Selasa, 23 Juli 2019 - 20:52 WIB

Laki Pertanyakan Pokir atau Aspirasi DPRK Gayo Lues

Gayo Lues-Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (Laki) Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh mempertanyakan pernyataan Kabid Perairan dinas PUPR Gayo Lues yang menyampaikan adanya sejumlah paket Proyek Pokok Pikiran (Pokir) atau Aspirasi DPRK di Bidang Pengairan PUPR.

“Itu sebahagian, pokir atau aspirasi DPRK,” ujarnya Subdi saat dikonfirmasi Deliknews terkait data semua proyek di bidangnya, kemarin.

Pasalnya, Hendra Ketua Laki Gayo Lues menduga pokir tersebut merupakan aspirasi DPRK Gayo Lues dirubah namanya menjadi pokir. Namun, Hendra mengatakan sah-sah saja jika itu merupakan aspirasi dari rakyat dan hanya penyampaian yang disampaikan DPRK.

“Jka aspirasi tersebut berupa angka atau anggaran proyek fisik ataupun pengadaan barang dan jasa, maka hal ini dirasa sudah tidak benar lagi. Apalagi dasar hukum aspirasi tidak ada, jadi patut diduga terjadi permainan anggota DPRK dengan dinas terkait, apalagi jika DPR terlibat langsung,” duganya, Selasa 23 Juli 2019.

Hal ini, jelas Hendra, tak ubah seperti aspirasi-aspirasi yang telah sebekumnya, contohnya semacam bantuan sapi maupun bantuan lainnya.  Dimana Laki menduga DPRK terlibat langsung dalam penyaluran kepada masyarakat, termasuk penentuan penerima manfaat.

“Padahal, DPRK tidak punya wewenang untuk itu,” tandasnya.

Jika Pokir merupakan perubahan wujud dari aspirasi. Hendra khawatir DPRK yang memiliki tugas, salah satunya pengawasan tidak dapat lagi berjalan sebagai mana pungsinya karena sudah ikut terlibat serta bermain.

Terkait pokir atau aspirasi ini Hendra meminta menjadi perhatian semua pihak.

Sementara, Wakil Ketua DPRK Gayo Lues, Razudin, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya pokir tersebut, bukan hanya di Bidang Pengairan PUPR tetapi disesuaikan dengan aspirasi atau permintaan masyarakat.

“Tergantung permintaan masyarakat,” katanya.

Dijelaskan, pokir tersebut merupakan pokok-pokok pikiran anggota DPRK dan memiliki dasar peraturan, “kalau itu ada undang-undangnya, cuma saya lupa nomor berapa,” ucapnya.

Razudin mengatakan teknis pengerjaan pokir tersebut tidak ada keterlibatan DPR, semua dilakukan dinas terkait.

Namun, terkait aspirasi dia mengakui tidak memiliki dasar atau payung hukum(Ali Sadikin)

 

 

Artikel ini telah dibaca 673 kali

loading...
Baca Lainnya

Kapolresta Tangerang Bina Komunitas Jadi Pelopor Pelaksanaan Protokol Kesehatan

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membina komunitas masyarakat untuk menjadi...

22 September 2020, 14:36 WIB

Rencana Aksi Unras Dibatalkan, Polsek Balaraja Gelar Apel Konsolidasi

TANGERANG – Jajaran Polsek Balaraja Polresta Tangerang Polda Banten menggelar apel konsolidasi pengamanan penyampaian pendapat...

22 September 2020, 14:31 WIB

Polsek Tigaraksa Semprot Disinfektan dan Bagi Ratusan Masker ke Ponpes Al Falah

TANGERANG – Guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, jajaran Polsek Tigaraksa Polresta Tangerang...

22 September 2020, 14:26 WIB

Cegah Covid-19, Personel Polresta Tangerang Diberi Extra Fooding

TANGERANG – Berbagai upaya dilakukan oleh jajaran Polresta Tangerang Polda Banten dalam menjaga stamina para...

22 September 2020, 13:50 WIB

Kurang Dari 24 Jam Polsek Bukit Batu Ungkap Identitas Mayat Mr X

Palangka Raya – Kepolisian Sektor Bukit Batu berhasil mengungkap identitas mayat Mr. X yang ditemukan...

22 September 2020, 00:31 WIB

Sertifikat Ganda ! BPD Bali Bantah Serobot Tanah Tapi Tidak Tahu Muasal

Denpasar – Sebidang tanah luas 3,85 are di Jalan Gadung, Desa Dangin Puri Kangin, Kec....

Kepala Divisi Umum dan Kesekretariatan BPD Bali, IB Gede Ary Wijaya Guntur.

21 September 2020, 21:05 WIB

loading...