Jakarta – Proyek kereta api ringan cepat atau Light rail transit (LRT) mulai dilirik komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mega proyek senilai Rp10,9 Triliun itu diduga bermasalah, lantaran uang besar APBN yang diharapkan memberikan keuntungan Negara justru merugi.
Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengatakan, sesuai SOP, KPK pasti akan menindaklanjuti setiap ada data korupsi yang diketemukan pada saat melakukan kegiatan penggeledahan.
Apalagi, sesuai janji pimpinan KPK akan memprioritaskan korupsi di sektor infrastruktur.
“Dugaan korupsi proyek LRT Palembang sudah masuk dalam radar KPK sejak lama,” kata Laode kepada wartawan di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, proyek LRT Palembang ini pertama kali dibongkar anggota komisi V dan Banggar DPR-RI Bambang Haryo Soekartono, menurutnya Proyek LRT Palembang itu sebagai konsep sistem transportasi massal gagal.
Anggota Fraksi Gerindra ini menilai, proyek LRT ini tidak melalui mekanisme penelitian secara teknis dan ekonomis sehingga mengalami kerugian.
Apalagi kata caleg DPR-RI dapil Surabaya-Sidoarjo ini, LRT kini menumpuk hutang, meski bukanlah transportasi yang terkoneksi Pemerintah tetap mengalokasikan dana Rp300Milyar untuk mensubsidi LRT Palembang.
“Pada 2020 nanti, subsidi LRT mesti dihiangkan, dan dibebankan ke Pemerintah Daerah, karena pengusul LRT adalah Pemerintah daerah”Katanya.
Diketahui, proyek LRT Palembang dikerjakan mengacu pada Perpres Nomor 116 Tahun 2015 dan Perpres 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan.
Pembangunan proyek diserahkan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan sebagai pelaksana pembangunan pra sarana LRT. Sedangkan operator LRT Palembang adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Pembangunan LRT Palembang ini kurang lebih 23 kilometer dilengkapi 13 stasiun, 1 depo, dan 9 gardu listrik dengan menggunakan lebar jalur rel 1.067 milimeter (mm) dan third rail electricity 750VCD yang dimulai sejak Oktober 2015.
