Selasa, 25 Desember 2018 - 15:51 WIB

Ngeri! Indonesia Tak Punya Alat Deteksi Tsunami

Jakarta – Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan Indonesia belum memiliki alat peringatan dini tsunami yang disebabkan oleh longsor bawah laut dan erupsi gunung.

Hal itu menjadi alasan mengapa tidak ada peringatan dini saat tsunami Selat Sunda menerjang pada Sabtu malam lalu, ketika wilayah terdampak sepanjang Pantai Carita sampai Tanjung Lesung sedang dipadati wisatawan yang merayakan liburan akhir tahun.

“Kemudian terjadi terjangan tsunami. Tidak ada peringatan dini tsunami karena Indonesia tidak memiliki peringatan tsunami yang disebabkan longsor bawah laut. Longsor bawah laut terjadi karena erupsi gunung,” kata Sutopo saat jumpa media di kantor BNPB, Jakarta Timur, Selasa (25/12).

Dengan begitu tidak ada orang yang berkesempatan untuk melakukan evakuasi. Tsunami terjadi secara tiba-tiba tanpa diketahui warga sekitar atau pun wisatawan.

Menurut Sutopo Indonesia baru memiliki alat peringatan dini tsunami yang disebabkan gempa tektonik. BNPB akan mendapat data potensi tsunami kurang dari lima menit setelah gempa tektonik.

Sebelumnya, anggota komisi V DPR-RI Bambang Haryo Soekartono kepada deliknews.com, Selasa (25/12) mengatakan Pemerintah belum bisa dikatakan menjamin keselamatan rakyat,lantaran pada pagu anggaran 2019 memotong anggaran hingga mencapai 50 persen.

Dikatakan Bambang dalam rapat dengar pendapat membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2019, legislator dari dapil jatim 1 Partai Gerindra ini menilai, pemerintah belum sepenuhnya melindungi nyawa publik. Hal ini terlihat dari penyusunan anggaran kedua badan, yaitu Basarnas dan BMKG. Keduanya harus lebih fokus terhadap penanganan pascabencana ketimbang mitigasi.

Ia menyebutkan, kebutuhan anggaran Basarnas tahun 2019 sebesar Rp 4,597 triliun. Namun mendapat pengurangan hingga 50 persen dalam pagu anggaran tahun 2019 menjadi Rp 1,986 triliun.

Begitu juga dengan pagu anggaran BMKG yang dialokasikan sebesar Rp 1,754 triliun. Padahal, kebutuhannya mencapai Rp 2,935 triliun.

“Anggaran dari Basarnas adalah anggaran untuk menyelamatkan nyawa publik, dimana kita ketahui akhir-akhir ini kondisinya sedang banyak kecelakaan transportasi darat maupun laut. Jadi, di sini anggaran itu harusnya disesuaikan dengan kebutuhan Basarnas bukan malah dikurangi,” kritisinya.

Artikel ini telah dibaca 209 kali

loading...
Baca Lainnya

Waspada KAMI Goyang Kursi Presiden

Oleh : Haris Muwahid Masyarakat makin antipati terhadap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), karena mereka...

28 September 2020, 00:16 WIB

Banyak Pihak Dukung Penanganan Covid-19

Oleh : Reza Pahlevi Pandemi belum berakhir dan pemerintah berusaha keras mengatasi efek negatifnya. Caranya...

28 September 2020, 00:07 WIB

RUU Cipta Kerja Mengatur Pengupahan Agar Pekerja Lebih Sejahtera

Oleh : Edi Jatmiko RUU Cipta Kerja merupakan salah satu terobosan untuk meringkas hiper regulasi....

27 September 2020, 09:27 WIB

Mempertanyakan Klaim Gatot Nurmantyo Tentang Kebangkitan PKI

Oleh : Zakaria Di tengah pandemi Covid-19, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmatyo kembali ke publik...

27 September 2020, 00:28 WIB

Banyak Pihak Menikmati Manfaat Program PEN

Oleh : Rizal Ramadhanu Ada banyak strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak Covid-19 bagi...

26 September 2020, 22:15 WIB

Pemerintah Berupaya Maksimal Tangani Covid-19

Oleh : Made Raditya Pandemi corona memang belum berakhir namun pemerintah terus berjuang agar penyakt...

26 September 2020, 21:53 WIB

loading...