Soal Jilbab Syar’i, Khofifah Resah

- Tim

Senin, 28 Januari 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nadhlatul Ulama, Khofifah Indar Parawansa membagikan pengalamannya ketika dituding tak mengenakan jilbab syar’i oleh anggotanya sendiri. Jilbab syar’i ini merujuk pada penggunaan jilbab berukuran panjang yang menutup dada.

Mantan Menteri Sosial ini mengaku prihatin dengan munculnya ‘pengkotak-kotakan’ definisi syar’i dan tidak syar’i.

“Saya bukan ditegur, tapi dikasih tahu pengurus cabang Muslimat NU, ‘Ibu kenapa tidak pakai kerudung syar’i?’. Bahasa itu sudah saya dengar sendiri,” ujar Khofifah saat memberikan sambutan dalam pembukaan rapat koordinasi nasional Muslimat NU di Jakarta, Minggu (27/1).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, perlu dilakukan pemahaman yang ia sebut sebagai konsolidasi pemikiran atas makna syar’i itu di internal muslimat NU.

“Perspektif dan terminologi tentang syar’i yang mengikuti ajaran Islam di internal muslimat NU ini harus kami rapikan. Ini akan menjadi telaah kami,” katanya.

Khofifah mengaku telah berkomunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk berkonsultasi tentang penggunaan jilbab syar’i tersebut. Menurutnya, perbedaan pemahaman makna syar’i itu diakui Khofifah cukup mengganggu.

“Saya tanya kerudung saya begini apa benar tidak syar’i? Sudah saya sampaikan ke Komisi Fatwa MUI, karena ini mulai mengganggu kami,” katanya.

Ia tak menampik bahwa kondisi yang terjadi belakangan ini semakin mengusik identitas yang ada pada diri tiap individu. Dari hasil penelitian UIN Syarif Hidayatullah, kata dia, pada siswa SMP dan SMA di 34 provinsi di Indonesia bahkan menunjukkan terjadinya kecenderungan intoleransi yang semakin meningkat.

Hasil tersebut, kata Khofifah, juga dilengkapi dengan penelitian dari LIPI yang menunjukkan bahwa 94 persen mahasiswa S1, S2, dan S3 memiliki kecenderungan kristalisasi politik identitas yang bukan hanya merepresentasikan suatu kelompok. Sementara enam persen sisanya adalah mahasiswa S0 atau setara diploma.

“Ternyata yang terbentuk adalah kristalisasi eksklusivitas. Di sinilah kita kemudian ada di suasana yang mulai mengusik identitas. Dalam konteks ini, harus didialogkan agar tidak ada perasaan ‘Ini syar’i yang ini tidak syar’i,” tuturnya.

Berita Terkait

Menaker : Tradisi Mudik Lebaran Tak Boleh Berhenti
Menaker Dukung Mudik dan Arus Balik Gratis jika Produktivitas Pekerja Meningkat
Wamenaker Lepas Mudik Gratis 767 Mitra Usaha Warmindo
Wamenaker Optimis Mudik Bersama Mampu Tingkatkan Produktivitas Pekerja
Wamenaker Imbau Dunia Usaha Fasilitasi Mudik Gratis bagi Pekerja
Kombes Pol Yade Setiawan Ujung Raih Gelar Doktor di Unpad Usai Presentasikan Disertasi Soal Penanganan Covid-19
Wamenaker: Perusahaan Gelar Mudik Gratis untuk Pekerjanya Bentuk Hubungan Industrial yang Harmonis
Kemnaker Kembali Gelar Mudik Bersama 2024 bagi Pekerja dan Keluarganya

Berita Terkait

Minggu, 7 April 2024 - 09:53 WIB

Menaker : Tradisi Mudik Lebaran Tak Boleh Berhenti

Sabtu, 6 April 2024 - 13:50 WIB

Menaker Dukung Mudik dan Arus Balik Gratis jika Produktivitas Pekerja Meningkat

Sabtu, 6 April 2024 - 11:32 WIB

Wamenaker Lepas Mudik Gratis 767 Mitra Usaha Warmindo

Jumat, 5 April 2024 - 20:37 WIB

Wamenaker Optimis Mudik Bersama Mampu Tingkatkan Produktivitas Pekerja

Jumat, 5 April 2024 - 19:31 WIB

Wamenaker Imbau Dunia Usaha Fasilitasi Mudik Gratis bagi Pekerja

Jumat, 5 April 2024 - 01:23 WIB

Kombes Pol Yade Setiawan Ujung Raih Gelar Doktor di Unpad Usai Presentasikan Disertasi Soal Penanganan Covid-19

Kamis, 4 April 2024 - 19:19 WIB

Wamenaker: Perusahaan Gelar Mudik Gratis untuk Pekerjanya Bentuk Hubungan Industrial yang Harmonis

Kamis, 4 April 2024 - 19:17 WIB

Kemnaker Kembali Gelar Mudik Bersama 2024 bagi Pekerja dan Keluarganya

Berita Terbaru

Regional

SAT SAMAPTA POLRES NISEL PATROLI DI TEMPAT WISATA

Sabtu, 13 Apr 2024 - 11:40 WIB