Humas Pemkab Pasaman Rakornas dengan Pejabat Bidang Humas di Kementrian

- Tim

Senin, 11 Februari 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kabag Humas Setda Kabupaten Pasaman, Delsi Syafei, SH saat mengikuti Rakornas di Jakarta, Senin (11/2/19).

Kabag Humas Setda Kabupaten Pasaman, Delsi Syafei, SH saat mengikuti Rakornas di Jakarta, Senin (11/2/19).

Jakarta, – Kabag Humas Setda Kabupaten Pasaman, Delsi Syafei, SH mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kehumasan dan Hukum di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/2/19).

Rakornas dibuka secara resmi Kepala Staf Kantor Kepresidenan, Jend (Purn) Moeldoko didampingi Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo.

Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Biro Hukum Kemendagri, mengatakan Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum ditujukan untuk menyamakan persepsi dalam rangka menyukseskan Pemilu tahun 2019.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara, Kepala Staf Kepresidenan dalam sambutannya menyoroti terjadinya degradasi terhadap kewaspadaaan dan ideologi nasional pasca reformasi tahun 1998 silam.

“Pasca reformasi, bicara kewaspadaan nasional, ideologi pancasila pada takut karena dicap tidak reformis. Akhirnya lama kelamaan kewaspadaan nasional hilang dan ujungnya mengancam eksistensi NKRI, ini yang harus kita antisipasi,” ujar Moeldoko dikutip dari rilis Humas Pemkab Pasaman.

Moeldoko menyoroti terjadinya revolusi jari ditengah era digital saat ini. Revolusi jari yang dimaksud Moeldoko adalah begitu mudahnya arus informasi dibeberkan tanpa terkonfirmasi melalui ujung jari.

“Saat ini ada Revolusi Jari. Dimana sebuah berita ditentukan kecepatan dalam 30 detik saja. Baca berita lalu tanpa diverifikasi, jari langsung tergerak men-share di media sosial tanpa mencek apakah berita itu betul atau Hoax, inikan berbahaya,” kata Moeldoko.

Dijelaskan Moeldoko, demokrasi bukan berarti bebas sebebas bebasnya. Demokrasi juga memiliki batas-batas tertentu.

“Demokrasi yang tidak terkawal intrumen institusi yang kuat, maka akan berujung anarkis. Dengan dalih demokrasi, setiap orang bebas, melampaui garis demokrasi, ini tidak benar. Ini sudah masuk ke ranah anarkis,” jelas Moeldoko.

Moeldoko mengajak kehumasan pemerintah memainkan peran lebih aktif dalam menangkal arus informasi salah atau hoax yang banyak berseliweran.

Kemudian Mendagri Tjahyo Kumolo dalam sambutannya meminta Humas pemerintah daerah untuk responsif terhadap pemberitaan yang ada di daerah.

“Saya minta humas cepat tanggap meluruskan berbagai hoax, khususnya yang ditujukan kepada pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kalau bisa dalam hitungan menit atau jam, agar tidak ada kesan kita membenarkan isu atau berita tersebut,” pesan Mendagri.

Ditambahkan, pihaknya meminta Humas memainkan perannya sebagai pusat informasi bagi masyarakat. Dalam konteks Pemilu, Humas diminta untuk netral dan tidak terlibat aksi dukung mendukung calon.

“Saya ingatkan, jangan ada aparatur Humas yang ikut-ikutan berkampanye. Jika ada, maka kami tidak akan segan-segan memberhentikannya. Itu sudah kami lakukan pada pelaksanaan Pilkada tahun lalu, bahkan pada level Sekda sekalipun,” pungkas Tjahyo Kumolo.

Kabag Humas Setda Kabupaten Pasaman, Delsi Syafei, SH mengaku bersyukur dapat mengikuti Rakornas ini bergabung dengan 1400 peserta terdiri dari pejabat yang membidangi kehumasan di kementerian/lembaga dan instansi baik pusat dan daerah se-Indonesia.

“Tantangan Humas baik di instansi pusat maupun daerah ternyata sama, yaitu bagaimana Humas mampu menjadi corong pemerintah menyampaikan berita baik maupun meluruskan berita negatif yang ditujukan kepada pemerintah secara cepat, sesuai dengan pesan Pak Mendagri tadi. InsyaAllah akan kita laksanakan,” tukasnya.

Turut menjadi pembicara dalam Rakornas tersebut, Menteri Kominfo, Rudi Antara, Ketua Komisi II DPR, Zainuddin Amali, Ketua KPU, Arief Budiman, Ketua Bawaslu, Abhan dan Dirjen Disdukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh.

(Darlin)

Berita Terkait

Posko THR Tutup, Kemnaker Terima 1.539 Aduan Dari 965 Perusahaan
Posko THR Tutup H+7 Lebaran
Halalbihalal, Menaker Minta Pegawai Tingkatkan Etos Kerja dan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat
Menaker : Tradisi Mudik Lebaran Tak Boleh Berhenti
Menaker Dukung Mudik dan Arus Balik Gratis jika Produktivitas Pekerja Meningkat
Wamenaker Lepas Mudik Gratis 767 Mitra Usaha Warmindo
Wamenaker Optimis Mudik Bersama Mampu Tingkatkan Produktivitas Pekerja
Wamenaker Imbau Dunia Usaha Fasilitasi Mudik Gratis bagi Pekerja

Berita Terkait

Kamis, 18 April 2024 - 21:39 WIB

Posko THR Tutup, Kemnaker Terima 1.539 Aduan Dari 965 Perusahaan

Selasa, 16 April 2024 - 18:35 WIB

Posko THR Tutup H+7 Lebaran

Selasa, 16 April 2024 - 17:17 WIB

Halalbihalal, Menaker Minta Pegawai Tingkatkan Etos Kerja dan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat

Minggu, 7 April 2024 - 09:53 WIB

Menaker : Tradisi Mudik Lebaran Tak Boleh Berhenti

Sabtu, 6 April 2024 - 13:50 WIB

Menaker Dukung Mudik dan Arus Balik Gratis jika Produktivitas Pekerja Meningkat

Sabtu, 6 April 2024 - 11:32 WIB

Wamenaker Lepas Mudik Gratis 767 Mitra Usaha Warmindo

Jumat, 5 April 2024 - 20:37 WIB

Wamenaker Optimis Mudik Bersama Mampu Tingkatkan Produktivitas Pekerja

Jumat, 5 April 2024 - 19:31 WIB

Wamenaker Imbau Dunia Usaha Fasilitasi Mudik Gratis bagi Pekerja

Berita Terbaru

Regional

BUPATI NISEL HILARIUS DUHA BUKA GEBYAR PAUD TAHUN 2024

Kamis, 18 Apr 2024 - 22:26 WIB

Sumatera Selatan

Polda Sumsel Musnahkan Barang Bukti 7,7kg Sabu dan 183 Butir Pil Ekstasi

Kamis, 18 Apr 2024 - 20:32 WIB