Regional

Jumat, 3 Mei 2019 - 07:05 WIB

2 minggu yang lalu

logo

Inpres No 6 Tahun 2018, Pemda Harus Segera Melaksanakan P4GN

Blitar.deliknews – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Blitar meminta agar lembaga dan semua instansi pemerintah memberi dukungan dalam proses pemberantasan narkoba. Khususnya dalam program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Wakil Bupati Blitar, Marhaenis Urip Widodo, pada hari ke dua pembukaan Rakor Workshop Intansi Pemerintah Sekaligus Pelatihan Aplikator Pelaporan, Kamis (2/5) di hotel Grand Massion menyampaikan terimakasih kepada BNN kabupaten Blitar yang telah mendahului mengadakan kegiatan ini dalam rangka pemberantasan dan mencegah penyalahgunaan juga peredaran narkoba di daerah.

“Sesuai dengan Intruksi Presiden No 6 tahun 2018 pihak BNN Kabupaten Blitar sudah jemput bola dan saya ucapkan trima kasih,” ucap Marhaenis.

Menurut Marhaenis, kegiatan ini secara serentak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, dan Pemkab Blitar mendukung penuh program pemberdayaan penggiat anti narkoba di instasi pemerintah sekaligus agar masing – masing OPD juga memiliki program pemberatasan bahaya narkoba.

“Kegitan ini merupakan kegiatan wajib bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakanya. Dimana bahaya narkoba sudah merambah sampai ke tingkat pelajar,” tutur Wabub.

Sementara, AKBP Agustianto mengatakan rencana aksi tersebut harus dilakukan di masing-masing OPD. BNN bertugas memfasilitasi cara pelaporan. Pelaporan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD nanti akan di absen setiap tri wulan sekali oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Sekretaris Negara (Sekneg).

Tambahnya, Ren aksi ini tidak hanya dilakukan di blitar aja, melainkan dilakukan secara serentak diseluruh Indonesia dan BNN Kabupaten Blitar sudah mendahului sejak 30 April lalu, yang kesemuanya sudah dilaporkan ke Bupati maupun Wakil Bupati.

“Kami hanya memfasilitasi cara pelaporan saja agar tidak salah. Masing – masing OPD terserah dalam bentuk apa kegiatan itu, misalkan saja kegiatan tes urine secara mandiri atau mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya internal. Intinya BBN hanya mendukung sehingga penggunaan narkoba yang ada di Kabupaten Blitar bisa turun,” tuturnya.

Lebih lanjut Agus menerangkan bahwa Aplikator yang sudah dipilih oleh masing – masing OPD ini tugasnya memfasilitasi atau menggarap sistem pelaporan, sehingga pemda tidak dinilai apatis atau tidak ada alasan lagi belum melaksanakan kegiatan.

“Setiap OPD ada yang namanya Aplikator, yang dilatih untuk melaporkan setiap kegiatan. Sehingga tidak ada yang salah dalam melaporkanya,” terang Agus.

Di soal, seberapa besar angka peredaran narkoba yang ada di wilayahnya, Agus berpendapat, BNN sifatnya hanya menangani jaringan – jaringan saja, sedangkan pihak kepolisaan masalah penangananya.

“Dibanding tahun lalu, pengunaan narkoba di Kabupaten Blitar menurun. Dengan memangkas jaringan yang di atas, harapannya tidak masuk lagi ke Blitar,” tandasnya.

Terakhir, menurut Agus, pemerintah akan menganalisa dan mengevaluasi setiap pelaporan. Bagi yang berprestasi menurunkan angka penyalahgunaan narkoba dan akan diberikan penghargaan dan reward mengingat tingginya peredaran narkoba secara nasional.(hms)

Artikel ini telah dibaca 1381 kali

Baca Lainnya
loading…