Jakarta – Anggota komisi V DPR-RI Bambang Haryo Soekartono mengkritik pengelolaan Bandara oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU), lantaran hal itu keliru.
Setidaknya ada 7 Bandara yang statusnya dikelola oleh UPBU Dirjen Perhubungan Udara, ini karena Bandara tersebut belum berfungsi baik.
Salah satu Bandara yang dikritik Bambang Haryo adalah Bandara Babullah di Ternate Maluku Utara, menurut Anggota DPR yang membidangi perhubungan ini, Bandara itu sebaiknya dikelola operator.
“Kalau Bandara dikelola Regulator ini salah, mestinya dikelola oleh operator, jadi ini keliru besar”Kata Bambang Haryo kepada deliknews.com di Jakarta, Senin (1/4).
Bambang menyatakan, dirinya akan mempersoalkan kepada Kementerian Perhubungan mengenai Bandara-bandara yang dikelola oleh regulator.
“Regulator tupoksinya mengenai aturan, keselamatan di Bandara dan penerbangan, tidak untuk mengelola Bandara, ini bahaya, sangat rawan korupsi”Katanya.
Jika Bandara itu dikelola operator maka bisa menggaet pekerja lokal dalam jumlah besar, katanya melanjutkan, untuk itu dirinya memprotes Bandara itu dikelola Regulator.
Dia meminta agar yang mengelola Bandara hanyalah Operator seperti Angkasa Pura, bukan lagi Unit penyelenggara Bandar Udara Kementerian Perhubungan, seperti yang ada saat ini. Pungkasnya.
Sekedar diketahui, Bandara Babullah Ternate masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Bandara tersebut, mendapat anggaran segar senilai Rp40.6 Milyar kemudian ditambah lagi oleh Kemenhub sebesar Rp 8 Milyar untuk revitalisasi, total anggaran di Bandara Babullah sebesar Rp48,6 Milyar APBN 2018-2019.
Tinggalkan Balasan