Sabtu, 29 Juni 2019 - 16:33 WIB

Karyawan KAI Daop 7 Madiun Menangis akibat Direksi Langgar PKB

Madiun – Ratusan karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang berada di DAOP 7 Jawa Timur mengancam akan melakukan aksi mogok sesuai dengan intruksi dari Pimpinan umum SPKA . Aksi mogok terkait peraturan direksi tentang peraturan pernikahan bagi pekerja yang dikeluarkan pada Maret 2018 lalu.

Peraturan yang melarang suami istri bekerja dalam satu direktorat atau penempatan dalam satu tempat kedudukan membuat resah para karyawan KAI di wilayah DAOP 7 Madiun. Para karyawan terutama yang wanita  menangis akibat dari peraturan tersebut karena mereka harus berpisah dengan suami atau isteri walaupun sama sama kerja di KAI.

Ketua DPD SPKA Daop 7 Dewi mengatakan,beberapa pasangan suami istri (pasutri) dimutasikan di tempat berbeda karena berada di dalam satu wilayah ” ini yang membuat karyawan menangis karena tidak bisa memperhatikan pasangannya ” katanya sabtu( 29/6)

Dewi menyarakan bahwa para pekerja PT KAI pun sebelumnya pernah duduk bersama untuk membahas peraturan tersebut. Namun sampai saat ini tak kunjung mendapatkan respons positif sehingga mereka berencana untuk turun ke jalan menentang peraturan itu. “Itu melanggar hak azasi, dan cenderung dizolimi, lagi pula undang-undang tentang itu sudah dicabut Mahkamah Konstitusi,” kata Dewi

Dewi menerangkan, penempatan pasutri dalam satu wilayah sebetulnya tak menimbulkan dampak konflik kepentingan. Namun, peraturan itu sangat membuat kinerja para pekerja KAI menjadi menurun karena terpisah dari keluarga.”Kami sepakat dengan usulan ketua umum SPKA yang meminta manajamen agar mencabut peraturan direksi. Jika tidak kami akan turun ke jalan dan mogok ke jalan,” ujarnya.

Selain itu Dewi juga menuntut penyesuaian penghasilan pekerja. Dalam PKB antara SPKA dan manajemen PT KAI disepakati penetapan gaji pokok didasarkan pada tabel TDIPIP gaji pegawai negeri sipil yang berlaku dikalikan 110 persen. Sementara upah pokok pekerja saat ini baru 105,2 persen dari gaji pokok PNS. “masih ada kekurangan 4,8 persen. Itu semestinya harus disesuaikan, ini juga yang kami tuntut,” pungkasnya (zam)

Artikel ini telah dibaca 2339 kali

loading...
Baca Lainnya

Gugatan Praperadilan Rizieq Shihab Ditolak Hakim

Oleh : Reza Kurniawan Gugatan praperadilan Rizieq Shihab ditolak mentah-mentah oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri...

16 Januari 2021, 00:07 WIB

UU Cipta Kerja Bangkitkan Sektor Properti

Oleh : Savira Ayu Dunia properti sempat terpukul akibat efek badai corona, karena daya beli...

15 Januari 2021, 23:46 WIB

Gempa 6,2 SR Guncang Sulbar, Ini Kata Sahabat Polisi Indonesia

Jakarta – Gempa 6,2 SR mengguncang, Provinsi Sulawesi Barat pada Jumat (15/1) dini hari, dalam...

15 Januari 2021, 12:54 WIB

Vaksin Sinovac Mendapat Izin BPOM Siap Diedarkan

Oleh : Andi Gumilang Jawaban atas penantian panjang ini agaknya segera terbayar. Vaksin yang disebut-sebut...

15 Januari 2021, 06:46 WIB

Mengecam Aksi KKB Membakar BTS di Papua

Oleh : Timotius Gobay KKB berulah lagi dengan membakar BTS tower milik salah satu perusahaan...

15 Januari 2021, 06:23 WIB

Kabaharkam Polri Hadiri Peresmian Gedung Divhumas yang Dipimpin Kapolri

JAKARTA – Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, hadiri kegiatan peresmian...

14 Januari 2021, 20:12 WIB

loading...