Jakarta – Dalam pelaksanaan Seminar Nasional Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) yang digelar di hotel Borobudur Jakarta Ketua Umum SPKA Edi Siryanto saat dialog mengemukakan bakal menuntut penghapusan PER DIRJEN 2018 Tentang sistem audit PSO ,Selasa( 19/3)
Edi menjelaskan bahwa PSO yang tertuang PER DIRJEN terbaru bisa berdampak pada kinerja Perhitungan PSO PT KAI ” Peraturan itu yang bakal kita tuntut karena bisa mengacaukan perhitungan PSO yang ada. Dan kita akan menghadap kementerian bila memungkinkan” katanya
Selain akan menuntut PER DIRJEN tersebut SPKA juga akan melakukan perubahan perubahan dalam AD ART Yang selama ini dianggap menjadi tumpuan manajemen untuk menekan anggota SPKA ” Dari diskusi yang kami lakukan bersama para senior dan dewan Pakar ada kemungkinan ada perubahan AD ART yang nantinya banyak menjadi keuntungan bagi anggota dan perusahaan” tukas Edi pula
Selain memperjuangkan Anggota dan merubah AD ART, Edy juga menyatakan bahwa SPKA menunjukkan sikap netral pada pemilu 2019 mendatang, langkah ini dilakukan karena SPKA termasuk sebagaiBadan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak harus ikut dalam politik praktis. “Kami juga menyatakan sikap netral pada pemilu 2019 mendatang, jadi Serikat Pekerja Kereta Api dan Serikat Pekerja BUMN menyatakan netral, dan juga saling membantu, saling memberi informasi terhadap permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan, serta menjalin solidaritas aksi bersama, apabila terjadi union busting,” kata Edi Suryanto, Selasa (19/3/2019).
Menurut Edi, pihaknya akan memberikan sanksi bagi anggotanya yang tidak bersikap netral pada pemilu mendatang. Apa lagi kerap kali para pekerja dijadikan alat politik praktis untuk kepentingan semata.”Sampai saat ini, belum ada, kalo ada menurut saya sanksi sudah jelas berat kita politik negara, yaitu politik strategis bukan politik praktis, tentu sanksi dikeluarkan dari keanggotan jika terbukti tidak netral,” katanya.
Selqin melaksanakan Seminar Nasional , SPKA juga menggelar pelantikan dan pengukuhan pengurus DPP SPKA 2019 2022 dan pembentukan Dewan Pakar SPKA. Edi Suryanto mengatakan SPKA sebagai mitra manajemen PT KAI sanggup menjadi garda terdepan dalam peningkatan produktifltas dan pelayanan kepada para pelanggan.
“Kami akan menjembatani kepentingan kereta api dengan Pemerintah. Penugasan dari pemerintah, termasuk PSO KA Perintis pada prinsipnya mendukung, hanya saja agar diawali dengan Fisibility Study yang menghasilkan atau memberikan profit bagi perusahaan kereta api,” ujarnya.
Sedangkan Federasi Serikat Pekerja (FSP BUMN) Ahmad lrfan mengatakan pihaknya sepakat untuk tetap netral dalam pemilu selain meningkatkan kinerja untuk mewujudkan pekerja yang profesional.
“Kita bilang tidak mau berpolitik dalam serikat pekerja tapi kita mendukung presiden yang nantinya punya program yang menjadikan BUMN sebagai lokomotif perekonomian semuanya,” ucapnya. (zam)