Nasional

Sabtu, 6 April 2019 - 19:33 WIB

1 bulan yang lalu

logo

Bambang Haryo Soekartono

Bambang Haryo Soekartono

Anggota DPR-RI ‘Bambang Haryo’ Sebut Pemerintah langgar HAM

Surabaya – Anggota DPR-RI Fraksi Gerindra, Ir. H Bambang Haryo Soekartono menuding Pemerintah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Ini karena, Pemerintah ikut membungkam hak daripada demokrasi yaitu hak menyampaikan pendapat, yang mana hal itu dilindungi konstitusi negara.

Padahal, Kata Bambang, Pemerintahan Jokowi yang memiliki jargon menegakkan HAM semestinya dapat dimaksimalkan, namun ternyata Pemerintah tidak konsisten.

Dalam kasus Ahmad Dhani, ketua DPP Partai Gerindra ini berpendapat bahwa kasus tersebut terlalu di politisasi, ini telah cenderung kepada bentuk kriminalisasi oleh oknum penguasa. Sambung Bambang, akan mendorong komisi III DPR-RI melakukan satu analisis. Katanya Sabtu (6/4)

Kemudian, Bambang melanjutkan, jika demokrasi di bungkam, ini sama artinya dengan Pemerintah Jokowi melanggar HAM.

Menyikapi Rutan Medaeng yang telah overload, Bambang menyebutkan bahwa Rutan bukanlah tempat sampah, melainkan tempat perenungan.

“Di Negara manapun, tidak ada penjara untuk menyiksa, penjara itu untuk mereka merenungi kesalahan-kesalahan agar tidak terulang lagi”Kata Bambang Haryo, usai meninjau Rutan Klas 1 Medaeng, Kamis (4/4).

Rutan ini, kata Bambang Haryo, sudah overload hingga 60%, disini Pemerintah juga melanggar HAM. Sebagaimana informasi, Rutan di Madaeng yang harusnya berkapasitas 550 orang kini berjumlah 2.779 jiwa.

Artikel ini telah dibaca 1118 kali

Baca Lainnya
loading…