Sabtu, 2 Februari 2019 - 12:51 WIB

Viral yang bayar kamu siapa? Ternyata ini yang dimaksud Menkominfo

Jakarta – Video ucapan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dalam sebuah acara internal Kominfo viral dan menjadi kontroversial di media sosial, Jumat (1/2/2019).

Video tersebut viral lantaran dalam video itu, Rudiantara melontarkan kalimat “Yang bayar gaji ibu siapa sekarang?” kepada seorang pegawai yang diminta maju kedepan.

Pernyataan it viral di media sosial, sejumlah orang mengira bahwa pernyataan Menkominfo itu terkait Pilpres.

Plt Kepala Biro Humas Ferdinandus Setu melalui keterangan resmi yang diterima Sabtu (2/2) memberikan sejumlah keterangan terkait pemberitaan atas pernyataan Menkominfo Rudiantara kepada salah satu aparatur sipil negara (ASN). Berikut isi penjelasan resminya

1. Dalam salah satu bagian acara sambutan, Mekominfo meminta masukan kepada semua karyawan tentang dua buah desain sosialisasi pemilu yang diusulkan untuk Gedung Kominfo dengan gaya pengambilan suara.

2. Semua berlangsung dengan interaktif dan antusias sampai ketika seorang ASN diminta maju ke depan dan menggunakan kesempatan itu untuk mengasosiasikan dan bahkan dapat disebut sebagai mengampanyekan nomor urut pasangan tertentu.

3. Padahal sebelumnya, Menkominfo sudah dengan gamblang menegaskan bahwa pemilihan tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilu. Penegasan tersebut terhitung diucapkan sampai 4 kalimat, sebelum memanggil ASN tersebut ke panggung.

4. Dalam zooming video hasil rekaman, terlihat bahwa ekspresi Menkominfo terkejut dengan jawaban ASN yang mengaitkan dengan nomor urut capres itu dan sekali lagi menegaskan bahwa tidak boleh mengaitkan urusan ini dengan capres.

5. Momen selanjutnya adalah upaya Menkominfo untuk meluruskan permasalahan desain yang malah jadi ajang kampanye capres pilihan seorang ASN di depan publik. Terlihat bahwa ASN tersebut tidak berusaha menjawab substansi pertanyaan, bahkan setelah pertanyaannya dielaborasi lebih lanjut oleh Menkominfo.

6. Menkominfo merasa tak habis pikir mengapa ASN yang digaji rakyat/pemerintah menyalahgunakan kesempatan untuk menunjukkan sikap tidak netralnya di depan umum. Dalam konteks inilah terlontar pertanyaan “Yang gaji Ibu Siapa?”. Menkominfo hanya ingin menegaskan bahwa ASN digaji oleh negara sehingga ASN harus mengambil posisi netral, setidaknya di hadapan publik.

7. Atas pernyataan “yang menggaji pemerintah dan bukan keyakinan Ibu”, “keyakinan” dalam hal ini bukanlah dimaksudkan untuk menunjuk pilihan ASN tersebut, melainkan merujuk kepada sikap ketidaknetralan yang disampaikan kepada publik yang mencederai rasa keadilan rakyat yang telah menggaji ASN.

8. Dalam penutupnya sekali lagi Menkominfo menegaskan bahwa posisi ASN yang digaji negara/pemerintah harus netral dan justru menjadi pemersatu bangsa dan memerangi hoaks.

9. Kami menyesalkan beredarnya potongan-potongan video yang sengaja dilakukan untuk memutus konteks masalah dan tidak menggambarkan peristiwa secara utuh.
Demikian penjelasan dari kami, agar dapat menjadi bahan untuk melengkapi pemberitaan rekan-rekan media.

Artikel ini telah dibaca 732 kali

loading...
Baca Lainnya

Mewaspadai Provokasi Isu PKI

Oleh : Angga Gumelar Isu PKI dan komunisme selalu jadi bahan serangan ke lawan politik...

25 September 2020, 21:06 WIB

Masyarakat Displin Gunakan Masker Sesuai Protokol Kesehatan

Oleh : Rengganis Prameswari Beberapa bulan ini kita memakai masker untuk memenuhi protokol kesehatan. Sayangnya...

25 September 2020, 20:35 WIB

Pilkada Serentak, Sahabat Polisi Ajak Rakyat Taat Protap Covid-19 dan Jaga Stabilitas Keamanan

Jakarta –  Organisasi Sahabat Polisi, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk taati protap kesehatan covid-19 selama...

Sahabat Polisi saat menggelar audiensi dengan Divhumas Polri, Senin (4/5)

25 September 2020, 19:12 WIB

Covid-19 Masih Ganas, Terapkan Protokol Kesehatan Secara Ketat

Oleh : Agung Priyatna Penyebaran corona makin ganas. Bahkan ada lonjakan pasien beberapa hari ini....

24 September 2020, 21:39 WIB

Mewaspadai Manuver KAMI Jelang Pilkada 2020

Oleh : Putu Prawira Indonesia akan mengadakan pemilihan kepala daerah serentak, desember 2020. Namun acara...

24 September 2020, 19:30 WIB

Omnibus Law Ciptaker Tidak Menghilangkan Mekanisme Pesangon

Oleh : Raavi Ramadhan Pemerintah telah menginisiasi Omnibus Law Ciptaker sebagai terobosan di bidang regulasi....

24 September 2020, 17:55 WIB

loading...