Nasional

Senin, 11 Februari 2019 - 16:51 WIB

3 bulan yang lalu

logo

Kabag Humas Setda Kabupaten Pasaman, Delsi Syafei, SH saat mengikuti Rakornas di Jakarta, Senin (11/2/19).

Kabag Humas Setda Kabupaten Pasaman, Delsi Syafei, SH saat mengikuti Rakornas di Jakarta, Senin (11/2/19).

Humas Pemkab Pasaman Rakornas dengan Pejabat Bidang Humas di Kementrian

Jakarta, – Kabag Humas Setda Kabupaten Pasaman, Delsi Syafei, SH mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kehumasan dan Hukum di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/2/19).

Rakornas dibuka secara resmi Kepala Staf Kantor Kepresidenan, Jend (Purn) Moeldoko didampingi Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo.

Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Biro Hukum Kemendagri, mengatakan Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum ditujukan untuk menyamakan persepsi dalam rangka menyukseskan Pemilu tahun 2019.

Sementara, Kepala Staf Kepresidenan dalam sambutannya menyoroti terjadinya degradasi terhadap kewaspadaaan dan ideologi nasional pasca reformasi tahun 1998 silam.

“Pasca reformasi, bicara kewaspadaan nasional, ideologi pancasila pada takut karena dicap tidak reformis. Akhirnya lama kelamaan kewaspadaan nasional hilang dan ujungnya mengancam eksistensi NKRI, ini yang harus kita antisipasi,” ujar Moeldoko dikutip dari rilis Humas Pemkab Pasaman.

Moeldoko menyoroti terjadinya revolusi jari ditengah era digital saat ini. Revolusi jari yang dimaksud Moeldoko adalah begitu mudahnya arus informasi dibeberkan tanpa terkonfirmasi melalui ujung jari.

“Saat ini ada Revolusi Jari. Dimana sebuah berita ditentukan kecepatan dalam 30 detik saja. Baca berita lalu tanpa diverifikasi, jari langsung tergerak men-share di media sosial tanpa mencek apakah berita itu betul atau Hoax, inikan berbahaya,” kata Moeldoko.

Dijelaskan Moeldoko, demokrasi bukan berarti bebas sebebas bebasnya. Demokrasi juga memiliki batas-batas tertentu.

“Demokrasi yang tidak terkawal intrumen institusi yang kuat, maka akan berujung anarkis. Dengan dalih demokrasi, setiap orang bebas, melampaui garis demokrasi, ini tidak benar. Ini sudah masuk ke ranah anarkis,” jelas Moeldoko.

Moeldoko mengajak kehumasan pemerintah memainkan peran lebih aktif dalam menangkal arus informasi salah atau hoax yang banyak berseliweran.

Kemudian Mendagri Tjahyo Kumolo dalam sambutannya meminta Humas pemerintah daerah untuk responsif terhadap pemberitaan yang ada di daerah.

“Saya minta humas cepat tanggap meluruskan berbagai hoax, khususnya yang ditujukan kepada pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kalau bisa dalam hitungan menit atau jam, agar tidak ada kesan kita membenarkan isu atau berita tersebut,” pesan Mendagri.

Ditambahkan, pihaknya meminta Humas memainkan perannya sebagai pusat informasi bagi masyarakat. Dalam konteks Pemilu, Humas diminta untuk netral dan tidak terlibat aksi dukung mendukung calon.

“Saya ingatkan, jangan ada aparatur Humas yang ikut-ikutan berkampanye. Jika ada, maka kami tidak akan segan-segan memberhentikannya. Itu sudah kami lakukan pada pelaksanaan Pilkada tahun lalu, bahkan pada level Sekda sekalipun,” pungkas Tjahyo Kumolo.

Kabag Humas Setda Kabupaten Pasaman, Delsi Syafei, SH mengaku bersyukur dapat mengikuti Rakornas ini bergabung dengan 1400 peserta terdiri dari pejabat yang membidangi kehumasan di kementerian/lembaga dan instansi baik pusat dan daerah se-Indonesia.

“Tantangan Humas baik di instansi pusat maupun daerah ternyata sama, yaitu bagaimana Humas mampu menjadi corong pemerintah menyampaikan berita baik maupun meluruskan berita negatif yang ditujukan kepada pemerintah secara cepat, sesuai dengan pesan Pak Mendagri tadi. InsyaAllah akan kita laksanakan,” tukasnya.

Turut menjadi pembicara dalam Rakornas tersebut, Menteri Kominfo, Rudi Antara, Ketua Komisi II DPR, Zainuddin Amali, Ketua KPU, Arief Budiman, Ketua Bawaslu, Abhan dan Dirjen Disdukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh.

(Darlin)

Artikel ini telah dibaca 559 kali

Baca Lainnya
loading…