Sabtu, 29 Juni 2019 - 16:33 WIB

Karyawan KAI Daop 7 Madiun Menangis akibat Direksi Langgar PKB

Madiun – Ratusan karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang berada di DAOP 7 Jawa Timur mengancam akan melakukan aksi mogok sesuai dengan intruksi dari Pimpinan umum SPKA . Aksi mogok terkait peraturan direksi tentang peraturan pernikahan bagi pekerja yang dikeluarkan pada Maret 2018 lalu.

Peraturan yang melarang suami istri bekerja dalam satu direktorat atau penempatan dalam satu tempat kedudukan membuat resah para karyawan KAI di wilayah DAOP 7 Madiun. Para karyawan terutama yang wanita  menangis akibat dari peraturan tersebut karena mereka harus berpisah dengan suami atau isteri walaupun sama sama kerja di KAI.

Ketua DPD SPKA Daop 7 Dewi mengatakan,beberapa pasangan suami istri (pasutri) dimutasikan di tempat berbeda karena berada di dalam satu wilayah ” ini yang membuat karyawan menangis karena tidak bisa memperhatikan pasangannya ” katanya sabtu( 29/6)

Dewi menyarakan bahwa para pekerja PT KAI pun sebelumnya pernah duduk bersama untuk membahas peraturan tersebut. Namun sampai saat ini tak kunjung mendapatkan respons positif sehingga mereka berencana untuk turun ke jalan menentang peraturan itu. “Itu melanggar hak azasi, dan cenderung dizolimi, lagi pula undang-undang tentang itu sudah dicabut Mahkamah Konstitusi,” kata Dewi

Dewi menerangkan, penempatan pasutri dalam satu wilayah sebetulnya tak menimbulkan dampak konflik kepentingan. Namun, peraturan itu sangat membuat kinerja para pekerja KAI menjadi menurun karena terpisah dari keluarga.”Kami sepakat dengan usulan ketua umum SPKA yang meminta manajamen agar mencabut peraturan direksi. Jika tidak kami akan turun ke jalan dan mogok ke jalan,” ujarnya.

Selain itu Dewi juga menuntut penyesuaian penghasilan pekerja. Dalam PKB antara SPKA dan manajemen PT KAI disepakati penetapan gaji pokok didasarkan pada tabel TDIPIP gaji pegawai negeri sipil yang berlaku dikalikan 110 persen. Sementara upah pokok pekerja saat ini baru 105,2 persen dari gaji pokok PNS. “masih ada kekurangan 4,8 persen. Itu semestinya harus disesuaikan, ini juga yang kami tuntut,” pungkasnya (zam)

Artikel ini telah dibaca 2119 kali

loading...
Baca Lainnya

Dubes RI untuk Azerbaijan Prof. Dr. Husnan Bey Fananie Gelar Kuliah Umum di Universitas Islam Malang

Kuliah Tamu yang bertajuk “Pendidikan Islam Multikultural dalam Perspektif Historis Sosiologis” diberikan Duta Besar Luar...

17 Oktober 2019, 18:07 WIB

Prabowo Beri Sinyal Merapat ke Jokowi

Bogor – Bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi Joko Widodo-Ma’ruf Amin masih simpang siur jelang...

17 Oktober 2019, 17:02 WIB

Bambang Haryo : Selamat Ultah Pak Prabowo, Sosok Pemikir yang Cerdas

Bogor – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto hari ini 17 Oktober 2019 genap berusia...

17 Oktober 2019, 16:27 WIB

Gerakan Lawan Hoax Sukseskan Pelantikan Presiden, Bukti Nyata Warganet Menolak dan Melawan Aksi Radikalisme

Oleh : Syarifah Magdalena (Relawan Forum Pegiat Media Sosial Independen) Berbagai cara dan.upaya Bangsa kita...

16 Oktober 2019, 18:38 WIB

Permudah Layanan Paspor , Kantor Imigrasi Buka ULP Di BG Juntion

SURABAYA – Warga Surabaya kini benar benar dimanjakan oleh Imigrasi. Saat ini masyarakat yang akan...

16 Oktober 2019, 15:20 WIB

Sinyal Kuat AHY Jadi Menteri Jokowi

Jakarta – Kantor Staf Kepresidenan (KSP) memberikan sinyal kuat jajaran Pemerintahan Jokowi akan diisi oleh...

16 Oktober 2019, 14:20 WIB

loading...