Senin, 24 Desember 2018 - 13:05 WIB

Salah Jokowi, Bambang Haryo Bongkar Penyebab Tsunami

Surabaya – Anggota komisi V DPR-RI Bambang Haryo Soekartono membongkar penyebab Tsunami yang dalam setahun terakhir terjadi di 4 wilayah dan menelan ribuan korban jiwa.

Menurut anggota Fraksi Gerindra ini, Bencana Tsunami memiliki keterkaitan dengan pagu anggaran yang dipotong Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro.

“Negara berkewajiban melindungi seluruh tumpah darah rakyat Indonesia sesuai amanat UUD 1945 di pembukaan, dan nyawa publik harganya tak terhingga, meskipun diberi 2.000 Triliun bila harus mati”Kata Bambang, Senin (24/12)

Dikatakan dia, Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas sebagai representatif Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab, jika korban tewas dalam bencana Tsunami ada keterkaitan dengan anggaran itu maka mereka bisa jadi Tersangka pembunuhan berencana. Tegasnya.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2019, Bambang menilai, pemerintah belum sepenuhnya melindungi nyawa publik. Hal ini terlihat dari penyusunan anggaran kedua badan, yaitu Basarnas dan BMKG. Keduanya harus lebih fokus terhadap penanganan pascabencana ketimbang mitigasi. Ia menyebutkan, kebutuhan anggaran Basarnas tahun 2019 sebesar Rp 4,597 triliun. Namun mendapat pengurangan hingga 50 persen dalam pagu anggaran tahun 2019 menjadi Rp 1,986 triliun.

Begitu juga dengan pagu anggaran BMKG yang dialokasikan sebesar Rp 1,754 triliun. Padahal, kebutuhannya mencapai Rp 2,935 triliun. “Anggaran dari Basarnas adalah anggaran untuk menyelamatkan nyawa publik, dimana kita ketahui akhir-akhir ini kondisinya sedang banyak kecelakaan transportasi darat maupun laut. Jadi, di sini anggaran itu harusnya disesuaikan dengan kebutuhan Basarnas bukan malah dikurangi,” kritisinya.

Dengan adanya pemotongan anggaran tersebut, lanjut legislator dari Dapil Jatim 1 ini, pemeliharaan sarana prasarana SAR akan menyebabkan operasional peralatan Basarnas tidak optimal dalam mendukung penyelenggaran operasi SAR.

“Apalagi yang dikurangi adalah yang berhubungan dengan mitigasi, pembinaan potensi SAR, pengelolaan kesiapsiagaan SAR, dan pengelolaan operasi SAR. Ini semua hal yang sangat penting dalam Basarnas kita,” Terang Bambang.

Artikel ini telah dibaca 561 kali

loading...
Baca Lainnya

Hadiri Launching Wakepo, Kapolresta Tangerang Dukung Penguatan Ini

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menghadiri launching program Wakepo besutan...

26 November 2020, 23:46 WIB

Kerumunan Habib Rizieq Timbulkan Cluster Baru Covid-19

Oleh : Deka Prawira Cluster covid-19 di Jakarta terbentuk lagi, dari 2 acara yang dihadiri...

26 November 2020, 23:32 WIB

RUU BPIP Memperkuat Pancasila

Oleh : Putu Raditya Kehadiran RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) memang sempat menuai kritik. Regulasi...

26 November 2020, 23:23 WIB

Masyarakat Apresiasi Pembangunan Jalan Trans Papua

Oleh : Rebecca Marian Pembangunan di Papua sangat diapresiasi oleh masyarakat. Mereka merasa lebih maju...

25 November 2020, 20:04 WIB

Masyarakat Menolak Safari Habib Rizieq di Daerah

Oleh : Abdul Rahman Terjadi banyak penolakan terhadap safari ceramah yang akan dihadiri oleh Habib...

25 November 2020, 15:09 WIB

Hoax UU Cipta Kerja Hambat Pemulihan Ekonomi

Oleh : Alfisyah Dianasari UU Cipta Kerja lahir dengan banyak penolakan dari buruh dan masyarakat...

25 November 2020, 14:57 WIB

loading...