Minggu, 16 Desember 2018 - 09:24 WIB

Kecemasan Amerika Terhadap Prabowo

 

Oleh: Ahmad Abdullah (Mahasiswa FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Deliknews.com – Berbagai media saat ini banyak menyoroti isu kedekatan Prabowo Subianto dengan negara adidaya Amerika Serikat yang diduga memiliki andil terhadap pencalonan Prabowo sebagai Calon Presiden 2019-2024 nanti. Namun faktanya, isu tersebut ditepis setelah munculnya peringatan dari beberapa Amerika Serikat kepada Indonesia atas prediksi kepemimpinan Prabowo apabila terpilih pada pilpres 2019 mendatang yang dinilai akan berbahaya bagi masyarakat Indonesia.

Bukti kontra Prabowo yang dilakukan Amerika Serikat sejak kabar yang dilansir the Wallstreet Journal Indonesia mengenai permintaan resmi Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) untuk Indonesia, Robert Blake, agar menyelidiki Prabowo terkait dengan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasawarsa 1990-an.

Hal tersebut juga diperkuat dengan bukti sebanyak 34 dokumen rahasia Amerika Serikat yang mengungkap rentetan laporan pada masa prareformasi, salah satunya bahwa Prabowo Subianto disebut memerintahkan Kopassus untuk menghilangkan paksa sejumlah aktivis pada 1998 dan adanya perpecahan di tubuh militer. Dokumen-dokumen yang dirilis ke publik oleh lembaga Arsip Keamanan Nasional (NSA) mengemukakan berbagai jenis laporan pada periode Agustus 1997 sampai Mei 1999.

Sebagian merupakan percakapan staf Kedutaan AS di Jakarta dengan pejabat-pejabat Indonesia, dan hal lainnya adalah laporan para diplomat mengenai situasi di Indonesia ketika itu. NSA menyebut bekerja sama dengan Pusat Deklasifikasi Nasional (NDC) telah mendigitalisasi agar bisa diakses publik.
Arsip yang dibuka ini menjelaskan bagaimana Kedubes AS membaca peristiwa politik di Tanah Air, terutama jelang detik-detik keruntuhan Orde Baru.

NSA menjelaskan bagaimana Bill Clinton, Presiden AS saat itu berusaha mempertahankan hubungan erat dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Bahkan ketika militer dianggap melakukan pelanggaran seperti aksi penculikan dan penghilangan aktivis mahasiswa yang terjadi pada saat itu.
Arsip tertanggal 7 Mei 1998 juga mengungkap catatan staf Kedutaan Besar AS di Jakarta mengenai nasib para aktivis yang tiba-tiba menghilang.

Catatan itu memuat bahwa para aktivis yang menghilang boleh jadi ditahan di fasilitas Kopassus di jalan lama yang menghubungkan Jakarta dan Bogor. Dokumen juga memuat percakapan seorang staf politik Kedutaan Besar AS di Jakarta dengan seorang pemimpin organisasi mahasiswa. Narasumber tersebut mengaku mendapat informasi dari Kopassus bahwa penghilangan paksa dilakukan Grup 4 Kopassus. Informasi itu juga menyebutkan bahwa terjadi konflik di antara divisi Kopassus bahwa Grup 4 masih dikendalikan Prabowo.

Jurnalis investigasi asal Amerika Serikat Allan Nairn juga membayangkan Prabowo Subianto akan sangat berbahaya bagi para aktivis hak asasi manusia, wartawan, buruh, orang-orang miskin yang mencoba menolak pelanggaran yang dilakukan aparat, polisi, dan preman, jika menjadi Presiden RI.

Allan Nairn menilai Prabowo berbohong tentang perannya dalam pembunuhan massal. Ia tidak mendukung ide bahwa siapa pun yang membunuh harus dibawa ke pengadilan. Allan mengatakan harus mempublikasikannya karena Prabowo mungkin akan menjadi presiden yang sangat berbahaya, sebab Prabowo adalah pelanggar hak asasi manusia terburuk dalam sejarah kontemporer Indonesia.

Melihat sepak terjang pergaulan internasional Prabowo, hubungan Indonesia dan luar negeri dikhawatirkan akan semakin memburuk. Pada tahun 2000 yang silam, Prabowo Subianto dilarang memasuki Amerika Serikat atas pelanggaran hak asasi manusia. Track Record masa lalu Prabowo Subianto sebagai penjahat HAM oleh dunia Internasional tidak bisa diupakan begitu saja karena menjadi sejarah yang melekat pada dirinya.

Memang sangat fatal jika Prabowo Subianto jadi Presiden RI karena rakyat Indonesia belum cukup cerdas dalam memilih mana pemimpin yang baik untuk bangsa ini. Mereka bahkan tidak memiliki imajinasi yang cukup untuk memahami bagaimana rasanya hidup di bawah kepemimpinan yang otoriter. Demokrasi dipertaruhkan dan bangsa ini akan kembali ke masa suram. Tidak ada yang lebih berbahaya bagi NKRI selain memiliki pemimpin yang fasis, haus kekuasaan dan pelanggar hak asasi manusia.

Artikel ini telah dibaca 393 kali

loading...
Baca Lainnya

Mengapresiasi Pemerintah Susun Rencana Vaksinasi Covid-19

Oleh : Edi Jatmiko Pemerintah sedang menyusun skema vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat. Masyarakat pun mengapresiasi...

30 September 2020, 23:19 WIB

Program Pemulihan Ekonomi Nasional Terus Dilaksanakan

Oleh : Aditya Akbar Pemerintah terus berusaha memulihkan sektor perekonomian, meskipun saat ini fokus untuk...

30 September 2020, 22:55 WIB

RUU Cipta Kerja Menambah Kesejahteraan Pekerja Kontrak

Oleh : Rita Efendi Pemerintah telah menginisiasi RUU Cipta Kerja melalui konsep Omnibus Law. Peraturan...

30 September 2020, 22:05 WIB

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Untungkan Pekerja dengan Pengaturan Upah Minimum yang Layak

Oleh : Ade Kurniawan Para pekerja deg-degan menunggu peresmian omnibus law RUU Cipta Kerja, karena...

30 September 2020, 05:35 WIB

Masyarakat Harus Disiplin Laksanakan 3 M

Oleh : Zulfikar Penambahan pasien Covid-19 masih terus terjadi di Indonesia. Masyarakat pun diimbau untuk...

30 September 2020, 05:23 WIB

Waspada Manuver KAMI Politisasi Isu PKI

Oleh : Edi Jatmiko Jelang peringatan peristiwa gerakan 30 september, selalu ada isu kebangkitan PKI...

30 September 2020, 05:17 WIB

loading...