Sabtu, 22 Juni 2019 - 12:45 WIB

Ribuan Karyawan KAI Ancam Mogok Kerja, Terkait Kebijakan Direksi Kereta Api

Palembang – Ribuan karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI) di wilayah Jawa dan Sumatera mengancam akan melakukan aksi mogok kerja terkait peraturan direksi tentang pernikahan bagi pekerja yang dikeluarkan pada Maret 2018.
Dalam peraturan tersebut pihak Direksi melarang suami-istri bekerja dalam satu direktorat atau penempatan dalam satu tempat kedudukan. Sehingga, dampak dalam peraturan tersebut adalah suami-istri yang sama-sama bekerja di KAI dan berada dalam satu wilayah harus dipisahkan.

Menyikapi hal ini Ketua Umum Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) Edi Suryanto mengatakan, 150 pasangan suami-istri banyak yang dimutasikan di tempat berbeda karena berada di dalam satu wilayah. Banyak gejolak Yang terjadi sehingga kinerja Yang diharapkan bisa maksimum Akhirnya sedikit menurun. Pernah pekerja PT KAI duduk bersama untuk membahas peraturan tersebut. Namun sampai saat ini tak kunjung mendapatkan respons positif sehingga mereka memutuskan untuk turun ke jalan menentang peraturan itu.

“Itu melanggar hak asasi, hak asasi yang dizolimi, lagi pula undang-undang tentang itu sudah dicabut Mahkamah Konstitusi,” kata Edi seusai menghadiri rapat rencana aksi mogok kerja di Palembang, Jumat (21/6/2019).

Pihaknya memutuskan untuk mogok kerja karena penyelesaian masalah aturan pernikahan bagi sesama karyawan dinilai terlalu berlarut-larut dan tidak kunjung membuahkan solusi.

Edi menambahkan peraturan tersebut menyebabkan 150 pasangan suami istri yang keduanya berstatus sebagai karyawan PT KAI terpisah lokasi kerja dan domisili tempat tinggal yang sangat jauh. Bahkan 20 persen dari 150 pasangan tersebut, kata Edi, mengalami keretakan rumah tangga dan berstatus dalam gugatan cerai. “Misalnya istri di Jawa, suaminya dipindah ke Aceh. Dipindahnya benar-benar jauh oleh aturan direksi ini. Jelas itu melanggar hak asasi. Apalagi undang-undang yang mengatur hal tersebut sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan penempatan pekerja dalam satu tempat kedudukan bagi pasutri tidak akan menimbulkan konflik kepentingan seperti yang kerap dijadikan alasan oleh direksi.

Meski sudah melakukan perundingan bipatrit dan tripatri bersama Disnaker Kota Bandung, namun persoalan ini belum membuahkan kesepakatan antara SPKA dengan PT KAI. “Kami akan segera melayangkan keberatan kepada direksi untuk mencabut aturan yang merugikan pekerja, terutama pelaksana. Kami meminta kedudukan pekerja yang dimutasi harus dikembalikan. Jika tidak, kami akan menggelar aksi turun ke jalan dan mogok kerja,” ucapnya

Di samping itu, SPKA pun menuntut penyesuaian gaji dan pendapatan. Dalam PKB antara SPKA dan manajemen PT KAI disepakati penetapan gaji pokok didasarkan pada tabel TDIPIP gaji pegawai negeri sipil yang berlaku dikalikan 110 persen.

Sementara upah pokok pekerja saat ini baru 105,2 persen dari gaji pokok PNS. Ada selisih yang belum dipenuhi pihak manajemen. (Red)

Artikel ini telah dibaca 3789 kali

loading...
Baca Lainnya

Gempar, Pasien Covid-19 Terekam CCTV Mesum di ruang Isolasi

NTB – Laman media sosial tengah viral dengan video mesum pasien Covid-19 yang terjadi di...

22 Januari 2021, 23:11 WIB

OPM Menyerang Rumah Ibadah Di Intan Jaya Papua

Oleh : Rebecca Marian OPM agaknya enggan menyerah dan terus membuat ulah. Nyawa-nyawa yang telah...

22 Januari 2021, 22:54 WIB

SIG Prioritaskan Bantuan Medis Untuk Korban Gempa di Mamuju, Sulawesi Barat

Jakarta, deliknews – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melalui program Corporate Social Responbility (CSR)...

22 Januari 2021, 10:55 WIB

Membumikan Nilai-Nilai Pancasila Tangkal Ancaman Radikalisme Ditengah Pandemi corona

Oleh: Azhar Idrus (Koordinator Forum Pegiat Media Sosial Independen Regional Kota Depok) Indonesia masih rawan...

22 Januari 2021, 05:40 WIB

Tol Laut Mempercepat Distribusi Sembako ke Papua

Oleh : Thomas Krei Tol laut adalah inovasi baru dalam distribusi barang hingga ke Indonesia...

22 Januari 2021, 00:51 WIB

Publik Mendukung UU Ciptaker Meningkatkan Investasi

Oleh : Citra Lestari Pemerinta telah mendorong implementasi UU Cipta Kerja dalam rangka meringkas hiper...

22 Januari 2021, 00:41 WIB

loading...