Perjuangkan Nasib Guru Tidak Tetap, Wabup Kebumen Ke Kemendikbud

- Editorial Staff

Selasa, 23 Juli 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Wakil Bupati Kebumen H. Arif Sugiyanto beserta Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya menyambangi kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) di Jakarta, Senin (22/7/2019).

Kehadiran orang nomor dua di lingkungan Pemkab Kebumen ini untuk mendampingi perwakilan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Sekolah Negeri Kabupaten Kebumen.

“Kita melakukan pertemuan dengan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dit. PG Dikmen dan Diksus), guna membahas afirmasi persyaratan seleksi administrasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan,” tegas Arif usai pertemuan.

“Mereka itu Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, tapi nasibnya hingga kini belum jelas. Itu yang harus diperjuangkan,” imbuhnya.

Rombongan diterima oleh Kasi. Subdit PKK, Dit. PG Dikmen dan Diksus Putra Asga Elevri, Kasi. Subdit Program Nasyith Forefry beserta staf di Ruang Sidang Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Dalam pertemuan tersebut, Wabup Kebumen menyampaikan masalah persyaratan seleksi administrasi guru honorer yang tidak memiliki SK Kepala Daerah atau minimal dari Kepala Dinas Pendidikan.

Baca Juga :  Tutupi Informasi Dana BOS, SMPN 1 Mapattunggul Diduga Langgar Permendikbud

“Sehingga mereka tidak dapat melanjutkan atau mengikuti program sertifikasi guru atau PPG, nah…untuk mereka ini agar dapat diafirmasi,” terang Arif.

Menurutnya, Pemkab Kebumen sudah berupaya menyusun peraturan Bupati mengenai pengangkatan GTT di lingkungan Kabupaten Kebumen.

Namun sayangnya hal itu tidak mendapat persetujuan dari Kemendagri karena bertentangan dengan PP Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

“Untuk itu, kami menyampaikan aspirasi dari GTT Sekolah Negeri yang tidak dapat memenuhi persyaratan seleksi administrasi, sehingga dapat mengikuti seleksi sebagaimana GTT dari Kabupaten atau Kota lainnya di daerah Jawa Tengah,” sambung Arif Sugiyanto.

Baca Juga :  Tutupi Informasi Dana BOS, SMPN 1 Mapattunggul Diduga Langgar Permendikbud

Terkait permasalahan diatas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyarankan Pemkab Kebumen untuk segera melakukan studi banding (benchmarking) dengan Pemda lain.

“Melakukan benchmarking dengan Pemda lainnya yang sudah berhasil menerbitkan SK bagi GTT Sekolah Negeri sebagai syarat seleksi administrasi,” jelas Kasi. Subdit PKK, Dit. PG Dikmen dan Diksus Putra Asga Elevri.

 

Berita Terkait

Bambang Haryo Terkejut, Kota Solo Banyak Perubahan Mas Gibran Tanpa Pencitraan
Audit Pemprov Jateng, BPK Temukan Risiko Penyalahgunaan Uang Titipan Pasien Dua Rumah Sakit
Heboh! Bankeu Pemdes Jateng Era Ganjar Pranowo Belum Didukung LPj Rp610 Miliar
Ketua PWI Jateng Mengajak Wartawan Tuban – Bojonegoro Untuk Meningkatkan Performa dan Meningkatkan SDM
Pengalaman Luas Komjen Nana Sudjana Diyakini Tepat Jabat Pj Gubernur Jateng
Kebakaran 63 Kapal Nelayan di Tegal Jawa Tengah, Bambang Haryo Minta Pemerintah Jamin Keselamatan
Bambang Haryo bersama DLU Holding Salurkan Bantuan Untuk Nelayan Kapal Terbakar di Tegal
Audit BPK Ungkap Pekerjaan Fisik Kementerian PUPR Rp9 Miliar Lebih Tidak Sesuai Ketentuan

Berita Terkait

Senin, 13 November 2023 - 10:55 WIB

Bambang Haryo Terkejut, Kota Solo Banyak Perubahan Mas Gibran Tanpa Pencitraan

Kamis, 19 Oktober 2023 - 15:09 WIB

Audit Pemprov Jateng, BPK Temukan Risiko Penyalahgunaan Uang Titipan Pasien Dua Rumah Sakit

Kamis, 19 Oktober 2023 - 12:06 WIB

Heboh! Bankeu Pemdes Jateng Era Ganjar Pranowo Belum Didukung LPj Rp610 Miliar

Rabu, 6 September 2023 - 13:18 WIB

Ketua PWI Jateng Mengajak Wartawan Tuban – Bojonegoro Untuk Meningkatkan Performa dan Meningkatkan SDM

Sabtu, 2 September 2023 - 14:56 WIB

Pengalaman Luas Komjen Nana Sudjana Diyakini Tepat Jabat Pj Gubernur Jateng

Rabu, 23 Agustus 2023 - 09:31 WIB

Kebakaran 63 Kapal Nelayan di Tegal Jawa Tengah, Bambang Haryo Minta Pemerintah Jamin Keselamatan

Selasa, 22 Agustus 2023 - 10:36 WIB

Bambang Haryo bersama DLU Holding Salurkan Bantuan Untuk Nelayan Kapal Terbakar di Tegal

Sabtu, 19 Agustus 2023 - 17:40 WIB

Audit BPK Ungkap Pekerjaan Fisik Kementerian PUPR Rp9 Miliar Lebih Tidak Sesuai Ketentuan

Berita Terbaru

Regional

Pemkab Nisel Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2025

Kamis, 29 Feb 2024 - 22:56 WIB