Minggu, 26 Mei 2019 - 06:36 WIB

KPU Nyatakan Putusan MK Bisa Mengubah Hasil Pilpres

Jakarta – KPU menyatakan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 bisa berubah. Namun perubahan ini harus berdasarkan putusan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi apa-apa yang diputuskan MK itu, sangat mungkin mengubah hasil pemilu berupa perolehan suara yang sudah ditetapkan KPU,” ujar komisioner KPU Hasyim Asy’ari di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (24/5).

Hasyim pun menjelaskan proses persidangan sengketa Pemilu 2019. Ia menegaskan, dalam persidangan, harus disertakan bukti-bukti yang mendukung.

“Tapi, sekali lagi, untuk bisa sampai ke sana, kan harus ada pembuktian dulu,” ujarnya.

Mengenai perselisihan hasil pemilu ini diatur dalam Pasal 473 dan 474 UU Pemilu No 7/2017. Berikut isi kedua pasal tersebut:

Pasal 473

(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

(3) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 474

(1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

(2) Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.

(3) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

(4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Artikel ini telah dibaca 2486 kali

loading...
Baca Lainnya

Glenn Fredly – Inspirator Generasi Muda Indonesia Timur

Oleh: Billy Mambrasar – Staf Khusus Presiden RI Masih teringat sekitar tahun 2005 hingga 2007...

10 April 2020, 17:15 WIB

Mayoritas Masyarakat Mendukung Omnibus Law Cipta Kerja

Oleh : Aldia Putra Omnibus Law Cipta Kerja telah disepakati oleh DPR untuk kemudian dilakukan...

10 April 2020, 00:16 WIB

Virus Radikalisme Mengancam Ideologi Bangsa

Oleh : Ahmad Prasetyo Covid-19 memang menjadi sesuatu yang membahayakan dan mematikan. Kendati demikian, ada...

10 April 2020, 00:00 WIB

Lawan Virus Covid-19, Bambang Haryo Usul Kapal Bisa Jadi RS Darurat

Jakarta – Praktisi dan pemerhati sektor transportasi logistik, Bambang Haryo Soekartono (BHS), meminta Kementrian Koordinator...

Bambang Haryo di Tulangan, Sidoarjo

9 April 2020, 13:54 WIB

Dukung Pemerintah Berantas Radikalisme dan Intoleransi Demi Indonesia Maju

Oleh: Martin Ksitana (Ketua Forum Pegiat Media Sosial Independen Solo) Radikalisme merupakan pikiran sesat penuh...

9 April 2020, 11:25 WIB

Dukung Langkah DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Omnibus Law Demi Menyelamatkan Perekonomian Nasional

Oleh: Siska Aprilia (Relawan Generasi Literasi Terbit Semarang) Omnibus Law Cipta Kerja diyakini menjadi jurus...

8 April 2020, 23:49 WIB

loading...