Surabaya – Bencana Tsunami kembali landa Indonesia pada Sabtu (22/12), kali ini terjadi di Pandeglang Banten dan Lampung. Setidaknya 222 orang tewas, 843 luka dan 20 dilaporkan hilang.
Bencana Tsunami yang terjadi kemarin di selat sunda itu diduga karena adanya kelalaian pemerintah dalam menentukan kebijakan anggaran.
Bambang Haryo anggota Komisi V DPR-RI dari fraksi Gerindra menyebutkan, anggaran BMKG dan Basarnas yang diusulkan dipotong oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Bambang Brodjonegoro Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dikatakan Legislator dari dapil Jatim 1 Surabaya-Sidoarjo ini, Tsunami yang datang itu tidak terdeteksi oleh BMKG, dan alat pendeteksi gunung berapi di dasar laut BMKG belum punya, nah ini ada keterkaitan dengan anggaran BMKG yang dipotong.
"Anggaran diusulkan senilai Rp 2,9 Triliun lalu dipangkas menjadi Rp1,7 Triliun, dengan begitu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bisa jadi tersangka pembunuhan berencana"Kata Bambang, kepada deliknews.com di Surabaya Minggu (23/12).
Menurut Bambang, dirinya sudah memperingatkan hal itu sampai melakukan Walk Out tetapi tidak diperhatikan, maka saya anggap Menteri Keuangan dan Bappenas telah melakukan pembunuhan berencana.
Seluruh Warga Indonesia, kata Bambang bisa meminta pertanggung jawaban kepada Presiden RI, Menteri Keuangan, Bappenas dan melakukan Class Action. Terangnya.
[zombify_post]
