Sabtu, 22 Juni 2019 - 12:45 WIB

Ribuan Karyawan KAI Ancam Mogok Kerja, Terkait Kebijakan Direksi Kereta Api

Palembang – Ribuan karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI) di wilayah Jawa dan Sumatera mengancam akan melakukan aksi mogok kerja terkait peraturan direksi tentang pernikahan bagi pekerja yang dikeluarkan pada Maret 2018.
Dalam peraturan tersebut pihak Direksi melarang suami-istri bekerja dalam satu direktorat atau penempatan dalam satu tempat kedudukan. Sehingga, dampak dalam peraturan tersebut adalah suami-istri yang sama-sama bekerja di KAI dan berada dalam satu wilayah harus dipisahkan.

Menyikapi hal ini Ketua Umum Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) Edi Suryanto mengatakan, 150 pasangan suami-istri banyak yang dimutasikan di tempat berbeda karena berada di dalam satu wilayah. Banyak gejolak Yang terjadi sehingga kinerja Yang diharapkan bisa maksimum Akhirnya sedikit menurun. Pernah pekerja PT KAI duduk bersama untuk membahas peraturan tersebut. Namun sampai saat ini tak kunjung mendapatkan respons positif sehingga mereka memutuskan untuk turun ke jalan menentang peraturan itu.

“Itu melanggar hak asasi, hak asasi yang dizolimi, lagi pula undang-undang tentang itu sudah dicabut Mahkamah Konstitusi,” kata Edi seusai menghadiri rapat rencana aksi mogok kerja di Palembang, Jumat (21/6/2019).

Pihaknya memutuskan untuk mogok kerja karena penyelesaian masalah aturan pernikahan bagi sesama karyawan dinilai terlalu berlarut-larut dan tidak kunjung membuahkan solusi.

Edi menambahkan peraturan tersebut menyebabkan 150 pasangan suami istri yang keduanya berstatus sebagai karyawan PT KAI terpisah lokasi kerja dan domisili tempat tinggal yang sangat jauh. Bahkan 20 persen dari 150 pasangan tersebut, kata Edi, mengalami keretakan rumah tangga dan berstatus dalam gugatan cerai. “Misalnya istri di Jawa, suaminya dipindah ke Aceh. Dipindahnya benar-benar jauh oleh aturan direksi ini. Jelas itu melanggar hak asasi. Apalagi undang-undang yang mengatur hal tersebut sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan penempatan pekerja dalam satu tempat kedudukan bagi pasutri tidak akan menimbulkan konflik kepentingan seperti yang kerap dijadikan alasan oleh direksi.

Meski sudah melakukan perundingan bipatrit dan tripatri bersama Disnaker Kota Bandung, namun persoalan ini belum membuahkan kesepakatan antara SPKA dengan PT KAI. “Kami akan segera melayangkan keberatan kepada direksi untuk mencabut aturan yang merugikan pekerja, terutama pelaksana. Kami meminta kedudukan pekerja yang dimutasi harus dikembalikan. Jika tidak, kami akan menggelar aksi turun ke jalan dan mogok kerja,” ucapnya

Di samping itu, SPKA pun menuntut penyesuaian gaji dan pendapatan. Dalam PKB antara SPKA dan manajemen PT KAI disepakati penetapan gaji pokok didasarkan pada tabel TDIPIP gaji pegawai negeri sipil yang berlaku dikalikan 110 persen.

Sementara upah pokok pekerja saat ini baru 105,2 persen dari gaji pokok PNS. Ada selisih yang belum dipenuhi pihak manajemen. (Red)

Artikel ini telah dibaca 3680 kali

loading...
Baca Lainnya

Fase Adaptasi Kebiasaan Baru Mampu Pulihkan Ekonomi

Oleh : Raavi Ramadhan Adaptasi kebiasaan baru yang kita jalani beberapa minggu ini diharap bisa...

7 Agustus 2020, 08:58 WIB

Masyarakat Mendukung RUU BPIP

Oleh : Dhika Permadi Pancasila merupakan idelologi tunggal yang sudah final. Masyarakat pun menantikan payung...

7 Agustus 2020, 08:33 WIB

Pemerintah Berupaya Sejahterakan Rakyat Papua

Oleh : Abner Wanggai Pemerintah membangun Papua agar daerah itu semakin maju dalam hal ekonomi...

7 Agustus 2020, 08:10 WIB

Terapkan Protokol Kesehatan Ketat Cegah Covid-19 di Keramaian

Oleh : Maya Resti Pandemi Covid-19 masih kita lalui namun sayangnya mulai banyak yang melanggar...

7 Agustus 2020, 07:55 WIB

Pemerintah Akan Bantu Uang Kuliah Mahasiswa Terdampak Covid-19

Oleh : Ilham Kurnia Pandemi covid-19 sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Kondisi ini membuat...

6 Agustus 2020, 09:35 WIB

Paham Radikal Ancam Kedamaian Masyarakat

Oleh : Rahmat Siregar Radikalisme masih menjadi ancaman bersama. Pasalnya, orang yang terpapar paham radikal...

5 Agustus 2020, 23:15 WIB

loading...