lokal di Malaka

Malaka, NTT, deliknews – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Malaka NTT di tahun...

21 Januari 2021, 00:05 WIB

Unik dan Menarik, Pesisir Selatan Launching Batik Corona

PESISIR SELATAN – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dekranasda menggelar Launching Batik Tanah Liek dengan...

20 Januari 2021, 20:11 WIB

Silaturrahmi ke Polres Galus, PGRI Berharap Dukungan dan Kerjasama

Gayo lues Deliknews- Pengurus PGRI Kabupaten Gayo Lues Gelar Pertemuan dan Silaturahmi  bersama Kapolres Gayo...

20 Januari 2021, 20:09 WIB

PGRI Gelar Silaturrahmi dengan Kakankemenag Gayo Lues

Gayo lues DelikNews Pengurus PGRI Kabupaten Gayo Lues melakukan Pertemuan dan silaturahmi  dengan Kakankemenag Kabupaten...

20 Januari 2021, 19:55 WIB

Satlantas Polrestabes Palembang Musnahkan Ratusan Knalpot Racing

Palembang – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Palembang musnahkan Ratusan knalpot...

20 Januari 2021, 16:59 WIB

Bhabinkamtibmas Polsek Cisoka Laksanakan Subuh Keliling

TANGERAG Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Cisoka Polresta Tangerang Polda Banten melaksanakan subuh berjamaah keliling (Suling) di...

20 Januari 2021, 15:37 WIB

loading...