Surabaya – Akhirnya Vanessa Angel menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Setelah beberapa kali menjadi saksi dalam sidang mucikarinya.
Dalam sidang perdana kali ini adalah pembacaan dakwaan .
Kuasa hukum Vanessa, Heru Andeska mengatakan bahwa pihaknya yakin kasus Vanessa tidak akan terbukti di pengadilan. ” Saya yakin bahwa dalam persidangan klien kami tidak terbukti . Kita sangat tunggu sidang perdana ini,” ujar Heru kepada wartawan di PN Surabaya, Rabu (24/19).
Heru menambahkan terkait pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang menjerat Vanessa Angel tersebut pihaknya ingin membuktikan berdasarkan dasar-dasar hukum. “Terkait dengan mendistribusikan membuat dan dapat diakses dan yang membuat konten asusila, sejauh ini yang kita lihat di pemberkasan, tidak ada konten asusila, terus apa yang dijadikan permasalahan dalam perkara ini,” kata Heru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait beredarnya foto Vannesa Angel pada saat Vannesa ditangkap, Heru menerangkan bahwa foto tanpa buasana tersebut tidak ada hubungannya dengan kasus Vanessa di Jawa Timur. “Oh tidak ada, kita meski menyamakan persepsi dulu ya. Jangan sampai masyarakat awam berpikiran foto itu ada hubungannya dengan perkara di Jawa Timur ini. Bahkan foto itu sudah kami laporkan ke mabes Polri, bahwa foto itu sama sekali bukan kita yang menyebarkan,” lanjut Heru.
Heru juga menambahkan unsur-unsur dari pasal yang dijeratkan kepada kliennya, sama sekali tidak memenuhi unsur. “Sejauh ini unsur yang disangkakan kepada dakwaan klien kami tidak memenuhi unsur,” tukasnya
Dalam dakwaan jaksa disebutkan bahwa Vanessa Angel dianggap telah mentransmisikan dan mendistribusikan konten asusila kepada muncikari prostitusi online Endang Suhartini alias Siska.
Selain itu jaksa juga membacakan kronologis penangkapan terhadap Vanessa didalam hotel
Pasal yang disangkakan adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(zam)
