Minggu, 26 Mei 2019 - 06:36 WIB

KPU Nyatakan Putusan MK Bisa Mengubah Hasil Pilpres

Jakarta – KPU menyatakan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 bisa berubah. Namun perubahan ini harus berdasarkan putusan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi apa-apa yang diputuskan MK itu, sangat mungkin mengubah hasil pemilu berupa perolehan suara yang sudah ditetapkan KPU,” ujar komisioner KPU Hasyim Asy’ari di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (24/5).

Hasyim pun menjelaskan proses persidangan sengketa Pemilu 2019. Ia menegaskan, dalam persidangan, harus disertakan bukti-bukti yang mendukung.

“Tapi, sekali lagi, untuk bisa sampai ke sana, kan harus ada pembuktian dulu,” ujarnya.

Mengenai perselisihan hasil pemilu ini diatur dalam Pasal 473 dan 474 UU Pemilu No 7/2017. Berikut isi kedua pasal tersebut:

Pasal 473

(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

(3) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 474

(1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

(2) Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.

(3) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

(4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Artikel ini telah dibaca 2550 kali

loading...
Baca Lainnya

Mewaspadai Klaster Baru Penyebaran Covid-19

Oleh : Raavi Ramadhan Virus covid-19 semakin mengganas dan ditemukan klaster-klaster baru yang membuat miris,...

14 Juli 2020, 21:50 WIB

Mewaspadai Fenomena Teror Lone Wolf di Indonesia

Oleh : Zakaria Fenomena lone wolf adalah keadaan ketika terorisme bergerak sendiri. Misalnya ketika seseorang...

14 Juli 2020, 08:52 WIB

Mewaspadai Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Oleh : Muhammad Zaki Jumlah pasien Covid-19 di Indonesia masih cukup tinggi, rata-rata bertambah 900...

14 Juli 2020, 08:08 WIB

Adaptasi Kebiasaan Baru Pulihkan Ekonomi

Oleh : Alfisyah Kumalasari Adaptasi kebiasaan baru yang dulu dikenal sebagai new normal, adalah harapan...

13 Juli 2020, 23:12 WIB

Lawan Provokasi Dengan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Demi Persatuan Bangsa

Oleh: Marimar Sitinjak (Ketua Gerakan Literasi Terbit Regional Medan) Salah satu kekuatan terbesar bangsa Indonesia...

13 Juli 2020, 19:15 WIB

Perlu Upaya Bersama Lawan Covid-19

Oleh : Fandi Ahmad Virus covid-19 bisa dilawan dengan kerjasama dari berbagai pihak. Jadi kita...

13 Juli 2020, 05:52 WIB

loading...