Rabu, 8 Mei 2019 - 13:57 WIB

Bambang Haryo Soekartono di ruang kerjanya

Bambang Haryo Soekartono di ruang kerjanya

Anggota DPR Bambang Haryo Desak Bentuk Pansus Pemilu

Jakarta – Anggota DPR-RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono, mendesak agar DPR segera membentuk Pansus Pemilu 2019.

Pasalnya, hal itu dibutuhkan, lantaran banyaknya petugas jatuh korban karena kelelahan saat proses perhitungan suara tingkat kecamatan, tercatat 554 petugas KPPS, Panwas dan Polisi meninggal dunia.

Karena itu, Bambang menyatakan, DPR harus mencari penyebab banyaknya anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan panitia pengawas pemilu yang meninggal dunia selama proses penghitungan suara.

“Kami tegaskan kami mendukung adanya Pansus pemilu. Mohon segera dibentuk agar kita bisa (melakukan investigasi) dan ini tidak terjadi secara terus menerus, anggota ini mengalami kecelakaan yang seperti ini,” kata Bambang, Rabu (8/5) di gedung MPR/DPR-RI Jakarta.

Bambang melanjutkan, Pemilu ini kan serentak, pemerintah harus mempersiapkan SDM dan infrastrukturnya dengan bagus, nyatanya tidak perhatikan. Ini karena, menurutnya, terbukti begitu banyaknya kesalahan-kesalahan daripada petugas penyelenggara pemilu dalam menginput data.

“Harusnya diperbaiki, harus diinput ulang, lebih parah lagi kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilu, mestinya sudah tersedia dokter, makanan yang bergizi, Asuransi justru tidak ada” Kata Bambang.

Mengenai penghapusan komponen anggaran Asuransi dan pemenuhan gizi daripada petugas penyelenggara pemilu, Bambang menegaskan bahwa Menteri keuangan dan Menteri dalam Negeri harus bertanggung jawab.

Seharusnya, kata Bambang, anggaran pemilu yang naik 61% yakni sebesar Rp25 Triliun itu dapat membuat Pemilu ini menjadi lebih berkualitas, dan harusnya menteri keuangan tidak boleh membatasi unsur-unsur yang berhubungan dengan perlindungan kepada penyelenggara. Ungkapnya.

“Ini jangan-jangan uang tersebut digunakan untuk kepentingan tertentu, atau kampanye dari Capres Petahana”Sentil Bambang.

Padahal, kata Bambang, Pemerintah harusnya memberikan jaminan kesehatan dan kematian, karena petugas-petugas ini diharapkan bisa menjamin iklim demokrasi kita berjalan dengan baik dan kita bisa mendapatkan pemimpin negara yang kapabel, baik eksekutif dan legislatif, hasilnya maksimal dan lebih baik.

“Kalau sampai mereka gagal, dan akhirnya jaminan hidupnya ada keterbatasan akhirnya mereka mau ikut untuk mencari penghasilan tambahan dengan melakukan manipulasi itu tadi”Tukas Bambang.

Artikel ini telah dibaca 317 kali

loading...
Baca Lainnya

ULP Pasar Atom Diresmikan, Kanim Imigrasi Tanjung Perak Dapat Acungan Jempol

Surabaya – Guna memanjakan masyarakat Surabaya yang berada di wilayah Utara untuk pengurusan paspor ,...

22 Oktober 2019, 13:45 WIB

Bambang Haryo Sebut Penambahan Nomenklatur Perpanjang Birokrasi, Bebani APBN

Jakarta – Rencana Presiden Joko Widodo menambah dan merombak nomenklatur kementerian/lembaga serta menambah jabatan wakil...

Bambang Haryo Soekartono, anggota DPR-RI dari Dapil Surabaya-Sidoarjo

22 Oktober 2019, 09:52 WIB

Jokowi Tambah Nomenklatur, Bambang Haryo : Akan Beratkan APBN

Jakarta – Presiden Joko Widodo akan menambah Nomenklatur di Kementerian pada kabinet Pemerintahan Jokowi-Amin, setidaknya...

Bambang Haryo Soekartono, anggota DPR-RI dari Dapil Surabaya-Sidoarjo

21 Oktober 2019, 21:38 WIB

Dipanggil Jokowi, Prabowo dan Edhy Prabowo Merapat ke Istana

Jakarta – Ketum Gerindra Prabowo Subianto tiba ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko...

Prabowo Subianto

21 Oktober 2019, 16:26 WIB

Jelang Pengumuman Menteri, Prabowo ke Istana sore Ini

Jakarta – Jelang Pengumuman kabinet Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin beberapa tokoh dan petinggi...

Prabowo Subianto

21 Oktober 2019, 15:41 WIB

Ini fokus Presiden Jokowi di 5 tahun kedepan

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memandang optimis 5 tahun kedua kepemimpinannya ke depan....

21 Oktober 2019, 01:16 WIB

loading...