Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengimbau agar pembangunan proyek infrastruktur dalam negeri bisa sepenuhnya lepas dari kontribusi asing di masa mendatang, baik dari sisi perusahaan maupun sumber daya manusia.
Ia ingin kontribusi pembangunan infrastruktur di Indonesia sepenuhnya berasal dari para kontraktor nasional, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta di pusat dan daerah.
Ia menyontohkan proyek infrastruktur berupa alat transportasi, yakni Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit/MRT) Jakarta. Proyek anyar itu masih melibatkan campur tangan asing dalam pembangunannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Buktinya, proyek tersebut mendapat pinjaman pembiayaan dari Japan International Cooperation Agency (JICA), perusahaan pembiayaan dari Jepang. Selain itu, ada beberapa bagian pengawasan yang dijabat oleh profesional asing.
Di sisi lain, proyek transportasi yang sepenuhnya sudah dikerjakan oleh kontraktor nasional yakni, Lintas Rel Terpadu (Light Rapid Transit/LRT) Jabodebek. Pembangunannya dilakukan oleh perusahaan pelat merah, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
“Sekarang ini di Indonesia, (kontribusi) kontraktor asing yang cukup full hanya MRT kemarin. Tapi LRT sudah manfaatkan perusahaan nasional,” ucapnya di Musyarawah Nasional Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Munas Gapensi) di JCC Senayan, Kamis (14/3).
Menurut JK, pembangunan proyek infrastruktur perlu sepenuhnya dikuasai oleh kontraktor dalam negeri agar pembangunan yang berorientasi pada efisiensi biaya hingga kualitas tinggi bisa tercapai.
Menurut dia, pengerjaan infrastruktur oleh kontraktor nasional sejatinya bukan perkara sulit. Pasalnya, ia menyebut sumber daya manusia di Indonesia sudah cukup mumpuni.
Hal ini tak lepas dari perjalanan panjang pengerjaan infrastruktur di Tanah Air yang sebelumnya sudah mendapat peralihan ilmu dan pengalaman dari asing karena sering bekerja sama.
“Orang Indonesia itu memang harus dipaksa. Dulu bandara dibangun aisng, tapi sekarang tidak boleh ada kontraktor asing yang bekerja di bandara. Arsiteknya pun orang Indonesia. Itu semua tidak sulit seperti yang dibayangkan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono turut mengamini permintaan JK. Ia mengatakan pembangunan infrastruktur yang sepenuhnya dikerjakan oleh kontraktor nasional sebenarnya sudah dilakukan.
“Kalau di proyek PUPR, hampir semua sudah di dalam negeri. Kalau yang rumit seperti MRT masih ada, tapi saya yakin MRT fase kedua sudah banyak orang Indonesia untuk yang HI-Kampung Bandan,” ungkapnya pada kesempatan yang sama.
Lebih lanjut, menurutnya, permintaan wakil kepala negara sangat mungkin dilakukan. Pasalnya, saat ini jabatan yang diisi oleh pihak asing dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia hanya sebatas pengawas. “Pelan-pelan, sekali diajari pasti bisa,” pungkasnya.
