Menteri Sri Mulyani Goblok! Ini jawabannya

- Tim

Kamis, 27 Desember 2018

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan testimoninya soal proses pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Dalam testimoni yang ia sampaikan melalui akun facebooknya, Ani begitu ia akrab disapa, mengatakan proses pengambialihan mayoritas saham Freeport Indonesia tidaklah mudah.

Maklum, Freeport McMoran (FCX) selaku induk dari PTFI sudah memegang senjata berbentuk Kontrak Karya (KK) penambangan di Grasberg, Papua sejak 1967 silam. Kontrak karya tersebut berlaku 30 tahun, dan diperpanjang untuk kedua kalinya selama 30 tahun sampai 2021 mendatang.

Berbekal kontrak karya tersebut, sejak 7 tahun lalu FCX sudah berupaya keras meminta perpanjangan kontrak karya untuk ketiga kalinya sampai dengan 2041. Alasan mereka, keputusan perpanjangan kontrak harus dilakukan jauh hari agar FCX bisa mendapatkan kepastian investasi dan operasi penambangan yang mereka lakukan di Grasberg tetap terjaga keberlanjutannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Alasan lain yang mereka gunakan, Indonesia mengeluarkan UU 4 Tahun 2009 mengenai Penambangan Mineral dan Batubara yang mengharuskan semua kontrak karya diubah menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Keluarnya UU tersebut, kata Ani, dipandang Freeport telah menguatkan tekanan kepada mereka untuk mengubah status kontrak karya menjadi IUPK.

Ani mengatakan pemerintah yang saat itu dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadapi dilema. Di satu sisi, SBY mendapatkan tekanan baik dari UU Minerba maupun DPR.

Di sisi lain, ia harus menghormati dan menjalankan kontrak karya yang dipegang Freeport. “Hingga pemerintahan SBY berakhir, tak terjadi kesepakatan antara FCK dengan RI mengenai perpanjangan kontrak karya dan pengubahan status dari kontrak karya menjadi IUPK,” katanya seperti dikutip dari akun facebooknya, Kamis (27/12).

Karena tidak selesai itulah, sambung Ani, tugas menyelesaikan masalah Freeport beralih ke Presiden Jokowi. Setelah menjadi presiden, Jokowi langsung tancap gas.

Ia memerintahkan menterinya untuk bernegoisasi dengan Freeport agar tambang raksasa di Bumi Papua tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Dalam memberikan perintah, Jokowi, ia menyebut telah memberikan empat pegangan kepada para menterinya.

Berita Terkait

PETI Marak Lagi di Sumbar, P2NAPAS Minta Kapolri Evaluasi Kinerja Kapolda
Kemnaker Tingkatkan Kerja Sama Pengembangan SDM dengan Jepang
Posko THR Tutup, Kemnaker Terima 1.539 Aduan Dari 965 Perusahaan
Posko THR Tutup H+7 Lebaran
Halalbihalal, Menaker Minta Pegawai Tingkatkan Etos Kerja dan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat
Menaker : Tradisi Mudik Lebaran Tak Boleh Berhenti
Menaker Dukung Mudik dan Arus Balik Gratis jika Produktivitas Pekerja Meningkat
Wamenaker Lepas Mudik Gratis 767 Mitra Usaha Warmindo

Berita Terkait

Sabtu, 27 April 2024 - 21:58 WIB

PETI Marak Lagi di Sumbar, P2NAPAS Minta Kapolri Evaluasi Kinerja Kapolda

Selasa, 23 April 2024 - 21:48 WIB

Kemnaker Tingkatkan Kerja Sama Pengembangan SDM dengan Jepang

Kamis, 18 April 2024 - 21:39 WIB

Posko THR Tutup, Kemnaker Terima 1.539 Aduan Dari 965 Perusahaan

Selasa, 16 April 2024 - 18:35 WIB

Posko THR Tutup H+7 Lebaran

Selasa, 16 April 2024 - 17:17 WIB

Halalbihalal, Menaker Minta Pegawai Tingkatkan Etos Kerja dan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat

Minggu, 7 April 2024 - 09:53 WIB

Menaker : Tradisi Mudik Lebaran Tak Boleh Berhenti

Sabtu, 6 April 2024 - 13:50 WIB

Menaker Dukung Mudik dan Arus Balik Gratis jika Produktivitas Pekerja Meningkat

Sabtu, 6 April 2024 - 11:32 WIB

Wamenaker Lepas Mudik Gratis 767 Mitra Usaha Warmindo

Berita Terbaru

Regional

Firman Giawa Hadiri Perayaan HUT BKPN Ke – 30 Tahun

Minggu, 19 Mei 2024 - 22:26 WIB

NTT

Proyek Rumah sakit Pratama Wewiku Tahapan Finishing

Minggu, 19 Mei 2024 - 18:27 WIB