Surabaya

Sabtu, 13 April 2019 - 09:52 WIB

3 bulan yang lalu

logo

Rapim SPKA Se-Indonesia Harapkan agar Menagemen Komitmen Pada Aturan PKB

Surabaya – Rapat pimpinan DPD SPKA se Jawa Sumataera yang di laksanakan di DAOP 8 Surabaya akhirnya memutuskan beberapa komitmen untuk dilaksanakan dan menjadi patokan program kerja.

Berapa issue yang menjadi topik pembahasan diantaranya SK Pasutri yang akan dilaksanakan Tripartit menjadi perhatian serius para peserta. Dikarena adanya kebijakan dari Manajemen yang tidak sesuai dengan PKB dimana pasangan suami istri “harus dipisahkan”.

Edi Suryanto ketua umum SPKA mengatakan bahwa seluruh peserta tetap pada aspirasi yang telah disampaikan sebelumnya dan sepakat agar Tripartit tetap jalan terus. ” SPKA meminta kepada Manajemen agar mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PKB yaitu dengan mencabut SK Pasutri” katanya Jumat (12/4)

Esi juga mengatakan bahwa disamping itu juga permasalahan-permasalahan lain yang telah dilakukan perundingan Bipartit namun belum ada kesepakatan untuk tetap dilanjutkan bahkan tidak hanya sampai Triparti tetapi sampai Pengadilan Hubungan Industrial.” Kita tetep berjuang untuk bisa memuluskan program ini ” tukasnya

Edi menambahkan aspirasi lain yang disampaikan peserta terkait PP 15/2019 adalah dimana dalam PKB jelas disebutkan dalam Pasal 31 Ayat 2 huruf b, bahwa “dasar penetapan gaji pokok pekerja didasarkan pada tabelnTDPIP gaji pegawai negeri sipil yang berlaku dikalikan 110%”. ” Sebagaimana diketahui bahwa dengan diberlakukannya PP tersebut sesuai analisis dari Tim DPP SPKA diperoleh angka bahwa upah pokok pekerja saat ini menjadi 105,2% artinya masih kurang 4,8% untuk memenuhi Pasal 31 dimaksud” tandasnya

Pada kesempatan itu pula disampaikan juga bahwa dalam rangka May Day 1 Mei masing-masing DPD telah menyiapkan beberapa kegiatan diantaranya Futsal, jalan santai, sosialisasi keselamatan, doa bersama, pengajian dan lain-lain. May Day tahun ini mengambil tema “NETRAL bersama SPKA, Pelanggan Nyaman Pekerja sejahtera.

Rapat Pimpinan tersebut sengaja mengambil tema dalam rangka penegakan peraturan direksi nomor per U/KC.202/I/1/KA-2019 tgl 08 Januari tentang Pedoman Perilaku (code ofconduct) agar semua jajaran karyawan dari pelaksana sampai dengan BOD dan BOC dilarang utk mengikuti kegiatan yang bermuatan politik dan juga sesuai UU no 7/2017 Pasal 280 Ayat 2 tentang larangan melibatkan atau mengikutsertakan pekerja BUMN, Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dalam kegiatan kampanye.

Sebelumnya Kamis 11 April 2019 telah dilaksanakan Rakor yang melibatkan Primer Koperasi dilingkungan kereta api, Puskopka dan Inkopka yang membahas penyelesaian kewajiban Inkopka ke Primer Koperasi. Ketua Inkopka menyatakan bahwa kewajiban Inkopka ke Primer Koperasi akan diselesaikan paling lambat tanggal 4 Juni 2019 atau sebelum Lebaran. ” Selain hal tersebut banyak rekan rekan SPKA meminta kepada pengurus dan Manajemen agar turut serta dalam menghidupkan dan mensejahterakan koperasi-koperasi dilingkungan kereta api” ujar Boedi salah satu peserta dari DAOP 8 surabaya

Pada Rapim kali ini juga diisi dengan penambahan wawasan tentang Motivasi yang disampaikan oleh bpk Hayomi Gunawan dari Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LP2I) dan Public Speaking oleh bpk Zamzami dari praktisi media (zam)

Artikel ini telah dibaca 925 kali

Baca Lainnya
loading…