Minggu, 26 Mei 2019 - 06:36 WIB

KPU Nyatakan Putusan MK Bisa Mengubah Hasil Pilpres

Jakarta – KPU menyatakan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 bisa berubah. Namun perubahan ini harus berdasarkan putusan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi apa-apa yang diputuskan MK itu, sangat mungkin mengubah hasil pemilu berupa perolehan suara yang sudah ditetapkan KPU,” ujar komisioner KPU Hasyim Asy’ari di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (24/5).

Hasyim pun menjelaskan proses persidangan sengketa Pemilu 2019. Ia menegaskan, dalam persidangan, harus disertakan bukti-bukti yang mendukung.

“Tapi, sekali lagi, untuk bisa sampai ke sana, kan harus ada pembuktian dulu,” ujarnya.

Mengenai perselisihan hasil pemilu ini diatur dalam Pasal 473 dan 474 UU Pemilu No 7/2017. Berikut isi kedua pasal tersebut:

Pasal 473

(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

(3) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 474

(1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

(2) Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.

(3) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

(4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Artikel ini telah dibaca 2625 kali

loading...
Baca Lainnya

UU Cipta Kerja Mempermudah Perizinan Usaha

Oleh : Angga Gumilar DPR baru saja mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sebagai salah...

31 Oktober 2020, 16:51 WIB

Pilbup Sidoarjo, Bakal Wujudkan Swasembada Pangan, Cabup Bambang Haryo Serius Perhatikan Nasib Petani

Sidoarjo – Calon Bupati Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) terus melakukan safari politiknya dengan terjun...

31 Oktober 2020, 02:44 WIB

Dukung Otsus untuk Masa Depan Pemuda Papua

Oleh : Abner Wanggai Otonomi khusus akan diperpanjang selama 20 tahun ke depan. Seluruh warga...

30 Oktober 2020, 22:10 WIB

Mewaspadai Klaster Keluarga Selama Libur Panjang

Oleh : Rahmat Siregar Di akhir bulan Oktober, masyarakat Indonesia menikmati libur panjang sejak 28...

30 Oktober 2020, 21:21 WIB

Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ignatius Sigit Wafat, Sahabat Polisi Berduka

Jakarta – Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Ignatius Sigit Widiatmono meninggal dunia akibat...

Ketum Sahabat Polisi, Fonda Tangguh

30 Oktober 2020, 20:31 WIB

UU Cipta Kerja Mampu Memulihkan Ekonomi di Tengah Pandemi

Oleh : Aldia Putra UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan oktober ini menjadi tumpuan...

30 Oktober 2020, 02:40 WIB

loading...