Minggu, 23 Juni 2019 - 20:47 WIB

SPKA Meminta Manajemen KAI Patuhi Perjanjian Kerja Bersama bila Tak Ingin Karyawan Mogok Kerja

Palembang – Menyikapi hasil rapat pimpinan SPKA se Jawa Sumataera yang dilaksanakan di Divre III Palembang pada Jum’at tanggal 21 Juni 2019 yang yang mengambil keputusan untuk melaksanakan AKSI MOGOK nampaknya semakin bergulir. SPKA beranggapan bahwa PKB antara Manajemen KAI dengan SPKA yang telah disepakati dan ditandatangi pada Agustus 2017 telah dilanggar oleh pihak Direksi KAI sendiri.
Ketua Umum SPKA Edi Suryanto mengatakan bahwa dalam Pasal 10 memuat tentang Benturan Kepentingan, pada: ayat (2) Perusahaan wajib menempatkan Pekerja yang berstatus suami istri di tempat yang tidak menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest), dan Jabatan yang dapat menimbulkan Conflict of Interest bagi Pekerja yang berstatus suami istri adalah: Jabatan dalam SPI baik salah satu maupun kedua-duanya”Jabatan dalam satu Lini Bisnis, Jabatan dalam satu Direktorat dan Jabatan dalam satu anak perusahaan yang sama. Ketentuan tersebut memboleh pasangan suami istri berada dalam satu tempat kedudukan namun tetap beda direktoratnya. Misal dalam satu kedudukan yaitu daop/divre “x’: sang suami sebagai PPKA dan Istri sebagai staf keuangan atau sang suami staf di sarana daop dan istri staf di prasarana daop (suami di direktorat sarana dan istri di direktorat prasarana), atau suami staf keuangan dan istri staf sdm (suami di direktorat keuangan dan istri di direktorat sdm), maka pasangan tersebut bisa tinggal bersama layaknya pasangan suami istri pada umumnya dalam tempat kedudukan yang sama.” Katanya Jumat (21/6)

Edi juga menerangkan bahwa perqruean direksi yang dikeluarkan pada Maret 2018 tentang Peraturan Pernikahan Bagi Pekerja KAI, bahwa penempatan pekerja yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) bagi pekerja yang berstatus suami istri merupakan penempatan dalam satu direktorat dan penempatan dalam satu tempat kedudukan tidaklah tepat dan dianggap melanggar HAM ” Dampak dari peraturan direksi tersebut pasangan suami istri yang tinggal bersama sebagaimana dimaksud diatas salah satunya harus dimutasi keluar dari tempat kedudukan daop/divre tersebut. Misal semula dalam satu daop di Purwokerto maka salah satu dari pasangan harus keluar wilayah daop Purwokerto. Misalnya saja dimutasi ke daop yang paling dekat dengan daop Purwokerto yaitu daop Cirebon atau daop Yogyakarta atau daop Semarang atau Daop Bandung. Bisa dibayangkan bagaimana kehidupan rumah tangga mereka? mereka salah apa sehingga harus dipisahkan? Terlebih lagi bagi pekerja level Pelaksana” terangnya

Menurut Edi Suryanto peraturan direksi tersebut dikeluarkan tanpa berunding dengan SPKA. Padahal dalam PKB jelas tertulis bahwa segala peraturan yang mengatur tentang petunjuk/pedoman teknis pelaksanaan PKB “Pembahasannya mengikutsertakan SPKA dan ditetapkan oleh Direksi dalam bentuk Peraturan Direksi. Oleh karena itu SPKA meminta kepada manajemen agar mencabut dan membatalkan peraturan direksi tersebut serta pekerja yang telah dimutasi sebagai dampak peraturan dimaksud dikembalikan ke tempat kedudukan semula. Sebagai mitra perusahaan SPKA meminta agar Manajemen mematuhi PKB. Dalam PKB dengan jelas disebutkan bahwa Kewajiban Perusahaan Mematuhi dan melaksanakan sepenuhnya semua isi dan ketentuan yang telah dituangkan serta disepakati bersama dalam PKB. SPKA telah menempuh melalui jalur perundingan bipartit pada tanggal 5 september 2018 dan 30 Januari 2019 namun belum menghasilkan kesepakatan. Bahkan perundingan Tripartit juga telah dilaksanakan di Disnaker Kota Bandung pada tanggal 24 April 2019 dan 23 Mei 2019 namun tetap belum ada kesepakatan antara SPKA dengan manajemen KAI” ujar Edi pula

Edi menyatakan bahwa tuntutan SPKA adalah Manajemen KAI agar mematuhi dan melaksanakan PKB yang telah disepakati dan ditandatangani bersama, salah satunya adalah mematuhi kententuan tentang pengaturan pekerja yang berstatus suami isteri ” Kita hanya meminta Direksi untuk meninjau ulang peraturan yang telah dibuat. Dan, SPKA tetap akan melakukan aksi MOGOK bila pihak Direksi tidak mengindahkan tuntutan dari karyawan KAI” tutup Edi pula (zam)

Artikel ini telah dibaca 969 kali

loading...
Baca Lainnya

Fase Adaptasi Kebiasaan Baru Mampu Pulihkan Ekonomi

Oleh : Raavi Ramadhan Adaptasi kebiasaan baru yang kita jalani beberapa minggu ini diharap bisa...

7 Agustus 2020, 08:58 WIB

Masyarakat Mendukung RUU BPIP

Oleh : Dhika Permadi Pancasila merupakan idelologi tunggal yang sudah final. Masyarakat pun menantikan payung...

7 Agustus 2020, 08:33 WIB

Pemerintah Berupaya Sejahterakan Rakyat Papua

Oleh : Abner Wanggai Pemerintah membangun Papua agar daerah itu semakin maju dalam hal ekonomi...

7 Agustus 2020, 08:10 WIB

Terapkan Protokol Kesehatan Ketat Cegah Covid-19 di Keramaian

Oleh : Maya Resti Pandemi Covid-19 masih kita lalui namun sayangnya mulai banyak yang melanggar...

7 Agustus 2020, 07:55 WIB

Pemerintah Akan Bantu Uang Kuliah Mahasiswa Terdampak Covid-19

Oleh : Ilham Kurnia Pandemi covid-19 sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Kondisi ini membuat...

6 Agustus 2020, 09:35 WIB

Paham Radikal Ancam Kedamaian Masyarakat

Oleh : Rahmat Siregar Radikalisme masih menjadi ancaman bersama. Pasalnya, orang yang terpapar paham radikal...

5 Agustus 2020, 23:15 WIB

loading...