Minggu, 26 Mei 2019 - 06:36 WIB

KPU Nyatakan Putusan MK Bisa Mengubah Hasil Pilpres

Jakarta – KPU menyatakan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 bisa berubah. Namun perubahan ini harus berdasarkan putusan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi apa-apa yang diputuskan MK itu, sangat mungkin mengubah hasil pemilu berupa perolehan suara yang sudah ditetapkan KPU,” ujar komisioner KPU Hasyim Asy’ari di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (24/5).

Hasyim pun menjelaskan proses persidangan sengketa Pemilu 2019. Ia menegaskan, dalam persidangan, harus disertakan bukti-bukti yang mendukung.

“Tapi, sekali lagi, untuk bisa sampai ke sana, kan harus ada pembuktian dulu,” ujarnya.

Mengenai perselisihan hasil pemilu ini diatur dalam Pasal 473 dan 474 UU Pemilu No 7/2017. Berikut isi kedua pasal tersebut:

Pasal 473

(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

(3) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 474

(1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

(2) Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.

(3) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

(4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Artikel ini telah dibaca 2442 kali

loading...
Baca Lainnya

Dubes RI untuk Azerbaijan Prof. Dr. Husnan Bey Fananie Gelar Kuliah Umum di Universitas Islam Malang

Kuliah Tamu yang bertajuk “Pendidikan Islam Multikultural dalam Perspektif Historis Sosiologis” diberikan Duta Besar Luar...

17 Oktober 2019, 18:07 WIB

Prabowo Beri Sinyal Merapat ke Jokowi

Bogor – Bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi Joko Widodo-Ma’ruf Amin masih simpang siur jelang...

17 Oktober 2019, 17:02 WIB

Bambang Haryo : Selamat Ultah Pak Prabowo, Sosok Pemikir yang Cerdas

Bogor – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto hari ini 17 Oktober 2019 genap berusia...

17 Oktober 2019, 16:27 WIB

Gerakan Lawan Hoax Sukseskan Pelantikan Presiden, Bukti Nyata Warganet Menolak dan Melawan Aksi Radikalisme

Oleh : Syarifah Magdalena (Relawan Forum Pegiat Media Sosial Independen) Berbagai cara dan.upaya Bangsa kita...

16 Oktober 2019, 18:38 WIB

Sinyal Kuat AHY Jadi Menteri Jokowi

Jakarta – Kantor Staf Kepresidenan (KSP) memberikan sinyal kuat jajaran Pemerintahan Jokowi akan diisi oleh...

16 Oktober 2019, 14:20 WIB

Gerakan Tolak Radikalisme, Warganet Siap Tebar Narasi Positif Di Medsos, Sukseskan Pelantikan Presiden

Oleh : Zainudin Ikhwan (Netizen/Relawan GESIT) Kabar adanya kelompok yang akan melancarkan aksi dalam upaya...

16 Oktober 2019, 08:06 WIB

loading...