Senin, 24 Desember 2018 - 02:40 WIB

Tsunami, DPR : Menteri Keuangan Sri Mulyani Bisa Jadi Tersangka Pembunuhan

Surabaya – Bencana Tsunami kembali landa Indonesia pada Sabtu (22/12), kali ini terjadi di Pandeglang Banten dan Lampung. Setidaknya 222 orang tewas, 843 luka dan 20 dilaporkan hilang.

Bencana Tsunami yang terjadi kemarin di selat sunda itu diduga karena adanya kelalaian pemerintah dalam menentukan kebijakan anggaran.

Bambang Haryo anggota Komisi V DPR-RI dari fraksi Gerindra menyebutkan, anggaran BMKG dan Basarnas yang diusulkan dipotong oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Bambang Brodjonegoro Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dikatakan  Legislator dari dapil Jatim 1 Surabaya-Sidoarjo ini, Tsunami yang datang itu tidak terdeteksi oleh BMKG, dan alat pendeteksi gunung berapi di dasar laut BMKG belum punya, nah ini ada keterkaitan dengan anggaran BMKG yang dipotong.

"Anggaran diusulkan senilai Rp 2,9 Triliun lalu dipangkas menjadi Rp1,7 Triliun, dengan begitu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bisa jadi tersangka pembunuhan berencana"Kata Bambang, kepada deliknews.com di Surabaya Minggu (23/12).

Menurut Bambang, dirinya sudah memperingatkan hal itu sampai melakukan Walk Out tetapi tidak diperhatikan, maka saya anggap Menteri Keuangan dan Bappenas telah melakukan pembunuhan berencana.

Seluruh Warga Indonesia, kata Bambang bisa meminta pertanggung jawaban kepada Presiden RI, Menteri Keuangan, Bappenas dan melakukan Class Action. Terangnya.

[zombify_post]

Artikel ini telah dibaca 688 kali

loading...
Baca Lainnya

Mengapresiasi Pemerintah Susun Rencana Vaksinasi Covid-19

Oleh : Edi Jatmiko Pemerintah sedang menyusun skema vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat. Masyarakat pun mengapresiasi...

30 September 2020, 23:19 WIB

Program Pemulihan Ekonomi Nasional Terus Dilaksanakan

Oleh : Aditya Akbar Pemerintah terus berusaha memulihkan sektor perekonomian, meskipun saat ini fokus untuk...

30 September 2020, 22:55 WIB

RUU Cipta Kerja Menambah Kesejahteraan Pekerja Kontrak

Oleh : Rita Efendi Pemerintah telah menginisiasi RUU Cipta Kerja melalui konsep Omnibus Law. Peraturan...

30 September 2020, 22:05 WIB

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Untungkan Pekerja dengan Pengaturan Upah Minimum yang Layak

Oleh : Ade Kurniawan Para pekerja deg-degan menunggu peresmian omnibus law RUU Cipta Kerja, karena...

30 September 2020, 05:35 WIB

Masyarakat Harus Disiplin Laksanakan 3 M

Oleh : Zulfikar Penambahan pasien Covid-19 masih terus terjadi di Indonesia. Masyarakat pun diimbau untuk...

30 September 2020, 05:23 WIB

Waspada Manuver KAMI Politisasi Isu PKI

Oleh : Edi Jatmiko Jelang peringatan peristiwa gerakan 30 september, selalu ada isu kebangkitan PKI...

30 September 2020, 05:17 WIB

loading...